Palembang, newshanter.com – Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel H Herman Deru dengan didampingi Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sumsel H R Bambang Pramono melakukan kunjungan untuk peninjauan pelayanan publik di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumsel bertempat di kantor BPS Provinsi Sumsel, Selasa (18/4/2023).
Dikatakan Gubernur Sumsel H Herman Deru, diawal saya testimoni tadi yang sifatnya spontan dimana saya datang kesini untuk memastikan bahwa BPS Sumsel bekerja dengan benar.
Sebab apa, kami di pemerintah daerah (pemda) ini, baik pemprov, pemerintah kabupaten (pemkab), dan pemerintah kota (Pemkot) berkeyakinan tanpa data yang benar, tentu perencanaan, pembangunan, dan pengawasan itu susah untuk kita atau sulit untuk kita dapat.
“Maka untuk itu, tentu diawali dari data yang benar sebagai landasan dari semua apa yang akan kita eksekusi yakni perencanaan, pembangunan, dan pengawasan,” ujarnya.
Kemudian, ternyata kita Sumsel baru saja diakui oleh Kemen PAN RB sebagai salah satu BPS dari tingkat provinsi yang masuk dalam layanan prima. Jadi pelayanan itu mulai dari mendapatkan data sampai dengan menyajikan data itu yang saya maksud.
“Jadi saya apresiasi BPS provinsi Sumsel terus bekerja, meskipun pada saat ini kita harus menerima semua kenyataan bahwa pimpinannya selalu berputar-putar,” ungkapnya.
Menurut Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto S.Si.,S.ST.,M.Si didampingi Kepala Dinas Pertanian, dan TPH Sumsel H R Bambang Pramono, ada bulan Juni dan Juli selama 2 bulan itu petugas-petugas kita akan mendata seluruh petani dari sisi rumah tangga, dan juga bagi pelaku pertanian itu sendiri, dari perusahaan-perusahaan yang ada.
“Dimana itu akan dimulai dari 1 Juni 2023 sampai dengan akhir Juli 2023, jadi intinya bahwa kita hasil pertanian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kedepannya,” katanya.
Dilanjutkannya, dimana kita akan mendapatkan disana data base dari seluruh petani kita. Sehingga nanti dengan data base itu pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pertanian itu sendiri.
“Misalnya harus memberi pupuk seperti apa, dan harus membantu yang saat ini petaninya yang sedang berada dalam pendapatan yang rendah seperti apa,” imbuhnya.
Masih dilanjutkannya, dimana itu akan dikawinkan, data-data kemiskinan, data-data pertanian, itu akan dikawinkan menjadi satu untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait. Dimana itu dipastikan kesejahteraan petani itu yang lebih diutamakan, makanya taglinenya pun untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dimana sekarang untuk NTP kita yakni 92 persen meningkat sangat bagus dari kemarin sebelumnya hanya 89 persen, sekarang sudah 92 persen,” bebernya.
Masih disampaikannya, dimana itu menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan terus dilakukan di masyarakat tani. Data pertanian untuk luas lahan, kita masih mengikuti yang punya dari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekitar 400 ribu hektar, masih pegang punya ATR/BPN.
“Jadi BPS itu tidak mengeluarkan sebenarnya data luas lahan baku sawah itu, yang mengeluarkan itu adalah ATR/BPN dimana kita hanya mengambil saja,” jelasnya.(ton)
