Home / breaking / Lima Mantan dan satu Anggota DPRD Muara Enim Kompak Mengaku Tidak Pernah Terima Fee “Hakim Minta Jaksa, Saksi sidik dan jadikan sebagai terdakwa”

Lima Mantan dan satu Anggota DPRD Muara Enim Kompak Mengaku Tidak Pernah Terima Fee “Hakim Minta Jaksa, Saksi sidik dan jadikan sebagai terdakwa”

Palembang,Newshanter.com.Lima Anggota DPRD Mura Enim Periode 2019-2004 dan satu anggota DPRD Muara Enim Periode 2014-2019, Selasa (4/2/2020) lalu menjadi saksi terdakwa A Elfin MZ Muchtar dalam sidang dugaan kasus suap 16 paket proyek kepada Bupati Muara Enim yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Adapun para sakksi tersebut, yakni; Ahmad Fauzi, H Marsito, Ishak Juarsa, Indra Gani dan Mardiansyah, yang kelimanya anggota DPRD Mura Enim Periode 2019-2004. Sedangkan satu saksi lainnya, yaitu saksi Fasial Anuar yang merupakan anggota DPRD Muara Enim Periode 2014-2019.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Erma Suharti SH MH dan Hakim Anggota Junaidah SH MH dan Abu Hanifah SH MH secara bergantian mencecar pertanyaan kepada keenam saksi terkait uang fee dari 16 paket proyek pekerjaan aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas PUPR Muara Enim yang diberikan terpidana Robi Okta Fahlefi melalui terdakwa A Elfin MZ Muchtar.

“Jawab dengan jujur, kalian (keenam saksi) telah disumpah. Dalam dugaan kasus ini, berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang telah kami hadirkan sebelumnya di persidangan mengungkap jika bapak-bapak menerima fee masing-masing Rp 200 juta, yang uangnya diserahkan oleh terdakwa A Elfin MZ Muchtar bersama stafnya, yakni Edi dan Arga,” tanya Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti kepada keenam saksi.

Saksi Ahmad Fauzi mengatakan, jika dirinya tidak kenal dengan Robi Okta Fahlefi (terpidana), sedangkan dengan terdakwa A Elfin MZ Muchtar dirinya hanya bertemu disaat rapat pembahasan pokok pikiran (Pokir) hasil reses di DPRD Muara Enim saja.

“Sebagai anggota DPRD saya mengusulkan di dalam rapat pembahasan pokok pikiran hasil reses yang digelar DPRD Muara Enim terkait permohonan pembangunan di Dapil saya berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun nominal pembanunan yang diajukan kepada eksekutif yakni sebesar Rp 1 miliar. Nah, terkait hal tersebut saya tidak pernah sama sekali menerima uang fee,” ujarnya di persidangan.

Sedangkan saksi H Marsito juga mengungkapkan hal yang sama, jika dalam rapat pembahasan pokok pikiran di DPRD Muara Enim dirinya juga mengajukan permohonan pembangunan untuk di daerah pemilihannya.

“Adapun nominal permohonan pembangunan yang diajukan kepada eksekutif yaitu sekitar Rp1 miliar. Dan saya tidak pernah menerima uang fee dari proyek pembanguanan tersebut,” katanya.

Ishak Juarsa selaku anggota DPRD Muara Enim yang juga saksi di persidangan mengatakan, jika dalam rapat pembahasan pokok pikiran hasil reses kala itu dirinya mengajukan permintaan pembangunan dari masyarakat di daerah pemilihannya untuk pembangunan siring serta rehab gedung sekolah.

“Dalam rapat tersebut dihadiri pihak eksekutif, diantaranya Pak Elfin MZ Muchtar. Kalau untuk nominal anggaran pembangunan di Dapil saya yang diajukan, saya tidak terlalu hafal. Karena saat itu massa Pileg hingga kami sibuk, sebab kami mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Sedangkan terkait uang fee, saya tidak pernah sama sekali menerima uang itu,” ungkapnya.

Sementara anggota DPRD Muara Enimm, Indra Gani yang juga saksi dalam persidangan mengatakan, dalam rapat tersebut dirinya mengajukan pembangunan di daerah pemilihannya dengan nominal Rp 2 miliar.

“Saya mengajukan permohonan pembangunan tersebut kepada pihak eksekutif sesuai hasil reses yang saya lakukan di Dapil saya. Kemudian untuk fee dari pembangunan itu, saya tidak pernah menerimanya,” kata saksi Indra Gani.

