Home / Kota Palembang / KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Bersama Tim KPK Terkait Proses Perencanaan dan Penganggara APBD

KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Bersama Tim KPK Terkait Proses Perencanaan dan Penganggara APBD

Palembang,newshanter.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RI melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim KPK mengenai Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD dan sosialisasi terkait program pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sumatera Selatan.

Bersama direktorat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Selatan.

Rapat koordinasi tersebut dalam Rangka Pencegahan Korupsi, KPK Bersama DPRD dan Pemkot Palembang mengadakan pertemuan untuk melakukan Diskusi serta menggelar Rapat Terbuka.

Rapat Koordinasi bersama Tim KPK mengenai Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD ini bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kota Palembang, KPK RI yang mengandeng langsung DPRD dan Pemkot Palembang untuk melakukan kegiatan dengan menggelar diskusi terbuka terkait penjelasan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dibuat oleh KPK, Senin (11/10/2021).

Rapat koordinasi tersebut di buka langsung oleh Kasatgas pencegahan wilayah II KPK RI, Nana Mulyana yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD yakni, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin SH, Wakil Ketua DPRD Sri Wahyuni SH. M.kn, Wakil Ketua DPRD Azhari Haris, anggota DPRD Kota Palembang lainnya dan turut hadir pula Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa serta Kepala Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kasatgas pencegahan wilayah II KPK RI, Nana Mulyana ketika diwawancarai usai melakukan rapat bersama mengatakan bahwa kegiatan ini terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang mana di satu sisi KPK menagih komitment Walikota Palembang karena selama lima tahun yang lalu telah membuat komitmen tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah ditandatangani langsung oleh Pimpinan DPRD Kota Palembang bersama Walikota dengan tujuh rencana aksi atau tujuh komitmen untuk pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Selain itu, Nana juga mengatakan bahwa semua capaian dari rencana aksi itu akan diukur mulai dari bobot perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa serta penguatan Apip dan penguatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan. Dari ketujuh rencana tersebut Semuanya akan diberi bobot penilaian sehingga akan diketahui seberapa besar capaian nya.

Dijelaskannya seperti tahun 2020 lalu capaian yang diperoleh oleh Pemkot Palembang itu sebesar 79% artinya capaian tersebut terbilang cukup tinggi dan kita beri tanda hijau sedangkan di tahun 2021 ini capaiannya baru sekitar 46% sehingga hal ini perlu kita tanyakan kembali barangkali ada kendala yang tengah dihadapi, ujar Nana.

Selain itu, “kami juga mendorong kepada teman-teman di DPRD Kota Palembang ini untuk mempertanyakan juga mengenai komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi karena bagaimanapun komitmen itu sudah ditandatangani bersama oleh Walikota Palembang dan Pimpinan DPRD Kota Palembang”, terang Nana.

Nana Mulyana juga menambahkan, terkait perencanaan penganggaran, tadi sudah dijelaskan ada beberapa modus-modus tindak pidana korupsi mulai dari proses anggaran, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dirinya berharap kepada Jajaran Pemerintah Kota Palembang beserta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang tidak terjadi hal tersebut di Jajaran Pemkot Palembang baik yang dilakukan Eksekutif maupun Legislatif.

Sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran, Nana meminta agar lebih transparan dan realistis lagi dalam menghitung dan menentukan angka-angka anggaran yang berkaitan dengan Rupiah.

Dikatakannya semua itu harus berbasis aplikasi sehingga jika ada intervensi baik dari DPRD maupun Walikota akan lebih memudahkan untuk melacak dan dapat terlihat dari jejak digitalnya. Terangnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin SH, ketika diwawancarai usai melakukan rapat bersama mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen pencegahan tindak pidana korupsi dan diharapkan apa yang sudah dijelaskan oleh tim dari KPK tadi bisa dipahami dan direalisasikan baik itu di Legislatif maupun Eksekutif.

“Ada hal-hal yang belum optimal sehingga nanti kita akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan DPRD terkait apa yang sudah disampaikan oleh tim KPK tadi, sehingga kita berharap ada pembenahan-pembenahan dan dapat memperbaiki lagi tata kelola keuangan di Pemerintah Kota Palembang”, Terang Politisi Demokrat ini. (are)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Laga Persahabatan, Tim PWI Bersama Pemkab Pelalawan Bantai Tim Pemcam Pangkalan Kuras 2-0

PELALAWAN, NEWSHANTER.COM – Pertandingan persahabatan antara PWI Pelalawan bersama Pemkab Pelalawan, diperkuat ...