Limapuluh Kota – Berbagai kalangan masyarakat, menilai pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tidak transparan dalam memberikan informasi terkait penanganan wabah virus corona (Covid-19).
Ketidak transparan informasi tersebut, menjadi perhatian serius oleh Aktivis Masyarakat Sipil dan Anak Nagari Luak Limopuluah, Muhammad Bayu Vesky.
Muhammad Bayu Vesky yang akrab disapa Bayu tersebut, mendesak Pemkab Limapuluh Kota melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dapat bersikap terbuka dan transparan dalam memberikan informasi publik.
“Pemkab Limapuluh Kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan di bawah pimpinan Kadis Kesehatan 50 Kota, supaya memberi informasi kepada publik. Apalagi ini berkaitan dengan rencana riset kesehatan,” kata Bayu dalam diskusi publik di WAG Melawan Corona Payakumbuh-Limapuluh Kota, Kamis (7/5).
Dirinya mempertanyakan alasan serta penyebab belum dikirimnya 100 sampel spesimen yang diminta oleh Pemprov Sumbar. Ia memastikan, akan mendukung penuh semangat Bupati utk zero covid-19 di Limapuluh Kota.
“Tapi kami tidak akan membiarkan terjadinya ketidak transparansian, yang berakibat adanya indikasi menutup-nutupi informasi. Menjadi tidak lucu, sampel tak dikirim, lalu kita teriak-teriak zero,” tegas Bayu.
Bayu juga meminta agar Bupati mengevaluasi kinerja Humas Pemkab. Karena, sampai kini belum ada inisiatif bagian humas untuk melakukan teleconference terkait pemberian keterangan secara resmi ke publik. Padahal, Humas merupakan corong Pemerintah Daerah dalam menjalankan KIP, bersama Kominfo.
“Selain itu, pemda jangan terkesan kelimpungan menghadapi wabah covid-19. Sebab kalau Pemda panik, masyarakat juga akan panik. Jika ini terjadi, maka penyakit akan lebih mudah datang”.
“Termasuk memberikan informasi yang cukup, perihal bantuan yang sudah dikucurkan. Asal usul anggaran, jumlahnya, kuota dan lain-lain. Yang jelas, kita terus dukung penuh Satgas Covid-19 Limapuluh Kota, dalam menjalankan misi kemanusiaan melawan covid 19,” imbuh Bayu.
Terpisah, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra juga menyorot lambannya Tim Gugus Tugas dalam membuat kebijakan serta mengambil langkah-langkah penanganan. Salah satunya, adanya keterlambatan pengiriman sampel untuk pool test, yang sifatnya sangat mendesak.
“Pool test swab terhadap OTG itu dilakukan agar mengidentifikasi tingkat penyebaran virus di suatu daerah. Langkah ini juga sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran virus, termasuk di Limapuluh Kota,” kata Deni Asra.
“Seperti kita lihat di lapangan, Limapuluh Kota sangat rentan terjangkit, karena berada di sekitar zona merah. Bidang-bidang gugus tugas perlu ada tupoksi yang jelas, terutama dalam memberi informasi ke masyarakat,” sebut Deni
