Palembang, newshanter.com – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang nyaris kolaps. Untuk itu empat fraksi di DPRD Kota Palembang menyerukan agar perusahaan air minum itu segera diswastakan.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Ir H Ahmad Lagan MM, mengatakan bahwa anjuran dari empat fraksi di DPRD Kota Palembang itu ditolaknya setelah menerima masukan dari para pakar yang ahli di bidang air bersih.
“Dalam konteks tersebut, mereka sepakat agar PDAM Tirta Musi dikelola sendiri sebagai perusahaan yang profesional dan mandiri,” ujarnya, Minggu (14/7/2024).
Masih dikatakannya, perusahan itu dituntut untuk menjadi usaha yang profit dan social oriented.
“Di bawah tahun 2000, kondisi keuangan PDAM Tirta Musi sangat buruk. Banyak pelanggan yang tidak membayar rekening air mereka ke PDAM,” katanya.
Dengan kondisi keuangan yang sangat buruk, tambah Lagan, menyebabkan PDAM Tirta Musi nyaris kolaps dan progres keuangannya mengalami kerugian besar.
Kok, kondisi keuangan PDAM Tirta Musi sangat memprihatinkan seperti itu?
“Iya. Kerugian ini sangat memprihatinkan saya. Karena itu empat fraksi di DPRD menyarankan agar perusahaan air minum itu diserahkan ke pihak ketiga saja. Tapi sebagai pemimpin fraksi PDIP, dengan tegas saya menolaknya,” tukasnya.
Padahal, katanya, dalam pandangan empat fraksi yang setuju PDAM Tirta Musi diswastakan itu meminta agar segera dioveralih ke pihak ketiga.
Namun ia menegaskan, fraksi PDIP menolaknya. Sebab untuk meningkatkan eksistensi perusahaan air minum milik pemerintah tersebut, harus dicari solusi yang tepat.
Artinya, Lagan mencari penyebab mendasar PDAM Tirta Musi sehingga kondisi keuangannya menjadi buruk seperti itu.
Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan penting. Pertama, ada oknum pegawai yang memasang air pelanggan dengan cara “tusuk sate” ke pipa bocor sesuka hati mereka. Artinya, pemasangan air pelanggan dengan cara seperti itu sangat merugikan.
“Uangnya masuk ke kantong oknum tersebut,” ujar calon wakil walikota periode 2024-2029 itu, dengan mimik wajah serius,” katanya.
Kedua, kondisi pipa yang berkarat dan meteran air yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi kebocoran pipa di sana-sini. Tampaknya, ada kesan seperti dilakukan pembiaran.
Ketiga jumlah karyawan yang berlebihan dan tidak profesional. Namun Lagan ia maklum ketika itu, karena pegawai PDAM Tirta Musi banyak orang-orang “buangan”‘ dari instansi (dinas) lain yang pejabatnya dikursipanjangkan dan dikaryakan ke perusahaan air minum tersebut.
“Akhirnya saya tetap berkukuh agar perusahaan air minum “plat merah” itu tetap dikelola pemerintah secara profesional,” jelas mantan Ketua fraksi PDIP Kota Palembang itu.
Dari perhitungannya, pelanggan yang tercatat sebanyak lebih kurang 80 ribu pelanggan, yang membayar setiap bulan hanya sekitar 20 ribu pelanggan saja. “Uang setoran dari sekitar 60 ribu pelanggan itu, menguap entah kemana imbuhnya.
Sebab dalam kondisi yang tidak sehat itulah akhirnya keuangan PDAM Tirta Musi berada dalam kondisi kritis. “Jika tidak segera ditangani, maka status perusahaan air minum tersebut hanya tinggal nama,” ucapnya.
Maka, untuk memperbaiki kondisi PDAM yang nyaris colaps, Lagan dan teman-teman memberlakukan kebijakan untuk memperbaiki sistem kerja profesional di institusi air tersebut.
“Alhamdulillah, setelah diakuisisi, hingga sekarang kondisi PDAM sudah sangat profesional dengan menghadirkan keuntungan yang membesarkan nama perusahaan air minum itu sendiri. Bahkan saat ini PDAM mampu menghadirkan kuota PAD yang bernilai fantastis,” ujar Lagan menutup perbincangan. (rils)
