Home / breaking / Oknum Kades Sunur, didakwa Pasal belapis. Pengacara “Kami Optimis Terdakwa Bebas”

Oknum Kades Sunur, didakwa Pasal belapis. Pengacara “Kami Optimis Terdakwa Bebas”

Palembang, Newshanter.com – Apni, S.Ag, oknum Kepala Desa (Kades) Sunur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Senin (14/10/2019) kemarin kembali menjalani persidangan di PN Klas 1A khusus Tipikor Palembang dengan mendengarkan keterangan para saksi.

Terdakwa yang Didakwa tidak menyetor dana Pendapatan Asli Desa (PAD) yang sudah menjalani penahanan sejak Juli 2019 menjalani sidang dengan mendapat dukungan moril dari masyarakat desanya, dukungan demi dukungan disampaikan langsung masyarakat pada tedakwa usai persidangan.

“Kami yakin masih ada keadilan untuk kades kami, selama dalam kepemimpinannya desa kami penuh dengan pembangunan dan maju dari sebelumnya, yang jelas masyarakat makmur desa aman, semoga masih ada keadilan untuk beliau,”Jelas Dedy salahsatu masyarakat desa Sunur.

Sementara Kuasa hukum terdakwa, Advokad Hendry SH MH udsai sidang kepada wartawan, ia mengaku optimis kliennya tersebut akan bebas, sebab menurut hematnya pada kasus ini hanya terjadi kesalahan administrasi, dan tak ada penyelewengan dana atau hal yang merugikan negara secara materil.

Sejauh ini jelas optimis dan berkeyakinan bahwa klien kami dapat bebas, karna bukan suatu tindak pidana dan hanya mengarah ke kesalahan administratif yang dapat di pertanggungjawabkan lantaran dana tersebut sudah dibagikan kemasyarakat yang berhak menerima, dan dengan kesepakatan perangkat desa dan masyatakat,” jelasnya.

Sedang Jaksa Penuntut umum (JPU) Panji Wujanarko dalam surat dakwanya, bahwa terdakwa dijerat pasal berlapis oleh Jaksa penuntut umum (JPU) Panji wijanarko SH yakni dengan Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dan Kemudian, Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu dalam surat dakwaan Jaksa,Penuntut Umum (JPU) menyebutkan bahwa, pada 2016 terdakwa selaku kades melakukan 30 jenis pengeluaran kas desa tanpa terlebih dahulu melalui Peraturan Kepala Desa dan APBDes serta tidak ada pertanggung jawaban penggunaan uang.

Begitu juga pada 2017, terdakwa sebagai Kades hanya menyetor Rp55 juta ke kas desa dari PAD hasil lelang lebak lebung, pengelolaan pasar (kalangan) dan tempat penjualan karet sebesar Rp151.596.000.

Kemudian pada 2018, sesuai dengan surat persetujuan gubernur bahwa Desa Sanur mendapat dana kompensasi karena menjadi perlintasan kegiatan survey seismic 3 D SKK Migas-PT Mandala Energi Sumbangsel.

Bahwa sesuai berita acara ditandatangani PT Mandala Energi pada Maret 2018, terdapat 1.172 masyarakat selaku pemilik lahan telah mendapat kompensasi sebesar Rp1.194.763.615.

Selain itu juga terdapat penerimaan kompensasi hak desa sesuai bukti kwitansi pada 30 Maret 2018 senilai Rp367 juta yang ditandatangani saksi Ario Nindityo selaku pihak yang menyerahkan uang kepada terdakwa selaku Kepala Desa Sunur.

Oleh terdakwa, dari jumlah dana kompensasi yang diterima, hanya Rp.247.680.000 yang disetorkan ke kas desa. Sedangkan sisanya Rp119.320.000 dibagikan kepada 89 warga Desa Sunur total sebesar Rp54.620.000 dengan alasan PT Mandala Energy belum melunasi kompensasi dan dibagikan kepada 59 perangkat desa sebesar Rp64.700.000
Padahal dana kompensasi tersebut hanya untuk kas Desa Sunur, bukan pembayaran kompensasi untuk tanah milik pribadi warga, sehingga PAD yang diperoleh harusnya disetor ke rekening kas desa terlebih dahulu.

Setelah itu melalui Perencanaan dan Musrenbangdes yang ditetapkan peruntukannya menjadi APBDes. Bahwa penggunaan uang milik desa harus sesuai perencanaan dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
Sehingga akibat perbuatan terdakwa pada 2016-2018 tersebut berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian Rp374.416.000.

Untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya sidang dengan majelis hakim, Ketua H Abu Hanifag, anggota Safripuddin Zahri dan Adi di tunda senin depan.(01)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun
x

Berita Lain

Polsek Pangkalan Kuras Lakukan Pangamanan Lalulintas di Jalintim

PELALAWAN, NEWSHANTER.COM – Unit Lantas Polsek Pangkalan Kuras jajaran Polres Pelalawan kembali ...