Home / Ekonomi Bisnis / Ayo Mengenal Kelapa Sawit Berkelanjutan

Ayo Mengenal Kelapa Sawit Berkelanjutan

Ayo Mengenal Kelapa Sawit Berkelanjutan

Oleh : Andi Mulya

Sewaktu saya usia Sekolah Dasar,tahun 1980-an, perjalanan dari Pekanbaru, melewati Minas dan Kandis menuju Duri, terlihat berupa hutan rimba. Di beberapa tempat terdapat lokasi pompa angguk pengeboran minyak Caltex, yang kini bernama Chevron. Kini, setelah hampir 40 tahun berlalu, di kiri -kanan jalan itu dipenuhi dengan tanama kelapa sawit. Bahkan beberapa daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tampak dari bangunan yang tumbuh, beserta pasar, dan perkantoran di jalan lintas timur menuju Medan dan Aceh itu.
Kandis, yang kini masuk kabupaten Siak, Propinsi Riau, melengkapi sebutan bagi propinsi ini sebagai daerah kaya minyak. Di bawah ada minyak bumi, sedangkan di atas tanah ada minyak kelapa sawit (crude palm oli/CPO). Menjadi bak pepatah Riau: di bawah minyak di atas minyak.
Ternyata sejak tahun 1985 itulah dimulai pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau, khususnya Kandis ini. Sebagian daerah menjadi tujuan transmigrasi dari pulau Jawa, seperti Handoko, yang kini memiliki 30 kapling sawit setara 60 hektar. Sebagian lain dari Medan, serta milik perusahaan kecil dan menengah (riaupos.co, 27 Februari 2020).
Produksi kelapa sawit Indonesia, kini dua kali lipat lebih dibanding Malaysia. Menurut Bernet dan Erge (2019:ii), selama 15 tahun terakhir, produksi minyak sawit global meningkat lebih dari dua kali lipat. Indonesia dan Malaysia sendiri menghasilkan lebih dari 80% dari seluruh minyak sawit saat ini. Minya kelapa sawit kini menjadi minyak nabati termurah yang tersedia di pasar dunia. Hal itu adalah buah dari hasil panen kelapa sawit yang tinggi. Data Cargill (Maret 2019), permintaan minyak kelapa sawit terus tumbuh, karena penduduk dunia akan menjadi 10 miliar orang pada tahun 2050.
Propinsi Riau menjadi salah satu propinsi pemasok kelapa sawit terbesar bagi Indonesia. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia (Index Mundi, 2018 dalam Bernet dan Berge 2019:4) sebesar 41,5 juta ton, disusul Malaysia sebesar 20,5 juta ton. Sedangkan total produksi dunia hanya 73,486 juta ton. Jadi penghasil 84,37% minyak sawit dunia hanya Indonesia dan jiran Malaysia, sisanya 15,63% dihasilkan 26 negara lain.
Dari data tersebut sangatlah jelas bahwa Indonesia produsen 56,47% itu, menjadi referensi dari berbagai kebijakan tentang pembudidayaan sawit, termasuk masalah pemasaran dan perdagangannya. Secara ringkas, setiap usaha budidaya di tingkat petani dan perusahaan sawit sampai ke pasar ekspor di berbagai Negara belahan Eropa, Amerika dan sebagainya akan menjadi soroton dunia.
Indonesia sebagai produsen telah membuat terobosan penting saat dikeluarkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), setelah Negara-negara tujuan ekspor membuat kesepakatan bersama tentang Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO). Inti dari keduanya sama, yakni produksi minyak kelapa sawit yang diterima pasar adalah yang menerapkan konsep keberlanjutan.
Kendati telah digalang lama, keberlanjutan kelapa sawit masih minim terutama tingkat petani. Oleh sebab itu, pada tahap dan level saat ini, masih diperlukan sosialisasi untuk mengetahui apakah keberlajutan kelapa sawit tersebut. Sosialisasi dimaksud akan memudahkan semua pihak memahahi pentingnya makna keberlanjutan, lebih dari itu juga memudahkan pemerintah mengajak petani dan perusahaan kelapa sawit meningkatkan mutu dan produktivitas sebagai tulang punggung ekonomi bagi 12 juta keluarga petani sawit (riaupo.co/2 September 2019).
Untuk memudahkan pemahaman kita tentang kelapa sawit berkelanjutan, maka penulis membahas secara ringkas tiga hal penting saja terurai pada sub judul yakni RSPO, ISPO, dan Penilaian (assesment)

