Home / Advertorial / Komisi II DPRD Kota Palembang panggil pihak Pengelola Parkir di BKB

Komisi II DPRD Kota Palembang panggil pihak Pengelola Parkir di BKB

Palembang, newshanter.com – Komisi II DPRD kota Palembang memanggil pihak yang terkait mengenai polemik gate parkir di depan RS AK Gani Palembang.

Guna mencari solusi yang tengah dihadapi oleh pihak pengelola parkir yang berada di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang.

Bertempat di ruang rapat komisi  Banggar DPRD Kota Palembang, Selasa (23/8/2022).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Abdullah Taufik yang didampingi oleh Anggota Komisi II, M. Akbar Alfaro dan Ilyas Hasbullah ini dengan mengajak beberapa stakeholder.
Abdullah Taufik mengatakan, bahwa rapat hari ini  membahas tentang masalah perpakiran yang ada di RS AK Gani Palembang.
“Rapat bersama ini mengajak beberapa Instansi terkait seperti Dishub Kota Palembang,  Polresta serta dari Kodam II Sriwijaya yang dihadiri oleh    Aslog Kodam dan pengelola parkir  yang baru di kawasan BKB,” ujarnya.
Lanjut, ia mengatakan rapat ini terkait dengan permasalahan pemasangan gate parkir yang merupakan awal terjadinya permasalahan sehingga menjadi  penyebab utama.
“Dari hasil rapat tadi kami sampaikan bahwa Komisi II DPRD Kota Palembang akan melakukan rapat lanjutan terkait persoalan ini.
Kami akan meminta tanggapan dari pihak-pihak terkait guna meminta saran dan pendapatnya terkait  permasalahan izin yang belum kelar di kawasan tersebut.
Jadi kita akan melakukan rapat bersama stakeholder dengan melibatkan Forum Lalu Lintas yang ada di Kota Palembang sendiri,” katanya.
Masih katanya, bahwa  permasalahan  parkir ini disebabkan oleh  pemasang gate parkir di tengah jalan.
Sehingga menimbulkan dampak kemacetan yang cukup  panjang dan terganggunya arus  lalu lintas di kawasan tersebut.
“Oleh karena itu, persoalan ini akan kita selaraskan  dengan pihak  pengelola parkir baik dengan yang baru yakni, Ibu Hj Yenni dengan yang lama yakni Fahmi dan Herman. Fahmi dan Herman  melakukan aksi  demo karena mereka berdua ini merupakan dari pihak pengelola  parkir yang lama,” katanya.
Dijelaskannya bahwa, mereka menuntut dan  meminta ganti rugi kepada pihak pengelola parkir yang baru.
“Dikarenakan, mereka berdua ini  tetap mau melanjutkan untuk  mengelola parkir di kawasan itu  sebagaimana seperti biasa maka dari itu kita tengah  berupaya untuk mencarikan solusi dan mengclearkan permasalahan antara kedua belah pihak,” bebernya.
Masih katanya, bahwa tadi sudah hampir clear permasalahannya dan sudah ada kesepakatan bersama.
Komisi II DPRD Kota Palembang sudah menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Legislatif yang memiliki  fungsi pengawasan (monitoring).
Kedepannya,  Komisi II DPRD Kota Palembang akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait guna meminta saran dan pendapatnya terkait perijinan yang ada  apakah benar  sudah fix atau belum.
“Yang paling  utama kami soroti adalah mengenai  kontribusi yang diberikan oleh pihak pengelola parkir  dalam membantu Pemerintah Kota Palembang untuk  meningkatkan PAD yang ada di Kota Palembang dengan membayar setoran  retribusi parkir yang ada di kawasan tersebut” katanya.
Sementara itu,  Fahmi pihak pengelola parkir yang lama  mengatakan bahwa tadi pihaknya sudah berbicara dengan Pimpinan Komisi II DPRD Kota Palembang dan Anggota lainnya  untuk pemasangan gate parkir itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu, sebelum adanya  izin yang dikeluarkan oleh   Walikota Palembang beserta rekomendasi dari  forum lalu lintas Kota Palembang.
