PALEMBANG -Newshanter.com. Walikota Palembang H Harnojoyo komitmen akan terus membenahi pelayanan KTP Eektronik.Komitmen ini disampaikan Harnojoyo terkait tanggapan dari anggota DPRD Kota Palembang yang menerima banyaknya keluhan dari warga tentang E-Ktp.
“Pelayanan KTP-EL terus kita benahi. Sebelumnya perlengkapan perekaman sudah disiapkan di setiap kecamatan. Begitu juga pemasangan jaringan server yang sudah dilakukan,” ujar Harno, seusai sidang paripurna di DPRD Kota Palembang Jalan Gub H Bastari Jakabaring Palembang, Selasa (2/5/2017).
Harno mengatakan, penyempurnaan sarana dan prasarana tidak ada masalah. Dikarenakan Pemkot Palembang sudah menganggarkan biaya untuk pemasangan server dan jaringan yang dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapat dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016.
“Jadi pelayanan KTP-EL itu tidak ada masalah. Karena untuk pecetakannya itu dari pusat. Intinya pelayanan perekaman pada setiap kecamatan berjalan lancar dan sama sekali tidak dikeluhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Kelola dan Pemerintahan Herly Kurniawan mengatakan, agar tidak ada lagi kendala dalam pencetakan KTP-EL, Pemkot Palembang sudah melakukan upaya agar pencetakan KTP-EL bisa dilakukan di setiap kecamatan.
Bahkan Pemkot Palembang sudah menganggarkan 2,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di tahun 2016.
“Untuk pencetakan KTP-EL itu kita meminta dari pusat sebanyak 288 ribu keping, tapi yang dikirim baru 10 ribu keping dan ini masih kurang sekali,” ujarnya.
Adanya permasalahan hukum mengenai KTP-EL ini juga menjadi kendala yang menyebabkan blanko e-KTP masih kosong, Herly mengatakan, tentunya Pemkot Palembang maupun pemerintah pusat sangat berhati-hati mengenai pemasalahannya.
Karena di lain sisi tentunya pelayanan kepada masyarakat yang akan mendapatkan KTP-EL ini tentu sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi masyarakat yang antri saat akan melakukan perekaman dan pencetakan KTP-EL.
“Harapannya setiap kecamatan bisa mencetak sendiri KTP-EL agar warga tidak antri lagi. Tapi rencana ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Kita upayakan dalam dua bulan kedepan persetujuan itu,” ujarnya.(sp/01)
