Home / Nasional / Ketua Umum DPP PERJAKIN Sampaikan Ini Mengenai Pandora Papers

Ketua Umum DPP PERJAKIN Sampaikan Ini Mengenai Pandora Papers

Jakarta,newshunter.com  – Belakangan ini kita dihebohkan dengan seputar Pandora Papers, ini adalah bisa dikatakan “skandal” untuk kesekian kali terkait dengan papers-papers ini. Dahulu ada yang namanya paradise papers dan lain sebagainya.

Dan lagi-lagi didalam skandal itu nama-nama pejabat tinggi, atau bahkan juga pengusaha-pengusaha kelompok atas, masyarakat kelas atas ini, dimana digolongkan sebagai orang-orang super kaya, demikian diutarakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) Pusat Petrus Layoni, SH.,MH.,MBA in finance & banking.,CBL.,CTL.

Dikatakan Petrus Layoni, kenapa ini menjadi digolongkan sebagai skandal atau fenomena yang tidak baik, oleh karena apa yang diungkap substansinya hanya satu yakni terkait dengan penghindaran pajak.

Didalam konteks Pandora Papers ini ada dua nama Pejabat Tinggi di Indonesia yang disinggung.

“Apakah dengan tercantumnya nama-nama mereka di Pandora Papers ini, sudah dapat dikatakan bahwa mereka bersalah secara hukum,” ujarnya.

Kemudian, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah penyelidikan lebih dahulu, pemerintah Indonesia harus memiliki politic willden atau moral will yang sungguh-sungguh serius untuk penyelidikan itu.

Karena pengalaman mengatakan tentang skandal-skandal didalam Papers ini tidak pernah Indonesia itu menyelidikinya, membiarkan menjadi angin berlalu.

“Sehingga kita selama ini tidak pernah mendengar bahwa orang-orang kaya yang ada disana, atau pejabat-pejabat tinggi,” ungkapnya.

Masih menurutnya, karena tanpa penyelidikan, dan tanpa penyidikan tidak boleh kita mengatakan yang bersangkutan itu patut diduga bersalah, disangka saja belum boleh.

Kenapa demikian karena bukti-bukti yang menunjukkan ke arah sana. Sebagaimana kita ketahui, skandal-skandal papers ini adalah intinya perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan cangkang. Dimana untuk perusahaan cangkang itu sebenarnya legal, katanya.

Lanjutnya, tetapi perusahaannya itu sendiri yang didirikan secara legal disuatu negara tertentu itu pasif itu, dia tidak melakukan aktifitas.

Perusahaan-perusahan semacam ini menurut hukum Indonesia, menurut peraturan di Indonesia digolongkan sebagai SPV.

Dan itu ada didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kita, ada didalam peraturan perpajakan kita, dan itu diakomodir, bebernya.

Masih disampaikannya, untuk bisa menyangka seseorang, atau menduga seseorang itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum baik itu secara perdata, pidana, ataupun lebih tepat lagi secara perpajakan.

Manakalah harus ada penyelidikan lebih dahulu, jika tidak ada penyelidikan dan penyidikan terlalu prematur mengatakan hal demikian.

“Ketika ini menjadi mengemuka, maka pertanyaannya adalah mengapa ini menjadi heboh,” jelasnya.

Ditambahkannya, karena secara praktek perusahaan-perusahaan cangkang ini biasanya didirikan dinegara-negara yang digolongkan tax seven, negara-negara yang sorga pajak, negara-negara yang mengutip pajak sangat rendah bahkan ada yang nol persen.

“Sehingga asosiasi praktis dari orang-orang yang ada disana itu adalah bermotif bertujuan melakukan penghindaran pajak atau lebih tepatnya bahkan penggelapan pajak,” tegasnya.(ton)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Antisipasi Lakalantas, Polsek Pangkalan Kuras Lakukan Pangamanan Lalulintas

PELALAWAN, NEWSHANTER.COM – Unit Lantas Polsek Pangkalan Kuras jajaran Polres Pelalawan kembali ...