Home / breaking / Kartini Kecam Pendemo Bayaran, Mengatasnamakan Masyarakat PPL Merapi Timur

Kartini Kecam Pendemo Bayaran, Mengatasnamakan Masyarakat PPL Merapi Timur

PALEMBANG, Newshanter.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Merapi Area Bersatu (AMMAB) melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel Senin kemarin (18/4/2022). Namun aksi mereka yang menuntut untuk mencabut toleransi dinas Perhubungan yang memperbolehkan angkutan batubara melintas dijalan umum, diduga mengatasnamakan Masyarakat Persatuan Peduli Lingkungan Merapi Timur (PPL-MT) dan parahnya lagi, mereka bahkan diduga hanyalah pendemo bayaran yang berasal dari kota Palembang. Demikian hal ini dikatakan secara tegas oleh Ayu Kartini Pewakilan Masyarakat PPL-MT. kepada wartawan Senin malam (18/04/2022).

Menurut Ayu Kartini, jelas perusahaan tidak senang adanya ajuan mereka itu, dimana batubara tidak melewati jalan lintas lagi. Nah kehendak masyarakat PPL itu, kalau memang benar mereka itu menyuruh perusahaan untuk bikin jalan sendiri jangan iming-imingnya itu ke konpensasi bahkan mereka itu maunya per/ ton batubara setiap lewat diminta dana ke perusahaan.

“Kalau memang dia mau mencabut dispensasi itu diperbolehkan batubara lewat jalan umum lagi, gak usah iming-iming harus per/ton harus dapat konpensasinya itu berapa,”ungkap Kartini.

Maksudnya masyarakat PPL itu tidak seperti itu, lanjut Kartini, sebagaimana Kadishub bilang mewakili bapak Gubernur mengatakan, hal ini akan dimediasikan kembali atau rapat lagi, nanti bu Kartini diundang.

“Di Provinsi ini yang punya nama itu PPL yang diketuai bu Kartini, jadi mereka (pendemo.red) menyangga dan marah dan mengatakan bahwa PPL itu tidak ada lagi dan sudah bubar. Jadi apabila di Provinsi menyebut nama PPL, mereka (pendemo,red) itu marah dan tidak senang. Saya bukannya mencari nama, yang penting kerja kita selama ini memang bertujuan untuk masyarakat dan kembalikan lagi ke masyarakat, serta kegiatan itu dibuat sebaik-baiknya,” terang Kartini.

Kartini menuturkan, sebenarnya aksi itu sendiri mengatasnamakan PPL. “Makanya kami susul ke Palembang, tanpa setahu mereka, posisi kami hari ini ada di kantor Gubernur sedangkan aktifitas mereka kami tahu. Demo mereka itu mengatasnamakan masyarakat, katanya membawa sebanyak 500 massa dari Merapi Timur dan Merapi Barat Lahat, padahal tidak ada Merapi Timur, cuma beberapa orang yang tidak senang. Yang demo tadi sekitar kurang lebih 50 orang. Sedangkan yang dari Palembang diduga massanya bayaran,”cetus Kartini.

Kartini menjelaskan, mereka itu seolah-olah membawa atas nama masyarakat Merapi padahal bayaran, hingga nama PPL ini jadi jelek.

“Pak Rozi yang sekarang ini jadi Ketua Aliansi, awalnya itu, dia begabung ke PPL, Asosiasi namun membubarkan diri tanpa musyawarah, karena kemarin yang dari perusahaan tidak jelas laporannya ke PPL, jadi dananya perbulan yang disalurkan oleh perusahaan itu laporan ke PPL nya tidak jelas. Jadi kita pebulannya dilewatkan. Seperti ada dana dari bulan 8 dikasihkannya ke PPL bulan 9, bulan Sembilan untuk bayaran bulan 10, sedangkan bulan 10 dikasihkan ke masyarakat. Pokoknya dalam 11 bulan itu hilang 1 bulannya. Sementara pak Rozi itu mengundurkan diri sendiri tanpa musyarawah dengan PPL,” paparnya.

Disamping itu Kartini mengatakan, tadinya pak Rozi itu merupakan pepanjangan tangan PPL. “Setelah dia pisah dari PPL, kita ungkapkan permasalahan itu, setelah itu kita pecahkan kemarin di umum, kita minta mediasikan di Camat bahwa Kades-kades itu sudah mendengar semua pejalanan selama ini yang di Pimpin oleh pak Rozi, bahwa data itu isinya mereka tidak ada dan intinya diduga penggelapan,”aku Kartini.

Masih menurut Ayu Kartini, untuk bulan yang selanjutnya, sudah diketahui pak Camat ajuan untuk perusahaan, setelah didatangi perusahaan itu, perusahaan pinginnya berkonpensasi lewat PPL, makanya dia ngamuk dan bikin aliansi sendiri, diajaknya rombongan ibu-ibu perwakilan-pewakilan yang jauh dari dampaklah kira-kira. dari perusahaan tidak ada pembayaran sampai sekarang, dari situlah dia mengatasnamakan aksi demo ke kantor Gubernur ini. Intinya perusahaan itu tidak pro lagi atau tidak senang dengan pak Rozi.

“Sebelumnya kita mau bikin berita bahwa pak Rozi ini melibatkan Kades-Kades, karena pencabutan dispensasi itu atas tanda tangan pesetujuan kades-kades, waktu mau mediakan, pak Camat marah dan mengatakan bahwa tidak ada kades ikut-ikutan masalah itu,” tandasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Merapi Area Bersatu (AMMAB) melakukan aksi damai di Kantor gubernur Sumsel Senin (18/4/2022). Aksi ini menuntut Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mencabut toleransi dinas Perhubungan yang memperbolehkan angkutan batu bara melintas dijalan umum.

Dari pantauan massa yang datang langsung dari merapi Lahat menggunakan 2 mobil bus yang jumlahnya ada sekitar 50 sampai 100 orang yang semuanya emak emak dari Merapi Lahat.

Koordinator Aksi Misra Heryati mengatakan, mereka datang jauh-jauh datang dari Merapi Barat Lahat untuk meminta kepada bapak Gubernur Sumsel untuk mencabut surat Toleransi dari Dishub Provinsi Sumsel yang memperbolehkan angkutan batubara melintasi jalan umum di wilayah Merapi Lahat.
“Kami resah karena angkutan batubara yang melintas di wilaya Merapi lahat menyebabkan kami terpapar debu batubara,”tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Saryono Anwar dalam orasinya ia meminta kepada Gubernur Sumsel Herman Deru untuk segera mencabut surat toleransi terhadap angkutan batu bara di Merapi Area ini. Karena masyarakat sudah 4 tahun menderita terdampak debu angkutan batubara.

Menanggapi hal ini Gubernur Sumsel diwakili Assisten I Rosidin mengatakan, apa yang menjadi tuntutan para pendemo akan sampaikan kepada Gubernur Sumsel. (Sya)

About Syarif Umar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Tak Terima Anaknya di Pacari dan di Tiduri, Seorang Ayah Laporkan Pelaku Ke Polsek XIII Koto Kampar

XIIIKOTOKAMPAR,newshanter.com – Jajaran Polsek XIII Koto Kampar berhasil meringkus seorang pemuda, pelaku ...