SUMBAWA-Newshanter.com/ Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima kepada wartawan menegaskan di Kabupaten Sumbawa sendiri ada sekitar 200 badan usaha yang belum mengurus Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN) untuk karyawannya.
“Ada 200 badan usaha di Sumbawa yang belum mengurus JKN karyawannya. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mendorong hal ini,”ungkap Elly Widiani Kepala BPJS Cabang Bima (8/3/2017).
Menurut Elly sapaan akrabnya tentang hal tersebut dimana atauran tersebut akan dikenakan pada perusahaan yang belum patuh.
Lanjut Elly Kemudian ada kelompok masyarakat yang mampu kemudian dia ikut kelas 1,2 ataupun 3. Jadi kalau kelas 1 iurannya Rp 80 ribu, kelas 2 Rp 51 ribu dan kelas 3 Rp 25.500.
Sambung Elly kemudian ada kelompok masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam quota yang anggarannya bersumber dari APBN disinilah peran Pemerintah untuk mengambil alih penjaminan mereka. Karena mereka kelompok masyarakat miskin yang harus dibantu.
Ditambahkan Elly di Kabupaten Sumbawa sendiri sudah ada 41 ribu orang masyarakat miskin dibantu dari anggaran yang bersumber APBN. Penduduknya banyak sehingga masih banyak yang belum terkaver.
Tujuan dari pertemuan tersebut untuk bisa memberikan masukan agar kepesertaan masyarakat untuk mendaftarkan diri ke kantor BJS bisa lebih banyak,”katanya. (Hermansyah Idris)
