Bukittnggi, News hanter.com- Terkait Perolehan Kursi terbanyak Di Legislatif Kota Bukittingi pada Priode 2024-2029 Ketua DPD Partai PKS angkat Bicara dalam Komfrensi Pers yang di adakan di Rumah Sederhana Kota Bukittinggi , (17/02/24)
Dalam konferensi pers Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, sangat menyambut baik antusias dari masyarakat yang telah mempercayakan amanahnya kepada partai PKS sehingga bisa memperoleh kursi terbayak pada priode 2024-2029 dan akan membawa harapan untuk memimpin Kota Bukittinggi dalam periode 2024-2029.
“Dengan meraih suara terbanyak, PKS siap mengemban tanggung jawab sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi dan juga siap mengusung calon kepala daerah secara mandiri pada Pilkada mendatang,” ujar Ibnu Asis.
Ibnu juga menegaskan bahwa meskipun PKS memiliki kapasitas untuk berdiri sendiri, mereka tetap terbuka peluang untuk berkolaborasi dengan pihak lain demi kebaikan Kota Bukittinggi.
“Kita akan berupaya menang di Pilkada mendatang, namun tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain demi kepentingan masyarakat Kota Bukittinggi ,” tambahnya.
Ibnu juga juga mengatakan, PKS telah menetapkan Buya Marfendi sebagai calon kepala daerah Kota Bukittinggi berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan pimpinan
sementara itu bakal Calon Kepala Daerah Kota Bukittingi Marfendi menekankan pentingnya koalisi dengan berbagai pihak untuk mencapai kemajuan Kota Bukittinggi.
“Dalam membangun negeri ini, kita harus bersama-sama, bukan hanya untuk sekelompok orang atau partisipan tertentu dalam pemerintahan,” tegas Marfendi.
Selain itu, Marfendi menyampaikan bahwa keberhasilan PKS tidak lepas dari dukungan masyarakat yang menginginkan perubahan dan memilih berdasarkan keyakinan serta pemikiran rasional.
“Prestasi PKS dalam berbagai daerah, seperti di Padang dan Payakumbuh, telah membuat masyarakat yakin akan tokoh dan kepemimpinan kami,” ungkap Marfendi.
Marfendi juga menekankan pentingnya pemimpin untuk memahami keinginan, kebutuhan, dan gagasan masyarakat dalam membangun Kota Bukittinggi.
“Penyelesaian permasalahan haruslah selaras dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya berdasarkan apa yang ada di kepala daerah,” tutupnya.( A/M)
