Palembang, newshanter.com – Pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro (Karo) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) provinsi Sumsel menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI.
Adapun kegiatannya sendiri yakni seminar ekonomi dan fiskal regional dengan mengambil tema “mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah”. Adapun kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grandballroom Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Kamis (11/5/2023).
Turut hadir didalam acara tersebut dari pemprov Karo Perekonomian Setda Sumsel Hengki, dan yang menjadi narasumber dalam acara seminar ini yakni Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia provinsi Sumsel R Erwin Soeriadimadja, Kepala Kemenkeu RI DJPb Sumsel Lidya Kurniawati C, dan beserta undangan yang lainnya.
Dikatakan Kepala Kementerian Keuangan DJPb Sumsel Lidya Kurniawati C, salah satu trigger pertumbuhan ekonomi disisi pengeluaran itu adalah belanja pemerintah, disana ada konsumsi masyarakat, yang salah satu konsumsi masyarakat itu bisa mengkonsumsi, bisa belanja kalau dia ada gaji.
“Kalau tidak dibayar gajinya, maka tidak bisa belanja, tidak konsumsi, kemudian menjadi trigger dari pembentukan model tetap menjadi investasi disana, dan juga ada trigger untuk menggerakkan disana,” ujarnya.
Kemudian, kenapa harus disinergikan dalam konsep kerja kedepan proses cara kerja yang modern itu memang itu harus kolaborasi work. Karena masing-masing punya tugas dan fungsi yang ketika itu disatukan itu memberikan hasil atau peruntukan yang lebih baik.
“Jadi kalau ibaratnya pemerintah pusat itu hanya mikirin untuk penganggaran pemerintah pusat saja, dan merapikan berbagai hal yang terkait sampai ke pusat maka yang bagus hanya pelaksanaan anggaran dari pusat,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, bagaimana dengan daerah yang notabene alokasi belanjanya juga masih 70 persen dari belanja pusat transfer ke daerah. Maka supaya tidak tumpang tindih perlu kita bicara, jika ini bagian ini dikerjakan oleh pusat, yang sekian jalan provinsi silahkan oleh provinsi, jalan kabupaten silahkan oleh kabupaten dan juga begitu di desa.
“Maka tu perlu dibicarakan maka harus disinergikan, kenapa demikian disinergikan, karena punya tugas dan fungsi masing-masing yang tidak all in one,” katanya.
Masih dilanjutkannya, tidak ada yang unit itu yang bisa mengerjakan semuanya, kalau Bank Indonesia khusus untuk bicara tentang mono teks, saya tentang Kemenkeu tentang Fiskal, Biro Ekonomi tentang bagaimana mengatur tatanan perekonomian di provinsi Sumsel, Bappeda lebih kepada perencanaan dan seterusnya.
“Cara nge-pushnya diawal kalau dari belanja pemerintah pusat itu dipatok dengan kinerja. Setiap triwulan itu proporsi belanjanya itu diberikan target,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, jika target itu tidak tercapai otomatis akan mempengaruhi raport istilah, kinerja yang performance daripada Kementerian Lembaga tersebut. Dimana performance daripada Kementerian Lembaga itu dilihat secara struktur sampai ke level pusat, itu kalau dari sisi nge-push nya.
“Demikian juga dengan belanja daerah cara nge-push nya bagaimana, saat ini ada kebijakan yang berkaitan dengan Treasury Deposite Facility,” bebernya.
Begitu juga ditambahkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia provinsi Sumsel R Erwin Soeriadimadja dalam seminarnya mengatakan, dimana kami menyampaikan bagaimana tentang perkembangan ekonomi global domestik dan juga hubungan internasional.
Selain itu juga kita akan masuk bagaimana perkembangan di provinsi Sumsel, peranan apa, dan juga sinergi apa yang bisa kita tempuh untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi provinsi Sumsel.
“Bagaimana potret global ekonomi domestik updating nasional dan juga ketahanan dari sistem keuangan di Indonesia yang sangat penting untuk memberi gambaran kepada bagaimana progres perekonomian pada saat ini,” jelasnya.(ton)
