Pejabat yang nonjob itu sebelumnya adalah pejabat eseloan II dan III. Ketika dipertanyakan apa bentuk kesalahan yang telah dilakukan, tidak satupun yang mendapat jawaban. Sebelumnya mantan pejabat tersebut tidak dan belum pernah mendapatkan terguran. Baik lisan maupun tertulis.
Drs H. Yulfahmi, salah seorang dari pejabat nonjob dengan pangkat Penata Uta¬ma Muda/IV C mengatakan surat pengaduan telah mereka layangkan se¬jak 23 Juni 2015. Selain dialamatkan kepa¬da Presiden RI, surat yang ditandatangani 19 dari 20 pejabat tersebut, juga ditem¬buskan kepada 21 pihak.
“Surat itu adalah puncak dari kegelisahan kami yang tak ingin berlama-lama dalam kondisi seperti sekarang ini. Kami berharap, sekiranya Bapak Presiden dapat men-carikan solusi. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berakibat terha¬dap tidak efektif dan efisien¬nya anggaran negara/daerah, yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tun¬ja¬ngan perbaikan penghasilan yang kami terima,” terang Yulfami yang sebelum dinonjobkan menjabat Kadis Kesbanglinmas/BPBD.
Yulfahmi dalam keteranggannya mengatakan, pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan Pemko Padang Panjang, telah bergulir sebanyak 18 kali, terhitung sejak masa kepemimpinan Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, pada 1 Oktober 2013. Dari sebelumnya berjumlah 33 pejabat nonjob, kini tersisa 20 orang. “Sisanya ada yang pensiun dan pindah tugas keluar daerah” kata Yulfahmi.
Dikatakan, untuk meng¬hor¬mati dan menghargai hak wali¬kota selaku kepala daerah, selu¬ruh pejabat yang di-nonjob-kan itu terang Yulfahmi, juga dinilai telah taat melaksanakan SK Wali¬kota tersebut dengan tetap masuk kantor di BKD. Namun setelah berbulan-bulan, hingga tidak terlihat adanya per¬kembangan ke arah perubahan dan kejelasan status mereka.
“Meski demikian, selama masa nonjob kami tetap berupaya untuk menjaga stabilitas daerah dan kelangsungan jalannya peme¬rin¬tahan agar tetap kondusif dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ma¬salah ini,” tandas Yul¬fahmi.
Zulkifli, S.H, (mantan Kabag Hukum) menambahkan, dalam surat itu juga disebutkan akibat dari seringnya pelaksanaan mu¬tasi pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang, telah menye¬babkan tidak berjalannya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Alhasil terang Zulkifli, selain Silpa yang membengkak, serapan APBD juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
“Senin 6 Juli 2015, kami sudah masukkan surat itu ke DPRD. Sedangkan kemarin, Selasa 7 Juli 2015 kami juga sudah menghadap Sekda. Namun karena memang tengah ada agenda rapat pari¬purna di DPRD, maka kami belum mendapatkan jawaban atas laporan tersebut,” jelas Zul¬kifli yang didampingi rekan senasibnya, Drs. Faizal, Drs. Dalius, Drs. Trinof dan Dra. Laswarni.
Sekre¬taris Daerah Kota Padang Pan¬jang, Syahdanur membenarkan sudah menerima surat yang di¬ajukan 20 pejabat nonjob
Syahdanur mengaku kaget saat menerima surat tersebut.
Apalagi langsung di-alamatkan kepada Presiden RI dan ditembuskan kepada 21 pi¬hak, antara lain Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Men¬teri PAN-RB, Menkum dan HAM, Kejagung, Ketua KPK, Ketua Komnas HAM, Ketua Ombudsman RI, Ketua Komisi ASN, Gubernur Sumbar dan termasuk kepada Walikota Pa¬dang Panjang, Hendri Arnis.
“Saya belum bisa me¬ngo¬mentari terlalu jauh soal surat ini. Biar nanti saya sampaikan dan konfirmasi dulu kepada pim¬pinan,” kata Syahdanur.
Tidak kondusif
Di kalangan PNS Pemko Padang Panjang kondisinya saat ini sangat jauh dari kondusif. Tidak ada rasa nyaman. Penyebabnya karena mutasi bergulir hampir tiap bulan.
Mutasi dan nonjob pejabat berakibat tidak berjalannya program kerja. Selain itu banyak pejabat yang khawatir berukursan dengan hukum.
Herannya, meski sudah berkali-kali dipertanyakan anggota DPRD setempat, tidak ada perubahan. Akibat program tidak berjalan, di penghujung tahun anggaran 2014 terdapat SILPA yang cukup besar. Penilaian BPKP Perwakilan Sumbar 2015 Pemko Padang Panjang memperoleh penialai wajar dengan pengecualian (WDP). Padahal tahun sebelumnya telah berhasil memperaih wajar tanpa pengecualian (WTP).
Khusus proyek tahun 2015, hingga pertengahan Juli belum satupun yang dikerjakan. Diperkirakan SILPA anggaran 2015 akan terus membengkak.Hendri Arnis terpilih menjadi walikota ke 15 kota Padang Panjang. Ia berpasangan dengan dr. Mawardi. Kini hubungannya dengan Mawardi pecag kongsi. Sudah lama tidak sejalan. Sebelumnya adalah wakil bupti Tanah Datar. Lelaki muda ini tidak memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pemerintahan. Dia putra seorang pengusaha (toko emas) yang sukses di Sumbar.(syam)
