Palembang, newshanter.com – Pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini langsung dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) provinsi Sumsel menerima kunjungan kerja (kunker) komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka sharing sistem pengelolaan perkebunan sawit rakyat di Sumsel.
Adapun yang menghadiri pertemuan ini yakni Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si, Ketua Komisi II DPRD provinsi kepulauan Babel dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua DPRD provinsi kepulauan Babel Amri Cahyadi, S.T.,M.M, dan undangan lainnya. Adapun kegiatan ini dipusatkan diruang rapat II Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.
Dikatakan Kadisbun Sumsel Ir Agus Darwa, dimana kita dari Disbun Sumsel mendapat suatu kehormatan dari DPRD provinsi kepulauan Babel subnya adalah hubungan kerja khusus berbicara masalah seputar dunia perkebunan.
“Tetapi yang paling inti adalah bagaimana mengenai kelapa sawit dan turunannya. Dalam arti kata, mulai dari izin usaha, HGU, sampai dengan produksi, dan pemasaran daripada hilirisasi daripada kelapa sawit itu sendiri,” ujarnya.
Kemudian, pada intinya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Disbun provinsi kepulauan Babel, hanya anggota DPRD provinsi kepulauan Babel ini mencari perbandingan sehingga apa sih yang menjadi kendala yang ada di Babel.
Bagaimana kendala yang di provinsi Sumsel, bagaimana cara mengatasinya, menyikapinya, dan kebijakan-kebijakan yang diambil langkah-langkah oleh provinsi Sumsel.
“Bagaimana dalam mengatasi TBS yang saat ini sedang fluktuasi atau tidak tentu,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, dimana provinsi Sumsel dalam rangka penetapan harga TBS itu, kita ada peraturan Gubernur (pergub) tentang team penetapan harga TBS yang dilaksanakan setiap 2 Minggu sekali.
Dimana disini terdiri dari team ahli, team teknis, dari perwakilan perusahaan, kita biasanya kurang lebih 13 sampai 15 perusahaan termasuk dari petaninya sendiri melalui wadahnya.
“Dan itu ditetapkan berdasarkan hitungan-hitungan secara kajian teknis, maka dikeluarkanlah ketetapan harga itu,” katanya.
Masih disampaikan, dibulan ini kemarin tanggal 19 Mei 2022, nanti berikutnya 2 Minggu kedepan itulah yang ditetapkan, dan ini harga patokan.
Sekarang ini kenapa harga ditingkat petani anjlok, itu tadi akibat daripada larangan-larangan ekspor itu salah satunya.
Ada juga disamping itu, bahwa memang kondisi buah yang dijual oleh petani itu tidak baik.
“Contohnya banyak buah alasan juga, buah alasan ini tidak bisa dijual harga seperti yang ditetapkan, dan itu karena banyak faktor,” bebernya.
Masih dilanjutkannya, kandungan rendemennya, kotoran itu mulai dari tandannya sendiri, jenis buah itu fraksi berapa.
Kalau di sawit ada 1, 2, 3, 4, 5, dimana fraksi satu itu buah sangat mentah, yang jelas kalau buah itu mentah ya tidak ada minyaknya, mungkin namanya perusahaan tidak mau rugi.
“Mereka juga punya team ahli yang tahu, ini harga itu berkurang, tetapi bagi plasma atau kebun lainnya, yang memang sudah memasuki syarat atau standar TBS tidak terlalu banyak pengaruh harga turun kemarin,” imbuhnya.
Ditempat terpisah Wakil Ketua II DPRD Provinsi kepulauan Babel Agung Setiawan kami dari Komisi II bersama rombongan didampingi koordinator Wakil Ketua DPRD provinsi kepulauan Babel, tentunya kami selaku yang muda belajarlah di provinsi Sumsel selaku kakak sulung Babel, yang mana intinya kami ingin belajar bagaimana pengelolaan sawit rakyat.
“Sawit yang sekarang ini sedang di gembar gemborkan khususnya juga masalah mandiri, kita ketahui bahwa harga datangnya CPO, smart CPO sawit itu harganya sangat anjlok sekali,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk itu kami datang kesini, bagaimana bisa menstabilkan khususnya membantu para pekebun sawit mandiri itu tersebut bisa mampu harganya stabil dilapangan.
Kita ketahui juga bahwa penentuan harga TBS sawit dari provinsi untuk plasma mitra, yang mandiri ini kita menjadi masalah, dimana di daerah kita ada kurang lebih 75 ribu hektar lebih sawit mandiri atau rakyat.
“Kita selaku di DPRD provinsi kepulauan Babel bagaimana menyelamatkan mereka, sawit mereka juga bisa di lepas PKS, dengan tidak ada harga yang sewenang-wenang,” tegasnya.(ton)
