Home / Kota Palembang / Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel Melantik PUPN

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel Melantik PUPN

Palembang,newshanter.com – Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi dan Babel, Surya Hadi melantik Panitia Piutang Urusan Negara (PUPN).

Bertempat di Gedung Aula DJKN, Sumsel, Jambi dan Babel, Selasa, (15/09/21).

Dua Orang yang dilantik yakni, dari Unsur Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Daerah hal tersebut berdasarkan aturan dari PMK nomor 115 tahun 2021 .

PUPN ini sendiri merupakan Lembaga Resmi tenaga piutang negara berdasarkan amanat Undang undang nomor 49 tahun 1960.

Panitia Piutang Urusan Negara yang dilantik pada hari ini sebanyak dua orang.

PUPN yang dilantik pada hari ini, Pipuk FP dari Unsur Kejaksaan Tinggi Sumsel yang juga sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dan Satu lagi yakni Kepala Inspektur Provinsi Sumsel Bambang Wirawan.

Panitia Piutang Urusan Negara dimana keanggotaan ini sendiri dari beberapa Departemen yang terdiri dari Unsur Polri, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan.

Sedangkan untuk tingkat cabang itu terdiri dari Unsur Kanwil DJKN atau KPKNL Polda dan Pemda adapapun tujuan Pelantikan ini sendiri utamanya bagaimana kita melakukan penagihan-penagihan hutang seperti debitur- debitur macet dalam suasana pandemi Covid-19 ini kita mengeluarkan PMK tentang cash program PMK 15 mengenai cash program ini bertujuan untuk memberikan keringanan hutang kepada yang berhutang yakni kepada debitur macet yang limit nya berakhir per tanggal 31 Desember 2021 ini.

Dijelaskannya bahwa memang saat ini banyak sekali kendala-kendala yang tengah dihadapi seperti banyaknya debitur macet jangankan untuk bayar hutang untuk hidup sehari- hari saja sulit, terangnya.

Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan regulasi baru sebagai kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Yakni, Cash Program diperuntukkan untuk meringankan beban debitur macet maka semakin cepat ia membayarkan hutangnya maka semakin cepat debitur diberikan keringanan dengan potongan hutang yang besar.

Dikatakan bahwa Pemerintah memberikan keringanan dengan istilah keringanan Bunga Denda dan Ongkos untuk saat ini keringanannya berupa dari bunga debitur ada juga potongan hutang hingga 50 persen, 30 persen, dan 20 persen makin mendekati akhir tahun maka semakin kecil potongan nya.

Ketika disinggung mengenai Aset yang ada di Wilayah DJKN Provinsi Sumsel, Jambi dan Babel diterangkan bahwa tidak ada masalah.

Seperti misalnya pada Satker ( Satuan Kerja) yang ada kita tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang sifatnya hanya koordinasi bukan berarti direct yaitu untuk melakukan Wanda ( Pengawasan Pengendalian ).

Sedangkan untuk pembinaan aset dari Menteri Dalam Negeri. Jelasnya

Suryahadi berharap dengan adanya Pelantikan PUPN ini sendiri tentunya dapat memperluas kerjasama, menambah tenaga yang makin baik dan banyak yang dikemudian hari piutang yang macet dapat lebih mudah ditagih.

Kemudian dari Unsur daerah kita berharap ada penyerahan piutang dari Pemerintah Daerah berdasarkan hasil audit BPK mengenai penyerahan piutang yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami juga menghimbau kepada para debitur macet untuk segera melunasi melalui program cash program yang akan berakhir sampai dengan akhir tahun ini. (are)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Kapolda Sumsel Terima Audiensi PWNU

Palembang,newshanter.com – Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto, M.H. menerima audiensi ...