Home / TNI / Iuaran Pelaksanaan UNBK, Jadi “Modus” Salah Satu Oknum Kepala SMP Swasta Melakukan “Pungli”

Iuaran Pelaksanaan UNBK, Jadi “Modus” Salah Satu Oknum Kepala SMP Swasta Melakukan “Pungli”

WAY KANAN, Newshanter.com –
Pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diduga menjadi modus oknum Kepala SMP Swasta di Kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu untuk melakukan praktek Pungutan Liar (Pungli) pada wali murid. Selasa 24/11/2020.

Dengan nilai tidak tanggung – tanggung Kepala SMP Swasta itu, menarik dana pada orang tua siswa didik nya. Sebagaimana telah dijelaskan beberapa wali murid, menjelang pelaksanaan UNBK tahun 2020, setiap orang tua murid kelas XI (3) SMP yang jumlah siswa nya 29 orang, dikenakan biaya sebesar Rp 1.800.000 yang kegunaan nya untuk membeli komputer serta peralatan ujian. Sementara siswa kelas VII dan VIII (1 dan 2) dipungut Rp 200.000 untuk perpisahan.

Uang tersebut disetorkan atau di kumpulkan kepada, Galih Novitasari, selaku TU di sekolah itu. Kata wali murid yang berinisial WA.

Keterangan beberapa wali murid itu, dibenarkan oleh Kepala SMP Swasta yang berinisial AD. Saat ditemui awak media, diruang kerjanya, Sabtu 21/11/2020 lalu.

Hanya saja dirinya (AD) sebagai Kepsek masih beralasan bahwa iuaran tersebut, hasil mupakat. Terangnya.

Padahal, jika Kepsek itu memahami untuk pelaksanaan UNBK. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan, dengan kata lain pengadaan komputer tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat hingga Daerah. Tanpa harus membebani wali murid.

Apalagi saat UNBK tahun 2020 lalu, masih marak nya pandemi Covid 19, sehingga UNBK dilaksanakan secara online dirumah.

Jika itu benar hasil mupakat komite, maka perlu dipahami antara sumbangan dengan tarikan, seperti dijelaskan dalam
Permendikbud. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik, orangtua atau walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Berkaitan dengan apa yang telah terjadi di SMP Swasta itu, disinyalir masuk dalam kategori pungutan, sebab nilainya telah ditentukan yakni, 1.800.000 bagi siswa kelas IX. Sedangkan Rp 200.000 untuk masing-masing siswa kelas VII dan VIII.

Mengutip dari Ombudsman dalam ARTIKEL. Yang dilansir Achmed Ben Bella. Selasa, 13/02/2018 lalu, menjelaskan. Bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar (SD, SMP), haram hukumnya untuk melakukan pungutan dari orang tua/wali peserta didik.

Negara Indonesia didirikan dengan tujuan, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam konstitusi Indonesia. Untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pembagian tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya pada pendanaan pendidikan dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Akan tetapi, tanggung jawab masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat dimaknai bukan sebagai tanggung jawab mutlak, namun merupakan tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab pendanaan pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi orang tua/wali peserta didik, harus memperhatikan kemampuan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tersebut, penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sumber pendanaannya bersumber dari APBN/- APBD, bantuan masyarakat, pungutan/ sumbangan dari masyarakat.

Adapun penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, sumber pendanaannya berasal dari APBN/- APBD, sumbangan dan bantuan pihak lain. Artinya, khusus bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar (SD, SMP), haram hukumnya untuk melakukan pungutan dari orang tua/wali peserta didik.
(Dam/tim)

About Damiri NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Foto Berseragam Dinas Di Muat Dalam Berita, Peratin Ulok Manik “Tidak Terima”

PESISIR BARAT, Newshanter.com – Kepala Pekon Ulok Manik, Kecamatan Pesisir Selatan, merasa ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 01-01-2021 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2021 12:00 am UTC