RSPO
Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah organisasi gabungan berbagai asosiasi industri kelapa sawit, perusahaan BUMN dan swasta, pemerintah, dan LSM yang bertujuan mengembangkan standard global bagi industri kelapa sawit. RSPO mempromosikan kepasar ekspor kelapa sawit berkelanjutan, membantu menjaga keanekaragaman hayati, dan kelangsungan kehidupan dan budaya masyarakat setempat, dan berbagai langkah untuk meningkatkan perdagangan kelapa sawit. RSPO juga menjamin tidak ada permbukaan lahan hutan baru yang berakibat mempercepat pengundulan hutan (deforestrasi).
RSPO menjamin pembukaan lahan kelapa sawit adalah di lahan yang legal. Kesejahteraan bagi pekerja, hubungan sosial dengan masyarakaat setempat, tranparansi informasi untuk kepentingna, dan nilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk minyak kelapa sawit.
Persyaratan RSPO pertama harus terdaftar sebagai anggota RSPO, bisa dicek secara onlie di website resmi RSPO. Kemudian memiliki rancangan tata waktu (time work plan) yakni tata waktu yang mengikat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam satu group harus disertifikasi maksimal lima tahun sejak PKS pertama setelah diverstifikasi.
Setelah memenuhi persyaratan di atas, cara mendapatkan sertifikasi RSPO adalah mengirimkan data perusahaan ke RSPO internasional. Kemudian dokumen masuk ke tahapan penilaian, yakni stage 1, satu bulan kemudian masuk assesment stage 2. Selanjutnya diperiksa oleh internal dan eksternal reviewer.

ISPO
Kelapa sawit sangat penting bagi ekonomi nasional Indonesia. Pada 2017, nilai ekspornya mencapai US$ 23 miliar Kelapa sawit juga berkontribusi 17% dari produk domestik bruto pertanian (PDB) pada tahun 2014 (Reily dan Ekarina 2018 dalam Cifor dan Cgiar, 2019).
Inisiatif Indonesia mendapat apreasiasi ketika mengagas standard kelapa sawit sendiri melalui instrument Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan menyelesaikan masalah keberlanjutan yang terkait dengan minyak sawit produksi, seperti deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, pelepasan gas rumah kaca (GHG) dan konflik sosial.
Berbagai usaha sudah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sertifikasi ISPO secara merata, akan tetapi belum berjalan sepenuhnya terutama di tingkat petani sawit. Secara teknis, diakui pula ada masalah internal organisasi terkait pemahaman tentang ISPO yang dimaknai pemberlakuan sertifikasi masih longgar.
Selain itu. organisasi pelaksana di lapangan terlihat lemah menjangkau wilayah yang luas, serta keandalan ISPO sendiri masih rendah terhadap pasar global. ISPO sulit memenuhi target sendiri dan memecahkan masalah terkait kelapa sawit,
Sementara apa yang disyaratkan berbagai negara tujuan ekspor terkait penilaian kelapa sawit berkelanjutan (lihat: Penilaian), masih terjadi. Hal itu seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca, konflik sosial antara perkebunan besar dan masyarakat lokal.
Di sisi lain ada bukti kuat perusahaan besar memperluas lahan kelapa sawit sejalan dengan deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik penguasaan lahan, dan dampak sosial negatif. Terkait semua itu skema sertifikasi minyak kelapa sawit, termasuk RSPO, telah dikritik karena tidak secara efektif menghadapi dampak negatif lingkungan dan sosial (Bernet dan Erge, 2019) .
Hidayat dkk (2017: 223) mengatakan ada dua kutub kepentingan yang saling tarik menarik antara tujuan keberlanjutan dan kepentingan ekonomi. Ini tantangan utama terkait tata kelola menerapkan mekanisme penilaian yang lebih produktif. Tujuan ISPO dioperasionalkan dalam tujuh (7) prinsip itu perlu dipenuhi oleh perusahaan bersertifikat dan–dalam di masa depan– oleh petani bersertifikasi.
Ketujuh prinsip itu adalah 1) Kepatuhan izin bisnis (legal business permits). 2). Implementasi Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/ GAP). 3) Melindungi hutan primer dan lahan gambut. 4) memantau manajemen lingkungan (seperti melindungi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, dan pencegahan dan mitigasi kebakaran). 5) Menunjukkan tanggung jawab terhadap karyawan. 6) Berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan 7) Komitmen memperbaiki keberlanjutan produksi minyak sawit.
Ada hal khusus terkait memasyarakatkan kelapa sawit berkelanjutan ini, yaitu melibatkan lima kementerian terkait yang perlu bersinergi untuk kelancaran penerapan ISPO. Kementerian dimaksud adalah Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan Agraria dan Tata Ruang, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.
Usaha menerapkan ISPO di lapangan mulai membaik. Pada awal tahun 2020 ini 33 kelompok petani berhimpun membentuk Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi). Mereka berasal dari 33 organisasi petani kelapa sawit mulai dari Koperasi Unit Desa (KUD), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), asosiasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Forum Petani. Organisasi itu mewakili petani dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pangkalan Bun, Katingan, Seruyan, Sintang dan Kongbeng Kutai Timur.
Akan tetapi pemerintah, yakni lima kementerian di atas perlu menfasilitasi agar sertifikasi ISPO berlangsung dengan mudah, murah, cepat ditanggapi dan diproses, serta tenaga auditor ISPO yang cukup. Studi beberapa ahli menunjukkan belum tersedia kecukupan tenaga auditor, baru ada 11 Badan Sertifikasi dengan 800 auditor yang kelebihan beban pekerjaan.

