Home / Kota Palembang / Pakar Politik Dosen Ilmu Komunikasi Sekaligus Tokoh Masyarakat Muba Tanggapi Polemik Pengangkatan Pj Bupati

Pakar Politik Dosen Ilmu Komunikasi Sekaligus Tokoh Masyarakat Muba Tanggapi Polemik Pengangkatan Pj Bupati

Palembang, newshanter.com – Terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pakar Komunikasi Politik Dosen Ilmu komunikasi sekaligus sebagai tokoh masyarakat Muba, Dr.H.Rahidin H.Anang.,MS angkat bicara.

Menurutnya, apakah Gubernur Sumatera Selatan tidak mau melantik atau hanya memberi pelaksanaan harian (Plh) kepada pejabat yang akan menggantikan pasca Plt Bupati Muba Beni Hernedi ini merupakan polemik yang luar biasa.

“Setelah saya mengkaji dan melihat UU ternyata memang pejabat Bupati itu disarankan pernah menduduki jabatan struktural eselon dua, dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV b dan selama tiga tahun berakhir memiliki kinerja yang baik. Pejabat Bupati ditetapkan oleh presiden. Ternyata pejabat Bupati itu ditetapkan oleh presiden atas usul Gubernur dari kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan DPRD,” ujarnya, Selasa (24/5/2022).

Lebih lanjut, ia mengatakan jika dilihat dalam UU ada benarnya Gubernur Sumsel itu apakah ia tidak melantik, apakah ia menunda Gubernur mempunyai wewenang. Artinya pejabat Bupati Muba itu harus mendapat rekomendasi dari gubernur Sumsel.

“Jadi rumor yang beredar mengatakan bahwa gubernur tidak mau melantik dan hanya menyerahkan SK Plh ternyata kita tidak tahu apa isi sesungguhnya kasus yang terjadi yang menjadi polemik persoalan Pj Bupati Muba. Menurut saya yang paling konteks pada saat ini gubernur harus memegang teguh terhadap UU no. 10 tahun 2016 dan beliau juga harus mengusulkan orang yang tepat dan persyaratan yang ditentukan oleh UU tidak mengedepankan yang namanya KKN” , bebernya.

Masih menurutnya, kebijakan gubernur Sumsel tidak mau melantik dan seandainya keluar nama pejabat tanpa rekomendasi dari gubernur merupakan suatu hal yang wajar, karena dia merasa tidak merekomendasikan nama tersebut. Artinya bertentangan dengan UU.

“Memang ada kausulnya Mendagri boleh menetapkan pejabat Bupati atau Walikota. Artinya gubernur juga mempunyai wewenang dan hak untuk mempertanyakan ini kalau dilihat dari aturan main yang ada. Persoalan sekarang apakah Gubernur tetap mempertahankan UU tersebut bahwa pejabat itu harus direkomendasi oleh gubernur dan pertimbangan DPRD setempat,” jelasnya.

Salah satu contoh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi berani tidak melantik Pj Bupati yang bukan rekomendasi dari gubernur, kenapa kita tidak berani. Kalau memang gubernur tidak mau melantik atau mempunyai pertimbangan yang lain, setelah dikaji beberapa item dari UU dan peraturan yang berlaku wajar ternyata gubernur Sumsel punya hak untuk merekomendasi siapa yang pantas untuk menjabat sebagai penjabat bupati Muba.

“Pertimbangan dalam pejabat Bupati atau walikota saya kira gubernur lebih banyak tahu SDM yang ada di daerah tersebut. Saya lebih yakin kepada gubernur untuk mengusulkan orang yang tepat, pantas, layak, yang mempunyai kualitas, karena dia adalah gubernur di Sumsel. Gubernur wajar mengusulkan orang yang betul-betul sesuai dengan kriteria untuk menjabat sebagai pejabat Bupati atau walikota, dengan catatan gubernur betul-betul menghindari KKN,” pungkasnya. (Vina)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Kemensos dan Pemkab OKI Bantu Pengobatan Kakak Beradik Penyandang Disabilitas di SP. Padang

OKI, newshanter.com – Tim Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Ogan ...