Home / SUMSEL / Terdakwa Kasus Narkoba dan Korupsi Tidak dapat Bantuan Hukum Gratis
Sekda Lahat

Terdakwa Kasus Narkoba dan Korupsi Tidak dapat Bantuan Hukum Gratis

LAHAT -Newshanter. Sebagai salah satu bentuk keseriusan dalam memerangi peredaran dan penggunaan narkoba di Bumi Seganti Setungguan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat, memastikan tidak akan ada bantuan hukum gratis yang diberikan kepada tersangka narkoba.

Terlebih, dana yang dianggarkan belum mampu melayani seluruh permohonan bantuan hukum dari masyarakat yang terlibat perkara pidana. Hal tersebut seperti ditegaskan Sekda Lahat, Nasrun Aswari SE MM, melalui Kabag Hukum, Wikmar SH Seni (06/10/2015) kepada sejulah wartawan yang mangkal pemkab Lahat.

Menurut Wikmar  bantuan atau program bantuan hukum gratis yang dimiliki Pemkab Lahat, tidak akan menyentuh atau diperuntukkan bagi warga yang terlibat kasus narkoba. Kendati program tersebut digulirkan untuk masyarakat miskin namun bukan semua kasus pidana bisa dibantu. “Ya kita ada program bantuan hukum gratis bagi warga yang tak mampu. Namun tidak semua warga yang terlibat kasus pidana bisa dibantu seperti halnya kasus narkoba,”tegasnya.

Begitu juga dengan kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya pelanggaran tersebut sudah jelas bahwa sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memerangi korupsi. Lagi pula orang yang korupsi bukan termasuk warga miskin.

“Kalau sudah korupsi berarti tidak miskin lagi. Jadi tidak akan dilayani,”jelasnya.

Selama ini, kata Wikmar, Pemkab Lahat menggalang kerjasama dengan pengacara, untuk mendampingi warga miskin yang menghadapi perkara. Biaya pengacara itulah dibayar Pemkab Lahat, melalui anggaran yang disediakan.

Cukup terbantunya masyarakat yang menghadapi proses hukum, menjadi alasan Pemkab Lahat memprogramkan bantuan hukum ini. Apalagi masih banyak masyarakat yang perlu mendapat pendampingan saat menghadapi proses hukum.

“Bantuan hukum ini agar warga yang sedang tersandung kasus bisa didampingi,”ujarnya.

Kendati demikian, diungkapkan Wikmar keterbatasan anggaran membuat bantuan hukum gratis ini belum mampu menyerap seluruh permohonan masyarakat. Dari tahun ketahun angka pelayanan bantuan hukum gratis ini terus meningkat. “Tahun sebelumnya 20 bantuan hukum, tahun ini (2015) ada 40 bantuan hukum gratis,”ujarnya(Sp/Ganda)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Dinkes Kabupaten OKI Bersama CV Viviar Indo Pratama Gelar Workshop, Berikut Disampaikan Para Narasumber

Palembang, newshanter.com – Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Bangunan, dan Investasi Dr ...