Home / breaking / Ragukan Sakit Tjik Maimunah Pada Eksekusi Putusan MA RI, RAN Kejati Sepakati Hadirkan Tim Dokter Masing-Masing

Ragukan Sakit Tjik Maimunah Pada Eksekusi Putusan MA RI, RAN Kejati Sepakati Hadirkan Tim Dokter Masing-Masing

PALEMBANG, newshanter.com − Untuk mempertanyakan tindak lanjut eksekusi putusan  inkrach       Makamah Agung Republik Indonesia (MA RI),  terhadap Terpidana Tjik Maimunah (80) kasus menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Namun ketika hendak dilakukan eksekusi penahanan oleh JPU, pihak keluarga Terpidana bersikeras mengatakan bahwa Terpidana sedang sakit. Padahal dari pihak korban mengatakan bahwa Terpidana diduga sehat.

Hal ini membuat kuasa hukum korban Ratna Juwita Nasution bereaksi, yakni Advokat DR H Razman Arif Nasution (RAN) SH SAg MA PhD,  didampingi Andi Nasution dan rekan serta perwakilan RAN Law Firm Palembang-Sumsel, Alex Pander SH. Dengan cara mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (08/02/20).

RAN mengatakan, kedatangannya ke Palembang-Sumsel ini ingin bertemu dengan pejabat utama di Kejati Sumsel. Namun menurutnya, yang ditemui tidak harus Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) langsung, bisa Wakajati, Aspidum, Asintel dan Aswas.

RAN mengaku, dirinya telah menghadap Aspidum guna mempertanyakan, terkait perintah putusan MA RI, untuk Terpidana Tjik Maimunah dilakukan eksekusi dan menjalani hukuman dengan pidana 3 bulan penjara yang tertuang dalam amar putusan MA RI jelas dan inkrach. Tanpa alasan apapun, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia, jelas Razman.

Dengan didampingi sekitar 40 an warga diduga para korban mafia tanah dari terduga Tjik Maimunah. Razman mengungkapkan, pada (20/01/2022) lalu, proses eksekusi Terpidana belum berjalan normal dengan alasan sakit.

“Padahal, informasi yang kami dapatkan, Terpidana dalam keadaan sehat, terlihat sedang duduk. Orang usia lanjut belum tentu uzur, walau uzur bukan berarti tidak dapat melakukan kejahatan dan dihukum. Sebab, tidak diatur dalam KUHAP. Buktinya para pejabat, diusia 80 an bahkan 90 an masih menjabat dan sehat,”cetusnya.

RAN menduga meragukan tim eksekusi yang datang, saat eksekusi. Karena, dokter yang disiapkan dari puskesmas bukan dokter yang ahli. Hingga adanya dugaan kesepakatan-kesepakatan.

“Maka, tadi telah disepakati oleh Aspidum, kami akan bawa dokter dari tim kami sendiri, silahkan dokter dari JPU dan dari kuasa hukum Terpidana yang bertujuan untuk membuktikan, apakah, Terpidana memang sakit atau tidak. Dan jikalau memang sakit, tentunya ada klinik di Rutan dan Lapas. Kalau sakitnya serius tentunya akan dibantarkan atau dipindahkan ke Rumah Sakit (RS). Namun, tidak mempengaruhi masa hukuman. Kecuali, ada pertimbangan lain,” ungkap Razman.

Razman menegaskan, tertundanya eksekusi tidak boleh lebih dari dua kali. Bila ada yang menghalang-halangi proses penegakkan hukum dalam eksekusi (Obstruction of Justice) merupakan tindak pidana, ucap Razman.

Kecuali lanjut Razman, Terpidana telah sakit lama, padahal saat sidang sebelumnya Terpidana dalam keadaan sehat dan infonya masih bisa berjalan, ungkapnya.

Selain itu RAN yang merupakan salah seorang pengacara yang sudah tenar di dunia hukum dan politik ini menghimbau, untuk jalani saja proses eksekusi, karena masih ada sekitar 40 warga yang diduga telah menjadi korban dari Terpidana Tjik Maimunah. “Kami akan buktikan adanya dugaan “Mafia Tanah,” bebernya.

Razman berharap, Titis Rachmawati SH, sebagai pengacara senior beri imbauan ke kliennya (Tjik Maimunah), bukan malah mengadu dan melaporkan Jaksa dengan menyurati ke mana-mana. Sebab, jaksa merupakan pengacara negara yang menerima berkas limpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, salah jaksa dimana, paparnya.

“Seharusnya, kami yang melapor, kami juga telah melaporkan ke Banwas MA RI, KY RI dan Komisi III DPR RI,” pungkasnya.

Sekedar mengingatkan dalam dakwaan JPU Kiagus Anwar SH, diketahui pada tangga 14 Juni 2012 terdakwa Tjik Maimunah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Sehingga terdakwa Tjik Maimunah mengklim tanah /lahan 16.900 Meter ber Sertifikat Hak Milik (SHM), milik saksi korban Ratna Juwita Nasution.

Lalu terdakwa mengajukan SPH atas namanya kepada Lurah 16 Ulu dan Camat SU II seolah-olah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pertahanan RT.053 RW 012, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II tanpa disertai surat/dokumen bukti hak pemilikan yang sah.

Lantas didalam proses persidangan terdakwa Tjik Maimunah dinyatakan bersalah dan dituntut oleh JPU Kiagus Anwar SH, dengan hukuman 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun) penjara, namun diputus dibebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang diketuai Toch Simanjuntak SH Mhum. Sedangkan dalam Kasasi JPU, ternyata Tjik Maimunah malah dinyatakan bersalah oleh MA RI dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. (Syf)

 

About Syarif Umar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Tak Terima Anaknya di Pacari dan di Tiduri, Seorang Ayah Laporkan Pelaku Ke Polsek XIII Koto Kampar

XIIIKOTOKAMPAR,newshanter.com – Jajaran Polsek XIII Koto Kampar berhasil meringkus seorang pemuda, pelaku ...