Palembang, newshanter.com– Serikat Pemimpin Redaksi dan Penerbit Sumatera Selatan (SPPS) resmi berganti nama menjadi Forum Pemimpin Redaksi dan Penerbit Sumatera Selatan (FPPS), terhitung mulai 27 September 2025. Perubahan nama ini disepakati dalam rapat resmi yang digelar di Kantor Media Investigasi Detektif Swasta sebagai bagian dari langkah penyegaran organisasi dan memperkuat eksistensinya di tengah dinamika dunia pers.
FPPS kini beranggotakan 14 pemimpin redaksi dan pimpinan perusahaan media dari berbagai platform di Sumatera Selatan. Keanggotaan bersifat ex officio, yang berarti secara otomatis melekat selama seseorang menjabat sebagai pemimpin redaksi atau pimpinan perusahaan pers.
Ketua FPPS H. Syahril Fauzi, didampingi Wakil Ketua Siagian dan Sekretaris Jenderal Pudiyaka, menyampaikan bahwa perubahan nama ini diharapkan membawa semangat baru dalam membangun sinergi antar-media.
“Kami ingin forum ini lebih inklusif, dinamis, dan responsif terhadap tantangan zaman, khususnya di era digital yang terus berkembang,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, para pimpinan media juga kembali menyoroti masalah minimnya transparansi anggaran advertorial di sejumlah instansi pemerintah, yang selama ini kerap tertutup dan sulit diakses. Beberapa lembaga bahkan cenderung menghindari permintaan informasi dari media terkait penggunaan anggaran publik tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua FPPS menyatakan pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada lembaga-lembaga terkait agar dapat lebih terbuka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Informasi penggunaan anggaran, termasuk untuk advertorial, merupakan hak masyarakat untuk tahu. Jika tetap ditutup-tutupi, kami tidak segan untuk menempuh langkah hukum dan melaporkan ke Komisi Informasi, karena ini menyangkut akuntabilitas publik,” tegas Syahril.
Dengan kehadiran FPPS, diharapkan tercipta ruang komunikasi yang lebih kuat antar-pemimpin media dalam memperjuangkan kepentingan pers serta meningkatkan kualitas dan integritas pemberitaan di Sumatera Selatan.
Dalam rapat tersebut, para pemimpin redaksi juga turut menyoroti sejumlah kegiatan pembangunan di berbagai daerah di Sumatera Selatan yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah, baik dari segi pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan maupun adanya indikasi penyimpangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. FPPS menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pembangunan, serta mendorong penegakan hukum jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana. (*)
