Palembang, newshanter.com – Pemerintah kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Palembang dalam hal ini diwakili oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA), irigasi, dan banjir PUPR Kota dimana hari ini kita memediasi antara masyarakat korban banjir dengan pihak Yayasan Pembina.
Dimana dilaporkan oleh masyarakat bahwa disana ada aliran air yang terhambat akibat bangunan tersebut, bangunan baru informasinya seperti itu, dan sempat viral di media sosial, demikian diutarakannya saat ditemui usai kegiatan mediasi tesebut.
Dimana kegiatan mediasi itu sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Bidang SDA, Irigasi dan Banjir Ir R A Marlina Sylvia bertempat diruang rapat Dinas PUPR Kota Palembang, Kamis (16/3/2023).
Dikatakan Ir R A Marlina Sylvia, kami mewakili Pemkot Palembang dalam hal ini dari Dinas PUPR Kota Palembang berterima kasih kepada atas laporan masyarakat atas kepada masyarakat yang melapor. Sehingga hal ini dapat ditindak lanjuti secara terpadu dan menjadi atensi langsung dari Walikota Palembang.
Masyarakat yang terdampak banjir cukup banyak, dan sudah 15 tahun sejak dibangunnya itu. Dimana informasinya tadi semenjak itu 15 tahun yang lalu itu sudah mengalami kebanjiran yang berhari-hari sampai dengan 2 hari bahkan ada sampai 3 hari.
“Karena air hujan tadi lambat surutnya, adanya battle-battle net dibeberapa titik terdeteksi yang sebetulnya mungkin ada dititik-titik lainnya itu yang terdeteksi dibeberapa titik,” ujarnya.
Kemudian, akan tetapi salah satunya adalah di sekolah pembina ini, setelah kami pelajari bahwa sekolah ini adalah salah satunya. Apa solusi yang akan dilakukan oleh Pemkot Palembang itu sudah ada beberapa yang sudah kami pelajari dan deteksi bahwa ada bangunan diatas saluran, ada juga saluran yang panjang itu yang tertutup.
Sehingga sulit untuk dibersihkan, dan bertahan-tahun hingga saat ini belum dibersihkan sedimentasinya. Tapi selain itu juga, diluar sekolah Pembina juga adanya diperlukan peran serta masyarakat yaitu tidak membuang sampah sembarangan.
“Karena sampah yang dibuang itu akan nyangkut di grill, di grill yang saluran menuju ke sekolah Pembina itu. Dimana itulah yang mengakibatkan ketika hujan deras air terhambat disana,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, jadi ada peran serta semua pihak yang kita harapkan disini adalah peran serta semua pihak, khususnya dari sekolah Pembina. Karena selama ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sedikit lambat karena sudah bertahun-tahun masih dead lock.
Hari ini alhamdulillah setelah diadakan pertemuan, dari sekolah Pembinanya hadir, dari masyarakatnya sangat antusias, dari pihak Kelurahan juga yang selama ini merasa sedikit segan untuk berkomunikasi dengan sekolah pembina, alhamdulilah sudah kami pertemukan.
‘Kami pun dari PUPR akan terus memantau ini, dimana kami sudah membentuk grup yang mana didalam group ini ada semua korban banjir dan juga sekolah Pembina kami undang untuk masuk grup tersebut,” katanya.
Masih dilanjutkannya, sehingga nanti akan ditemukan solusi-solusi lainnya, karena ini sudah terjadi. Lebih baik, lebih mudah mengatur sistem drainase ditempat yang masih kosong, daripada yang sudah jadi seperti ini. Ini sudah perubahan tata guna lahan juga sudah banyak, dan juga penyempitan-penyempitan saluran juga terjadi.
Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada masyarakat di kota Palembang, apabila melihat pembangunan untuk peduli, baik Rukun Tetangganya khususnya. Karena setiap membangun harusnya dengan RT, dimana harusnya permisi dahulu dengan RT, Lurah, dan Camat.
“Apabila tidak ada informasi mengenai pembangunan tersebut, maka tanyakanlah ke PUPR yang memang mengeluarkan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), mengeluarkan izin usaha lainnya,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, karena jangan sampai nanti masyarakat mengira itu sudah ada izinnya, karena belum tentu ada izinnya. Dimana kami dari PUPR sendiri akan meningkatkan pengawasan, kami memiliki UPTD, kepala UPTD di setiap kecamatan yang fungsinya adalah mengawasi.
Ada juga dari PUPR yang seharusnya itu yang namanya kepala UPTD di setiap kecamatan yang tugasnya adalah memberikan surat peringatan atau pemanggilan kepada masyarakat yang membangun siapapun itu, baik developer ataupun lainnya yang membangun tapi belum ada izin.
“Itu dari PUPR itu ada UPTD nya pengawasan, pengawasan yang mungkin perlu kembali kami ingatkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat,” bebernya.
Ditambahkannya, kalau informasi dari kami ya gotong royong, hanya seperti itu, gotong royong dibersihkan saluran air diluar daripada sekolah Pembina dibantu oleh pemerintah dalam hal ini PUPR. Kalau menutup itu tidak, jadi sebetulnya salurannya masih ada, cuma ada terjadi pengecilan ada grill yang mengakibatkan air yang masuk kesana memang tidak lancar.
Ketika hujan deras ada sampah nyangkut itulah terjadi perlambatan, sebetulnya bukan di sekolah Pembina sendiri, tapi di titik-titik lainnya memang terjadi perlambatan, karena kapasitas drainasenya yang memang mengecil.
“Dimana didalam tinjauan nanti, yang jelas dari pagar sekolah pembina itu mungkin akan dibongkar, dilebarkan agar air itu tidak terlalu mengantri disana, dan nanti di sekolah Pembinanya sendiri akan kita buatkan plat-plat Becker,” jelasnya.(ton)
Komentar Terbaru