Home / Lampung / Diduga Catut Nama TP4D, Pembangunan Drainase Pakai Batako

Diduga Catut Nama TP4D, Pembangunan Drainase Pakai Batako

LAMPUNG UTARA, newshanter.com –
Kepala Desa Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, disinyalir berdalih yang mencatut nama Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pasca adanya papan informasi pada kegiatan pembangunan Drainase tife 35/40 sepanjang 350 meter yang menghabiskan biaya Rp 53.308.000 Dana Desa (DD) tahun 2020 dengan menggunakan Batako itu, terpampang jelas di Banner bertuliskan, didampingi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Kades Cabang Abung Raya, Herdianto saat menghubungi awak media malalui telpon seluler meliknya, Minggu 31/05/2020 pukul 09:49 wib, menjelaskan, Penggunaan Batu Batako itu sesuai hasil musyawarah atas dasar pemikiran – pemikiran masyarakat Desa waktu itu, Kata Kades.

Terkait pengguna nama institusi Penegak Hukum yang tertera dipapan Informasi pekerjaan, Kades mengatakan itu tidak ada lagi, itu karena TPK mengacu pada Banner yang lama, makanya sudah saya (Herdianto) bilang dengan mereka, tahun 2020 ini tidak ada, kilah Kades yang akrab disapa Tung Alung (Herdianto).

Selang beberapa waktu, akhirnya Tung Alung menuliskan tanggapannya kembali melalui WhatsApp sekitar pukul 13:55 wib, “Andai benner itu kami ikut benner2 desa2 lain, klw mmang salah mohon petunjuk nya….. Yg benar kek mana 🙏🏻🙏🏻🙏🏻,” tulis Herdianto.

Dari keterangan Gunawan sebagai Kepala Dusun (Kadus) setempat, pembangunan siring pasang di Desanya sejak tahun 2017 memang memakai batako bukan batu belah, jelasnya yang ditemui di lokasi pekerjaan, Jum’at 05/2020.

Padehal Kejaksaan Agung resmi telah membubarkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.

Sebagaimana ditulis di media Bisnis.com. Rabu (4/12/2019) lalu, menjelaskan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri mengatakan bahwa Jaksa yang tergabung di dalam tim itu akan dikembalikan lagi ke tugas pokok dan fungsinya seperti semula.

Begitu pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini pembubaran TP4 Kejaksaan tidak akan melanggar aturan hukum apapun.

Mahfud mengaku akan mendorong Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar membubarkan TP4 Kejaksaan, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Tim tersebut, menurut Mahfud, lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya.

“TP4 ini akan segera dibubarkan dan itu tidak akan menyalahi hukum apa-apa,” tutur Mahfud, Rabu (20/11/2019).

Namun faktanya di Kabupaten yang memiliki motto “Gertak Lampura Sikep” diduga masih menggunakan jasa TP4D dalam Pendampingan pelaksanaan DD.
(Dam)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun
x

Berita Lain

Plt. Bupati Lampung Utara Hadiri Penyerahan Sertifikat PTSL Oleh BPN

LAMPUNG UTARA, newshanter.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Utara ...