Palembang, newshanter.com – Pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam acara Rapat koordinasi pupuk bersubsidi dan penguatan peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2023. Kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grandballroom Novotel Hotel Palembang.
Dalam acara tersebut selain dihadiri oleh Gubernur Sumsel juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumsel H R Bambang Pramono, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Agus Darwa, CEO Regional Head Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Palembang Wahyudi Darmawan, Manager Ultra Business and Social Enterprenuership and Inclubation BRI Kanwil Palembang Joko Sriyatno, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se Sumsel, dan undangan lainnya.
Dikatakan Gubernur Sumsel H Herman Deru, ada 3, pertama teriakan kurang pupuk subsidi itu sudah terjawab, ada peningkatan 107 persen alokasi pupuk urea, dan 89 persen peningkatan NPK.
“Jadi pupuk urea kita 250 ribu, dan NPK kita menjadi 188 ribu ton dari 90 ribu ton tadinya. Kenapa data ini bisa mengakomodir semua kebutuhan petani itu melalui penyuluh yang kita angkat,” ujarnya.
Kemudian, dimana ada 2000 penyuluh atau istilahnya PPEP mereka input semua, konkrit ini. Sudah dijawab semua oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah diproduksi oleh Pupuk Indonesia. Dimana kalau di provinsi Sumsel ini Perusahaan Terbatas Pupuk Sriwijaya, tidak ada kuota yang tidak terakomodir.
“Persoalannya yang muncul ini justru kalau dahulu namanya RDDK, yakni Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, ini sekarang diganti menjadi by name by address namanya elektronik alokasi (e-alokasi),” ungkapnya.
Dilanjutkannya, dimana untuk inputnya baru 60 persen, baru 150 ribu yang seharusnya 250 ribu. Ini yang saya tekankan kepada seluruh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, kepada Camat, kepada Kepala Desanya, kepada Kelompok Taninya, input, dan jangan sampai lagi nanti mengatakan kuota yang kurang.
“Distribusi ini model lain semenjak E-Tubers, pupuk itu belum bersubsidi, selama belum sampai ke petani. Kalau masih di gudang, masih di mobil, belum bersubsidi,” katanya.
Menurut Kepala Dinas Pertanian, dan TPH Sumsel H R Bambang Pramono, dimana disini saya menjelaskan adanya peningkatan di 10 tahun terakhir alokasi pupuk di Sumsel. Dimana kita bisa lihat ditahun 2013 kita masih berputar di 150 ribu ton untuk alokasi pupuk di provinsi Sumsel di 17 kabupaten/kota.
“Sampai target ditahun 2022 itu alokasi kita adalah 120 ribu untuk pupuk urea, tetapi untuk tahun ini, alhamdulillah ditahun 2023 meningkat menjadi 250 ribu ton pertahun jadi ada peningkatan 107 persen, atau sekitar 130 ribu ton,” imbuhnya.
Masih dilanjutkannya, dimana yang menjadi kendala sampai saat dari alokasi 250 ribu ton pupuk urea itu baru direncana diserap baru 150 ribu ton. Jadi kabupaten/kota, 17 kabupaten/kota masih ada alokasi 100 ribu ton yang harus kita serap dengan melakukan input alokasi.
“NPK juga alhamdulillah selama 10 tahun terakhir bisa kita lihat untuk peningkatannya terjadi ditahun 2023 ini. Dimana strategi yang akan kami lakukan di 27 kabupaten/kota, sehingga alokasi itu dapat diserap sesuai dengan harapan Gubernur Sumsel,” ucapnya.
Begitu juga disampaikan CEO Head Regional BRI Kanwil Palembang Wahyudi Darmawan, dimana tadi semua sudah di cover sama Gubernur Sumsel untuk yang ini. Untuk mekanismenya sendiri di perbankan, semua dari diatur dari Dinas Pertanian.
“Untuk datanya sendiri, kita juga peroleh dari Dinas Pertanian. Kita hanya tadi istilahnya membuatkan Kartu Tani dan mesin EDC untuk keperluan pengambilannya,” bebernya.
Ditambahkannya, jadi disana untuk peranan dari Bank BRI adalah mencetak Kartu Taninya, kemudian sama alat transaksinya.
“Sekarang untuk Kartu Tani sudah tersalurkan 170 ribu dari 300 ribu yang sudah diproduksi, dan ditargetkan selesai diawal semester ini,” jelasnya.(ton)