Selain itu, anggota DPRD Muara Enim, Mardiansyah yang juga saksi di persidangan mengungkapkan, jika saar rapat pembahasan pokok pikiran (Pokir) hasil reses di DPRD Muara Enim bersama pihak eksekutif, dirinya kala itu mengajukan pembangunan jalan berdasarkan hasil reses yang dilakukanya di daerah pemilihannya.

“Nominal pembangunan jalan hasil reses tersebut sekitar Rp 4 miliar. Terkait hal ini saya juga tidak pernah menerima uang fee,” tegasnya.

Sedangkan saksi Fasial Anuar mengungkapkan, jika dirinya menjabat sebagai anmggota DPRD Muara Enim di periode 2014- 2019.

“Jadi saat ini saya tidak lagi menjadi anggota dewan. Memang di akhir jabatan saya sebagai anggota DPRD, kala itu kami rapat bersama pihak eksekutif tentang pengajuan pembangunan berdasarkan hasil resese. Dimana saat itu saya mengajukan usulan pembangunan jalan setapak senilai Rp 1,5 miliar sesuai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya. Dari pembangunan jalan ini, saya tidak sama sekali menerima uang fee,” terang saksi Fasial Anuar.

Keterangan dari keenam saksi membuat Hakim Anggota Junaidah SH MH mengingatkan, jika di persidangan para saksi sudah disumpah.

“Saudara semua sudah di sumpah. Coba diingat tentang fee yang diterima, apalagi di surat dakwaan ada 25 anggota dewan menerima fee. Belum lagi keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan jika kalian ini menerima fee. Jadi coba jawab dengan jujur, apakah kalian berenam menerima fee tersebut,” tanya Hakim Junaidah SH MH.

Dalam persidangan, saksi Ahmad Fauzi, H Marsito, Ishak Juarsa, Indra Gani, Mardiansyah dan Fasial Anuar secara bergantian menjawab jika mereka tidak menerima fee.

“Tidak, kami tidak menerima uang fee,” jawab keenam saksi secara bergantian.

Mendengar jawaban tersebut membuat Hakim Junaidah SH MH menyampaikan kata dengan nada tinggi meminta agar Jaksa Penuntut Umum KPK memproses keenam saksi.

“Jaksa, sidik dan jadikan keenam saksi ini sebagai terdakwa dalam perkara ini,” tegas Hakim.

Masih di persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK, Roy Riadi mengingatkan kembali agar keenam saksi menyampaikan kesaksian dengan jujur. Sebab, saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan dapat diancam 5 tahun kurungan penjara.

“Saudara kan anggota dewan, dimana sebelumnya saat dilantik menjadi anggota DPRD telah di sumpah. Dalam persidangan ini, saudara juga kami sumpah agar memberikan keterangan saksi dengan jujur. Dalamperkara ini, sejumlah saksi telah mengungkapkan jika saudara menerima uang fee masing-masing Rp 200 juta, coba saksi jelaskan tentang penerimaan fee itu,” tanya JPU.

Dalam persidangan lagi-lagi keenam saksi kompak secara bergiliran menyampaikan jika mereka tidak pernah menerima uang fee. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh terdakwa A Elfin MZ Muchtar yang menyatakan jika para saksi menerima uang fee.

“Yang Mulia Majelis Hakim, para saksi ini menerima uang fee. Mereka masing-masing menerima Rp 200 juta, yang uangnya saya letakan di kantong kresek. Saya bersama staf saya Edi dan Arga yang menyerahkan uang tersebut,” ujar terdakwa, A Elfin MZ Muchtar.

Setelah mendengarkan tanggapan terdakwa A Elfin MZ Muchtar, selanjutnya Ketua Majelis Hakim Erma Suharti SH MH meminta kepada JPU KPK untuk menghadirkan kembali saksi Edi dan Arga dalam persidangan berikutnya.

“Oleh karena itu dengan ini sidang ditutup, dan kembali dibuka Selasa 25 Februari 2020 mendatang dengan agenda keterangan saksi-saksi lainnya,” tandas Hakim. (ksn)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun
x

Berita Lain

Polres Pelalawan Kembali Tangkap Seorang Kurir Narkoba

PELALAWAN,NESWHANTER.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan kembali menangkap terduga kurir narkoba. ...