Home / Kota Palembang / GPK-SS Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Sapi Bali dan Pengadaan Komputer di Kabupaten Muara Enim

GPK-SS Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Sapi Bali dan Pengadaan Komputer di Kabupaten Muara Enim

Palembang, newshanter.com – Gerakan Pemuda Kerakyatan Sumatera Selatan (GPK-SS) melakukan aksi demo di kantor Kejati Sumsel Rabu 3 Agustus 2022.

Koordinator Lapangan Yan Joker mengatakan, GPK SS sebagai kontrol sosial of the change dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Bahwa untuk mencapai misinya sebagaimana termaktub dalam maksud dan tujuan serta usaha organisasi maka diperlukan adanya koordinasi antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga penyelenggara pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif guna terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan partisipasi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas maka kami selaku kontrol sosial merasa perlu terlibat secara proaktif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.

Karena secara konstitusi lembaga kemasyarakatan mempunyai hak dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan KKN.

Oleh karena itu demi terwujudnya kota Palembang bersih dan bebas korupsi maka kami GPK SS berdasarkan indikasi GPK Sumsel menyatakan tuntutan.

“Tuntutan kepada Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan ulang atas dugaan korupsi pertama pengadaan ternak sapi Bali pada dinas PPHP tidak dapat diselesaikan dan dinyatakan putus kontrak pada dinas PPHP kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Salahuddin, Dinas Dikbud kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan komputer dan alat pendukung lain untuk sekolah dalam kegiatan pengadaan teknologi informasi dan kegiatan pengadaan media pendidikan tahun anggaran 2021.

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang Reses I & II TA. 2021

“Kami menuntut Kejati Sumsel agar mengusut tuntas kasus tersebut, dan copot Kepala Dinas terssbut.

Untuk kerugian negara itu banyak, tapi belum kami hitung,” kataya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel Mohammad Radyan SH. MH menanggapi aksi demo, ini aksi terkait masalah pengadaan sapi Bali dan pengadaan komputer. “Itu yang dipersoalkan masa aksi,” tandasnya.

Aksi demo hari ini akan kita laporkan kepada Pimpinan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jelasnya. (are)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Dies Natalis Polsri Ke-40, Polsri Bawa Transisi Energi Fosil Ke Energi Baru Terbarukan Menuju Karbon Netral 2060

Palembang, newshanter.com – Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) menggelar dies natalis ke-40 dengan ...