JAKARTA -Newshanter.com. Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencari dosa atau kesalahan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dinilai bentuk arogansi kekuasaan. Adapun ancaman Luhut tersebut menyikapi kritikan Amien Rais terkait program sertifikasi tanah.
“Menurut saya ini bentuk arogansi kekuasaan pernyataan itu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Fadli mengatakan, kritik berupa lisan maupun tulisan dijamin konstitusi. “Tidak boleh ada kritik yang kemudian dihadapkan dengan satu ancaman ya,” ujar Wakil Ketua DPR ini.
Lagipula, kata dia, kritik Amien Rais terkait program sertifikasi tanah itu masih wajar. “Jadi itu masih dalam tataran kritik menurut saya. Jadi, tidak bisa diancam begitu, itu namanya arogansi kekuasaan,” ungkap Legislator asal Bogor, Jawa Barat ini.
Sehingga, menurut dia, ancaman yang dilontarkan Luhut Panjaitan kepada Amien Rais seharusnya tidak dilakukan. “Itu pernyataan yang emosional,” tuturnya.
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74% tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.
Lalu, Luhut Panjaitan pun beraksi keras menyikapi kritikan Amien Rais itu. “Jangan asal kritik saja.
Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa,” ujar Luhut.
Din Syamsudin Jangan Ancam Mengancamlh
Atas ancaman itu Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang akan membongkar dosa Amien Rais.
Pernyataan Binsar tersebut menanggapi sikap Amien yang menuding program pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai pembohongan.
Din pun mengingatkan berbagai pihak untuk tidak melakukan ancam mengancam.”Sebaiknya tidak ada yang ancam-mengancam dalam kehidupan bangsa, bekerjalah sesuai posisi ma sing-masing,” tutur Din dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/3/2018).
Menurut dia, sikap ancam-mengancam sangat potensial mengganggu kerukunan bangsa. Apalagi, sambung dia, jika masing-masing saling membuka kesalahan.
“Saling memaafkan adalah sikap kesatria dan negarawan,” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
Tidak elok jika kritikan dijawab dengan ancaman
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil, tidak elok jika kritikan Amien Rais itu dijawab dengan ancaman. “Bahkan, kritik siapa saja kepada pemerintahan tidak pantas dijawab dengan ancaman akan mencari dosa-dosa sang pengkritik, saya melihat Pak Luhut gagap menerima kritikan,” paparnya.
Dia mengatakan, seharusnya kritikan Amien Rais itu dijawab dengan kerja, karena itu memang tanggungjawab eksekutif. Lagipula, kata dia, sejak Era Orde Baru Amien Rais sering mengkritik pemerintah.
Kemudian, lanjut dia, gaya Amien Rais memang ceplas-ceplos. “Jadi, berlebihan bila kritik-kritik tersebut dimaknai sebagai kebencian, bila perlu tantang saja Pak Amien untuk berdialog dengan terbuka. Beliau sangat terbuka pasti,” pungkasnya
Juru Bicara Presiden Tidak Ambil Langkah
Sedangkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapta Prabowo angkat bicara soal kritik Amien Rais yang menyebut pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembohongan.
Johan menjelaskan, bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Kepala Negara karena selama ini status kepemilikan tanah milik rakyat kecil sering terjadi sengketa.
“Yang pertama saya tidak paham yang dimaksud Amien Rais ngibulin itu, ngibulin yang mana? Program Sertifikat yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK ini sebenarnya sudah lama dilakukan dan concern perhatian Presiden itu adalah masyarakat kan banyak kepemilikan tanah itu sering dijadikan sengketa,” tutur Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Sehingga, kata dia, Presiden Jokowi melakukan program bagi sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat.
Menurutnya pada tahun 2017 sebanyak 5 juta sertifikat telah diberikan kepada masyarakat. Sementara 7 juta sertifikat ditargetkan kembali diberikan kepada masyarakat pada 2018.
“Ini bentuk concern Presiden ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah agar mereka punya dokumen yang sah dan legal yang bisa digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat warga itu sendiri,” tuturnya.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan, program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program nyata yang dilakukan pemerintah.Oleh sebab itu, Johan mempertanyakan maksud Amien Rais yang menyebut Presiden Jokowi ngibul.”Jadi mungkin perlu ditanya balik ke Amin Rais definisi ngibul itu apa?” tandasnya.
Johan menilai kritikan Amien kepada pemerintah juga terkadang kurang jelas. Meski demikian, dia memastikan pihaknya tidak akan mengambil langkah apapun terhadap “hujan” kritik yang dilontarkan tokoh reformasi itu.”Kalau yang Anda maksud ambil langkah yang sifatnya serius itu, saya kira tidak,” tandasnya.(Sumber Sindo)
