Home / Lampung / Ketua KPK RI. Firli Bahuri Harapkan Pilkada Bersih

Ketua KPK RI. Firli Bahuri Harapkan Pilkada Bersih

BANDAR LAMPUNG, Newshanter.com –
Dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dengan Pemerintah Daerah se- Provinsi Lampung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri serukan urgensi perwujudan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih. Bandar Lampung 06/08/2020.

Menurut Firli Bahuri, karena dari pengalaman pihak KPK Pilkada bagaikan ajang penciptaan koruptor baru, ketika tidak lama seusai dipilih, sejumlah kepala daerah berbasis bergantian menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi, terangnya.

Sejak tahun 2018 hingga pertengahan 2020 ini, KPK telah menerima 385 pengaduan masyarakat mengenai dugaan Tipikor.

Masih menurut dia (Firli Bahuri), sejak ditetapkannya Pilkada secara langsung tahun 2005, diperkirakan hampir mencapai 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Sebanyak 124 diantaranya yang telah ditangani oleh KPK, sedangkan untuk Provinsi Lampung sejak tahun 2016 hingga 2019 telah lima kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK. Paparnya.

Lebih lanjut Ketua KPK nantinya akan mengedepankan konsep three pronged – approaches dalam mengawal Pilkada bersih. Yang pertama pendekatan represif. Cara ini bertujuan menimbulkan efek jera, sehingga orang takut korupsi.

Dan kedua pendekatan pencegahan, yaitu dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintah, sehingga orang tidak bisa korupsi.

Ketiga, pendekatan edukasi dan kampanye publik. Metode ini menyasar kerubahan kesadaran masyarakat sehingga orang tidak melakukan korupsi, jelasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu tidak terlalu lama, KPK akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi Lampung untuk mengintergrasikan layanan pengaduan provinsi Lampung dalam kedalam whistleblowing system yang ada dalam aplikasi kanal pengaduan masyarakat KPK.

Terkait implementasi program pencegahan korupsi di Lampung, KPK selama dua tahun terakhir telah mendampingi Pemda dalam melakukan intervensi atas delapan aspek optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD. Pengadaan barang dan jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) manajemen Aperatur Sipil Negara (ASN) penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan tata kelola dana desa.

Kedelapan aspek tersebut menjadi poin – poin penilaian kemajuan program pembenahan tata kelola pemerintahan yang tercantum dalam aplikasi yang disebut monitoring Centre for Prevention atau MCP Capaian skor MCP Lampung hingga Juni 2020 adalah 79 persen.

Skor ini menempatkan Lampung diposisi teratas ketujuh secara nasional dibawah DKI Jakarta 91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 84 persen, Banten 82 persen, dan Riau 80 persen, angka rata – rata MCP Nasional adalah 69 persen.

Sedangkan terkait aspek managemen aset daerah, KPK mengapresiasi usaha yang telah dilakukan Kanton Wilayah BPN Provinsi Lampung yang diawal Agustus 2020 telah mensertifikasi total 267 tanah milik Pemda se Lampung. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan 267 sertifikat aset daerah oleh BPN kepada Gubernur dan 12 Bupati/Walikota di Lampung.

Dipenghujung penyampaiannya, Firli Buhuri menerangkan, KPK telah bersinergi dengan Inspektorat Daerah mengawal penyaluran bantuan sosial untuk penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) melalui aplikasi jaga bansos masyarakat Lampung bisa melaporkan penyimpangan dalam distribusi bansos Covid 19 saat ini, untuk wilayah Lampung tercatat 60 pengaduan masyarakat melalui aplikasi jaga bansos. Tukasnya.
(Dam/Ani)

About Redaksi NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Pengurus Organisasi AJO Indonesia Di Lampung Jalin Silaturahmi Antar DPC.

WAY KANAN, Newshanter.com – Sinergitas antara Dewan Pengurus Cabang Aliansi Jurnalistik Online ...