Home / breaking / Diduga Tak Miliki Izin, LPLH Indonesia Laporkan PT Dempo Sumber Energi ke Gakum KLHK Pusat

Diduga Tak Miliki Izin, LPLH Indonesia Laporkan PT Dempo Sumber Energi ke Gakum KLHK Pusat

Pesisir Selatan, NewsHanter.com
Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) melaporkan PT Dempo Sumber Energi ke Gakum KLHK Pusat yang diduga tidak memiliki izin melakukan tambang Galian C dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Rabu (08/01/20).

Hal tersebut dilakukan terkait laporan masyarakat dan hasil investigasi langsung Lembaga Peduli Lingkungan Hidup dan beberapa awak media pada tanggal 21 November 2019 ke lokasi proyek PT Dempo Sumber Energi di Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Aktivis Lingkungan Hidup, Soni, A.Md bersama beberapa awak media saat melakukan investigasi ke lokasi tambang tersebut menemukan Stone Cruiser milik PT Dempo mesin pemecah batu sudah stanbay di lokasi dan aktivitas penambangan dan pengerukan batu sungai di tiga tempat di lokasi proyek tersebut sedang berlangsung.

Jika memang tidak memiliki izin dan merusak lingkungan, kenapa pemerintah setempat tidak mengambil tindakan terkait tambang Galian C tersebut karena sudah di atur dalam UU pasal 50 ayat (3) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan (UU 41/1999) bahwa setiap orang di larang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri kehutanan. Jadi sebelum izin tersebut diterbitkan, seharusnya kegiatan pertambangan tidak boleh di lakukan, ungkap Soni.

Izin pinjam pakai kawasan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Sebab izin untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan agar tidak terjadi enclave dalam kawasan hutan tersebut.

Sebab Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No.24/2010jo.PP No.61/2012 jo.PP No.105/2015 tentang penggunaan kawasan hutan dan peraturan menteri LHK No.27/2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan di jelaskan bahwa pemegang IPPKH di wajibkan untuk melakukan reklamasi di areal konsesi dan harus melakukan Rehabilitas DAS di luar areal IPPKH dan reboisasi pada lahan konpensasi yang di kerjakan tersebut bukan malah merusak dan mencemari lingkungan dengan mengambil batu-batuan di sungai untuk proyek tersebut, harusnya pihak perusahaan mengambil material batu proyek tersebut dari luar proyek, terang Soni.

Karena Lahan IPPKH adalah lahan milik negara dan lahan hutan tersebut bila suatu saat akan di kembalikan lagi kepada negara harus dengan kondisi sebaik-baiknya dan tidak rusak apalagi mencemarinya dan merubah pungsinya.

Kepala KPHP Kabupaten Pesisir Selatan, Madrianto saat di hubungi mengatakan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan listrik tenaga minihidro PT Dempo Sumber Energi adalah seluas 54,18 hektar yang mana sebagian berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sesuai dengan terbitnya SK.514/Menlhk/PLA.0/8/2019 pada 2 agustus 2019.

Ia juga mengatakan, bahwa sudah ada rekomendasi dan izin dari Dinas Perizinan Tepadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat itu otomatis izin dari Gubernur dan kami juga sudah turun ke lokasi proyek PT Dempo tersebut dan sudah kami laporkan kepada Kepala Dinas KLHK Provinsi selaku pimpinan kami”, ungkapnya.

Kami juga pada Jum’at besok (10/01/2020) ini akan turun kembali dengan Kepala Dinas KLHK Provinsi, dan yang menjadi pertanyaan kami, apakah izin tersebut tidak berlawanan atau bertabrakan dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Apalagi dalam kawasan hutan (HPT) dan dapat merusak (DAS) daerah Aliran sungai. Kalau itu di luar wewenang kami pak, sebab dalam pinjam pakai kawasan hutan tersebut, kami juga tidak di libatkan kami hanya dapat tebusan surat saja karena semuanya izin dari pusat”, jawabnya.

Terpisah salah satu awak media kami menghubungi humas PT Dempo Sumber Energi terkait masalah izin tambang Galian C tersebut melalui jaringan seluler, pihak Humas Perusahan tidak ada memberi jawaban terkait izin tersebut dan hanya di baca saja.

Intinya kami dari Aktivis Lingkungan Hidup Indonesia akan selalu dan terus melakukan Sosial Kontrol terkait adanya dampak lingkungan yang terjadi sebab Gakum KLHK Pusat telah mengintrusikan akan menindak tegas setiap perusakan lingkungan dan tambang ilegal yang tidak memiliki izin, tutup Soni.

 

-Tim Peliputan-

About Robbie NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Kapolda Sumsel Terima Audiensi PWNU

Palembang,newshanter.com – Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto, M.H. menerima audiensi ...