“Awalnya masalah pemindahan gate dari dalam ke depan. Kemudian gate yang  dipindahkan ke depan itu masuk sebagai fasilitas umum karena lokasinya berada di tengah-tengah jalan,” katanya.
“Kalau tidak percaya, Fahmi mempersilahkan untuk melihat langsung gate parkir di kawasan itu. Kamu boleh lihat sendiri gate parkir  itu, karena letaknya berada di tengah-tengah sehingga kami   yang mengajukan  protes terhadap pemasangan gate parkir tersebut,” tambahnya.
“Aku sama pak Herman ini sudah lama dipercaya untuk mengelola  lahan parkir di kawasan tersebut.
Jadi kalau gate itu dipindahkan ke depan lahan parkir  kami kawasan itu menjadi masuk ke gate itu.
Sedangkan antara ibu Yeni yang merupakan pihak  pengelola parkir yang baru dengan memasang  gate parkir yang  berbatasan dengan  lahan parkir kami ini yang  belum ada solusi masalah lahan parkir itu apakah masuk ke dalam lahan parkir kami atau lahan parkir milik dia Bu Yeni,” jelasnya.
Lebih lanjut Fahmi mengungkapkan, kemarin itu sudah jelas minta bongkar gate itu. Dengan tujuan agar  gate ibu Yeni yang sudah dipasang agar dapat  dibongkar terlebih dahulu.
Dibalik seperti dulu tetaplah yang di dalam saja untuk melakukan  pemungutan retribusi  lahan parkir yang ada  di depan rumah sakit AK. GANI yang terletak di  sepanjang jalan itu agar dipungut secara manual terlebih dahulu hal ini tentunya menjadi tuntutan kita selagi kedua belah pihak   tidak saling  mengganggu.
Diakuinya memang selama ini pemilik lahan ada yang  membayar setoran Rp 1,5 juta perbulan kepada Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan untuk dirinya mengaku membayar setoran sebesar Rp 300 rupiah perbulan.
“Kalau kami nyetor sebesar Rp 300 ribu  sebulan karena lahan aku tidak luas.
Cuman walaupun tidak luas dirinya mengaku dari hasil mengelola parkir di kawasan itu bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak anak nya,” terangnya.
“Yang dimaksud aset Kodam itu adalah yang di pinggiran dari rumah sakit sampai keatas. Untuk yang di pinggir itu tepi jalan sebenarnya itu kalau dulu itu tidak termasuk. kalau di pinggir jalan itu sebenarnya fasilitas umum bukan aset kodam. Waktu rapat tadi itu dikatakan aset Kodam itu permintaan dari aslog untuk memasang portal gate di situ,” paparnya.
“Harapannya dengan komisi 2 dan walikota adalah kita minta supaya kalau itu mengganggu fasilitas umum portal gate itu dibongkar itu saja,” kata Fahmi.
Aslog Letkol Hary menuturkan, jadi ini tadi kebetulan yang dibahas tadi bukan bagian dari aset yang dimiliki oleh Kodam. itu adalah aset yang ada yang sedikit bermasalah yang hijau itu nanti Minggu depan itu penempatan gete parkir yang ada di depan rumah sakit AK Gani.
“Dari rapat ini disimpulkan dari bapak komisi II tadi sudah clear tadi benang merahnya sudah ketemu, bahwa intinya itu adalah permasalahannya gete parkir dan ini masalah internal dari pengelola lama dan pengelola baru,” ucapnya.
Hery menerangkan, ntuk retribusi yang ada ada PAD dan PNPB . Aset negara itu di Kementerian Pertahanan cq Kodam.
“Kalau kita itu ada pemanfaatan aset PMK ada nomornya itu itu disetor ke kas negara bukan PAd tapi PNPB  0,3 persen. Ada rapat ini intinya mencari jalan keluar agar tidak ada lagi masalah premanisme dan pasir liar itu solusi yang kita inginkan,” tandasnya. (ADV)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Dies Natalis Polsri Ke-40, Polsri Bawa Transisi Energi Fosil Ke Energi Baru Terbarukan Menuju Karbon Netral 2060

Palembang, newshanter.com – Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) menggelar dies natalis ke-40 dengan ...