Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM. Hasil rapat terdahulu adalah PT GPI segera melakukan pengecekan lokasi agar mendapatkan izin. Pemerintah juga memerintahkan untuk segera mengusulkan peserta CPCL3 termasuk yang mempermasalahkan tentang perkebunan plasma, dan akan mencarikan solusi penyelesaian persoalan satu warga Gajah Mati yang memiliki SPH tetapi tidak terdaftar perkebunan plasma.
“Permasalahan-permasalahan inilah yang akan kita carikan solusinya dirapat hari ini agar tidak berlarut-larut”, Tegas Asisten I.
Pada kesempatan itu Asisten I H Rusli SP MM mengintruksikan masyarakat yang mempermasalahkan kepemilikan lahan untuk mendaftarkan nama mereka ke kelurahan untuk disampaikan ke KUD, sehingga dapat diajukan kepada Bupati untuk dibuat surat keputusannya.
Dia juga berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan konflik berkelanjutan.
Kepala Dinas Perkebunan Ir A Thamrin mengimbau warga untuk tidak memalsukan surat kepemilikan lahan, sehingga permasalahan dapat segera terselesaikan. Kepada pihak perusahaan jika terjadi permasalahan seperti ini harus secepatnya diakomodir dan ditindaklanjuti, sehingga tidak perlu melibatkan pemerintah dalam mencari solusi permasalahannya.
Hadir dalam rapat ini Kepala Dinas Perkebunan Ir A Thamrin, Kepala Dinas Koperasi Agendel Azim SSos, Camat Sekayu H Suhaimi SH MSi, Ketua KUD Sekayu, Menejer PT GPI Ahmad Yani, dan perwakilan masyarakat yang mempermasalahkan kepemilikan lahan.( Heri Chaniago)
Kerangan FOTO : H Yusuf pemilik lahan yang sedang bersengketa dengan PT GPI saat menjelaskan permasalahan kepada pemimpin rapat Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM dalam rapat musyawarah perihal sengketa tanah masyarakat dengan PT GPI, di Ruang Rapat Asisten I, Kamis (07/05).
2. Suasana rapat musyawarah perihal sengketa tanah masyarakat dengan PT GPI, di Ruang Rapat Asisten I, Kamis (7/5).