Penilaian (assessment)
Saat ini penilaian tentang produsen kelapa sawit berkelanjutan terus digalakkan. Sebagai latar belakang negara Swiss, melalui Coop, sejak 2018 mewajibkan semua minyak kelapa sawit dalam produk makanan merek sendi, diganti dengan minyak sawit bersertifikasi dan minyak lemak lain (Bio Suisse). Hal itu didorong oleh meningkatnya jumlah pelanggan dan LSM yang mempertanyakan dan tidak menyetujui penggunaan minyak sawit.
Pada akhirnya disepakati untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan dengan mengeluarkan empat penilaian dengan kisi-kisi sebagai berikut. Kisi-kisi ini penting terutama meningkatkan peluang petani kecil terlibat dalam ‘produksi minyak sawit berkelanjutan.’ Kendati penilaian oleh satu lembaga dengan mengambil lokasi di Ghana, dapat diyakini penilaian ISPO secara teknis relatif sama dan bertujuan memperkuat dampak sosial dengan kriteria sertifikasi khusus bagi petani kecil.
Keempat penilaian itu adalah 1) Pemanfaatan lahan 2) Managemen 3) Dampak Sosial dan 4) Lingkungan. 1) Penggunaan lahan terkait dengan enam faktor yakni a) penggundulan hutan b) lahan gambut c) perjanjian warisan dan penggunaan lahan dari pihak kedua d) infrastruktur e) kawasan keanekaragaman hayati dan f) erosi.
Selanjutnya terkait 2) Manajemen adalah a) manajemen mutu b) produksi kelapa sawit c) panen d) pascapanen dan pemrosesan e) transparansi dan keterlacakan, dan f) pemantauan kualitas. Kemudian 3) Dampak Sosial meliputi a) peningkatan petani skala kecil b) kondisi tenaga kerja dan akuntabilitas sosial, c) pemuda, gender, dan pendidikan d) keamanan pangan lokal e) dukungan masyarakat dan f) ketersediaan air berkelanjutan.
Masalah 4) Liigkungan kelapa sawit berkelanjutan meliputi a) proteksi lingkungan b) penggunaan pertisida c) masalah pupuk dan kesuburan tanah d) pengelolaan air limbah, e) manajemen emisi gas rumah kaca (Green House Gas/GHG) dan f) pengelolaan keanekaragaman hayati.
Dengan penilaian yang makin serius dan ketat, maka di masa yang akan datang semua pihak serius pula membenahi kelapa sawit berkelanjutan ini. Hal itu terkait erat dengan keuntungan bersama tidak hanya ekonomi, tapi sosial budaya dan kelestarian lingkungan, utamanya di tanah air kita. Semoga.***


About Redaksi NHO

x

Berita Lain

HADAPI NEW NORMAL PLN BEBERKAN KESIAPAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Palembang-Newshanter Meski jumlah penyebaran virus Corona belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, ...