Home / breaking / JPKP Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Selatan

JPKP Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Selatan

Palembang,newshanter.com – Aksi damai ratusan orang yang di lakukan Jaringan pendampingan Kebijakan Pembangunan yang di lakukan di depan Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (5/9/2020).

Aksi ini lakukan karena belum adanya penyelesaian antara PT. SUM dengan warga yang menempati lahan seluas 150 hektar.

Ahmad Najib Plt Asisten 1 Sumsel mengatakan, ” bahwa dari bukti-bukti bahwa yang teraniaya dan yakinlah kami akan memanggil jam 2 besok siang bahwa kami akan memanggil Ketua PT. SUM untuk memberikan tindakan selanjutnya. Besok kami minta akan mewakili langkah- langkah kongkrit terhadap pengrusakan dan hak-hak tanaman tidak bisa, Untuk menangulangi secara cepat dengan mengaktivasi serta supaya besok kita memanggil pihak yang terkait secepatnya”. Tandasnya.

Ketua JPKP Dewan Sumsel Yarri Suni mengatakan, menuntut hak-hak masyarakat yang telah dirusakkan dan dibakar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.” Kembalikan hak-hak masyarakat kembalikan tumbuh-tumbuhan seperti jagung, cabe dan hak tanam tumbuh lainnya milik masyarakat yang sudah dirusak.

Kembalikan bangunan masyarakat yang telah dirusak pagar kebun khususnya material-material kebun yang telah dibakar.

Lanjutnya, “Hargai masyarakat yang telah di intimidasi masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami menuntut keadilan kepada pemerintah agar masyarakat di hargai. Kembalikan harga diri masyarakat karena bukan kacung masyarakat. Kami meminta keadilan kepada pemerintah atass pembakaran lahan atas milik rakyat,” paparnya.

Dia menuturkan, Kami meminta kepolisian daerah Sumsel untuk memberikan klarifikasi perihal keterlibatan kepolisian dalam proses pembersihan lahan kebun rakyat. Kami menuntut keadilan kepada PT SUM yang telah dirampas hak di atas lahan kebun rakyat.

” Kasus ini mulai dari Desember lalu tapi yang anarkis nya tanggal 23 september yang terjadi yang banyak luka luka dan ada yang 32 warga di tahan dan di lepaskan dengan tanda tangan menyatakan tidak boleh datang menganggu tanah tersebut lagi, maka masyarakat terpaksa menanda tangani surat tersebut karena merasa terancam,” bebernya.

Tahap pertama ini kita akan lihat dulu tanah ini memang hak nya atau hanya rekayasa dari surat itu karena dari penggusuran pertama deposit tidak menunjukkan surat, tahu-tahunya ada surat.

“Makanya kita akan terus mendampingi masyarakat sampai ke pusat.

Surat penuntutan itu sudah ada pernyataan sikap. Intinya kembalikan tanah kepada masyarakat dan meminta perlindungan masyarakat,” pungkasnya. (Ocha).

 

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Tim Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Pengeroyokan

SIAK HULU,newshanter.com – Unit Reskrim Polsek Siak Hulu amankan salah satu tersangka ...