KPK “Cokok” 20 Penjabat Kementerian PUPR, Terkait Proyek Sistem Penjernihan Air Minum (SPAM) di Sejumlah Daerah.

Jakarta.,newshanter.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara. Kali ini, tim penindakan KPK dikabarkan menangkap pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (28/12/2018).

Salah seorang penegak hukum di KPK membenarkan OTT terhadap pejabat di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu.

“Iya (benar OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR),” kata penegak hukum itu kepada CNNIndonesia.com.

Namun, belum diketahui OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR itu terkait kasus apa. Belum diketahui juga berapa orang yang ikut terjaring dan uang yang ikut diamankan dalam operasi senyap ini.

Para pihak yang terjaring dalam OTT pejabat Kementerian PUPR itu dikabarkan telah berada di Kantor KPK.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Syarif menyebut sekitar 20 orang ditangkap dalam operasi senyap, Jumat (28/12/2018).

“Dari lokasi diamankan dua puluh orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain,” kata Syarif kepada wartawan lewat pesan singkat.

Syarif mengatakan penangkapan terhadap 20 orang itu dilakukan sejak sore sampai malam ini di Jakarta.

Menurut Syarif, dari pemeriksaan awal OTT terhadap pejabat Kementerian PUPR itu terkait dengan proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018, di sejumlah daerah.

Syarif mengatakan saat ini tim perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam, KPK akan menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.

Irjen Kementerian PUPR Sambangi KPK

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto, mengethui OTT tersebut langsung menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/12) malam.

Widiarto mengaku ingin mencari informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anak buahnya.”Belum tahu, makanya saya mau konfirmasi dulu ya,” kata Widiarto sembari berjalan menuju lobi Gedung KPK, Jakarta.

Widiarto mengaku belum tahu siapa saja pejabat di Kementerian PUPR yang ditangkap tim penindakan KPK. Ia juga belum mengetahui secara pasti proyek yang terkait dengan OTT pejabat Kementerian PUPR.

Saat disinggung OTT pejabat Kementerian PUPR terkait proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah, Widiarto belum bisa menjawab. Dia mengatakan ingin meminta konfirmasi langsung kepada KPK.

“Belum tahu makanya saya mau ngecek,” kata dia. (CNNI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *