Pangkalan Kerinci, newshanter.com Kedatangan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/12/2017) Ke Kantor Bupati Pelalawan dalam rangka Tindak Lanjut Rencana Aksi pencegahan korupsi ke KPK untuk periode sampai dengan November 2017.
Pelalawan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang ke – 4 didatangi KPK.Adapun jadwal kedatangan KPK Minggu I Desember , Senin, 4 Desember 2017 KPK ke Pemerintahan Kota Dumai, Selasa, 5 Desember 2017 KPK ke Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan terakhir Rabu, 6 Desember 2017 KPK akan ke Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
Untuk selanjutnya pada Minggu II Desember ini: Senin, 11 Desember 2017 KPK ke Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Selasa, 12 Desember 2017 KPK ke Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Rabu, 13 Desember 2017 KPK ke Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir Kamis, 14 Desember 2017 KPK akan ke Pemerintahan Kabupaten Siak.
Bupati Pelalawan HM Harris menyampaikan bahwa Rencana Aksi Pencegahan memberikan suatu gambaran kebijakan untuk kabupaten Pelalawan sudah bagus, cuma ada pelaksanaan-pelaksanaan di bawah itu belum tepat dan pelayanan kesehatan kita sudah cukup bagus sampai ke puskesmas juga cukup bagus.
Tetapi ada puskesmas-puskesmas tertentu yang jauh dan mereka cuma memberikan pelayanan sampai jam 12 saja dan lewat jam 12 mereka tidak mau lagi karena dia membutuhkan kehidupannya dan yang gratis itu harus bayar.ini adalah salah satu PR bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan.
ada lagi temuan KPK di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kita masalah rekam E-Ktp berbayar, benar atau tidaknya kan kita tidak tahu. Kedatangan mereka hanya sekedar memberikan informasi kepada kita dan ada segelintir orang menginformasikan kepada mereka. ujarnya Harris.
Malah kebijakan daerah sampai kedesa-desa tetapi semua itu kan kita kontrol, selanjutnya mereka pengecekan masalah perizinan apakah ULP tidak boleh ada yang Independent dan tidak boleh ada tekan-tekanan, dan ini adalah merupakan masukan-masukan bagi pihak pemerintah masalah perizinan oleh Tim KPK.
Begitu juga masalah keterbukaan anggaran pembahasan APBD mulai dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten merupakan sebagai percontohan dari beberapa Kabupaten dan Kota yang telah dikunjungi oleh Tim KPK dan yang paling bagus adalah Kabupaten Pelalawan dengan sistem transparansi Publik.
Dengan kedatangan Tim Rencana Aksi Pencegahan Korupsi ini adalah merupakan temuan-temuan dari awal sampai saat sekarang ini.tutup(Dien Puga )
