Home / Advertorial / Fraksi DPRD Banyuasin Pertanyakan Pinjaman PEN Rp191 miliar

Fraksi DPRD Banyuasin Pertanyakan Pinjaman PEN Rp191 miliar

Banyuasin,newshanter.com – Sebanyak delapan fraksi DPRD Banyuasin, memberikan pandangan umum terhadap nota pengantar RAPBD Kabupaten Banyuasin tahun 2021 yang disampaikan Bupati Banyuasin H.Askolani, SH, MH disidang paripurna, Jumat (3/9/2021).

Sejumlah fraksi DPRD Banyuasin minta penjelasan terkait pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.191 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Pasalnya pihak DPRD Banyuasin mempertanyakan hal itu karena dana itu untuk menutupi defisit anggaran tersebut sebesar 200 miliar.

Dan Para wakil rakyat ini menyoroti postur RAPBD Perubahan tahun 2021 tidak memperhatikan adanya pandemi Covid-19.

Adapun fraksi tersebut diantaranya, Fraksi Golkar, F-PDIP, F-Gerindra, F-PKB, F-PAN, F-PKS dan P-Hanura Demokrat, F-PNKI turut hadir Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, Wakil Ketua I ,II. dan III serta Bupati Banyuasin H Askolani, Wakil Bupati Banyuasin H Slamet, serta FKPD Banyuasin.

Seperti yang disampaikan fraksi PAN Ahmad Nurkholis mengatakan adanya pinjaman PEN mengharapkan kepada Pemda bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi dalam mengatasi dampak pandemi covid-19.

“Kami berharap dana itu tidak hanya terfokus pada infrastruktur namun lebih penting pembangunan kesehatan, pendidikan UKM,”katanya.

Dilanjutkan, Fraksi PKS Budi Santoso menyebut terkait defisit Rp200 miliar untuk menutupi itu Pemda melakukan upaya pinjaman Rp 191 miliar yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah tentunya hal ini menjadi beban daerah.

“Kami mempertanyakan langkah-langkah strategis Bupati dalam menjalankan Program Prioritas ditahun akan datang,”katanya.

Sedangkan Jubir Fraksi Hanura-Demokrat Nopriadi menyampaikan adanya pinjaman PEN sebesar Rp 191, 35 miliar dari PT PMI, pihaknya minta penjelasan pinjaman yang digunakan sesuai dengan tujuan sehingga bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

“Kami berpandangan agar Pemda perlu melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan, disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan daerah. Sehingga penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada.

Seperti diketahui jubir Fraksi P-Golkar Suistiqlal Effendi, Fraksi PDI-P Arpani, Fraksi P-Gerindra Darwani, Fraksi PKB Endang Sari dan F PNKI. (ADV/DPRD)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Dinkes Kabupaten OKI Bersama CV Viviar Indo Pratama Gelar Workshop, Berikut Disampaikan Para Narasumber

Palembang, newshanter.com – Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Bangunan, dan Investasi Dr ...