Home / breaking / Penjabat Sumsel Tidak Memenuhi Panggilan Kejati ,Terkait Dugaan tindak pidana korupsi
PENKUM-KEJATI Sumsel-KHIDIRMAN-

Penjabat Sumsel Tidak Memenuhi Panggilan Kejati ,Terkait Dugaan tindak pidana korupsi

PALEMBANG, Newshanter.com-Beberapa orang pejabat di Pemerintah Provinsi Sumsel sejak Selas-Kamis, (6/12/2019), tidak menghadiri panggilan Kejaksaan Tinggi Sumsel, Panggilan sebagai saksi tertuang dalam surat panggilan saksi Nomor :SPS-393/L.6.5/Fd.1/11/2019 inisial AJ dan surat Nomor :SPS-392/L.6.5/Fd.1/11/2019 inisial NU untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, (PDPDE) Sumsel, surat ini ditandatangani Asisten Pidana Khusus Suripto Irianto, SH.

Sementara, Mantan Pejabat Sumsel atas nama MS dijadwalkan pekan depan. Sementara, mantan Staf Ahli Hukum PDPDE, atas nama Si memenuhi panggilan Kejati Sumsel, pada, Kamis, (5/12/2019) untuk diminta klarifikasi atas pemeriksaan sebelumnya.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan adanya pemeriksaan terhadap pejabat Provinsi Sumsel itu, pada Kamis (5/12/2019).“Ya memang benar untuk pemeriksaan saksi hari ini Kamis, (5/11/2019), hanya NU dan yang bersangkutan tidak datang belum tau saya belum konfirmasi sama penyidikanya. Sedangkan pemanggilan MS dijadwalkan minggu depan. “Untuk sementara infonya cukup itu dulu”, tulis Khaidirman melalui whatshapp, Kamis, (5/12/2019).

Hal senada juga dikatakan Kasi Penyidik Pidsus Kejati Sumsel Heriyanto saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut melalui pesan singkat membenarkan adanya pemanggilan saksi sejak Selasa hingga Kamis tapi yang bersangkutan tidak datang dan akan dilakukan pemanggilan ulang.

Mantan Staf Ahli Hukum PT PDPDE, Suryadi saat dikonfirmasi prihal pemeriksaannya hari ini, Kamis, (5/12/2019), membantah jika dirinya diperiksa tapi lebih ke klarifikasi dari pemeriksaan sebelumnya. “Sekitar 3 jam saya di klarifikasi terkait temuan baru penyidik, prioritasnya soal PLTS”, ujarnya singkat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya Kejati Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, diantaranya adalah Mantan Direktur PT. PDPDE, Muddai Madang yang dicecar beberapa pertanyaan selama dua jam oleh Jaksa Penyidik Pidsus Kejati Sumsel, Senin (14/10/2019) silam.

Adapun dugaan korupsi ini berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel. Dimana Hak jual ini merupakan Participacing Interest PHE 50%, Talisman 25% dan Pacific Oil 25% yang di berikan dalam rangka meningkatkan PAD Pemprov Sumsel.

Namun nyata – nyatanya bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya tapi perrusahaan swasta PT PDPDE gas yang menerima keuntungan yang pantastis. Kurun waktu 2011 – 2019 PDPDE Sumsel selaku wakil Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp. 38 milyar dan di potong hutang saham Rp. 8 milyar atau bersih –bersihnya kurang lebih Rp. 30 milyar pada kurun waktu 9 tahun.

Sementara PT PDPDE Gas mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas bagian negara ini patut diduga yaitu pendapatan kotor yang diduga kurang lebih Rp. 977 milyar dan patut diduga pendapatan bersih kurang lebih Rp. 711 milyar.(sp)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Antisipasi Karhutla, Polsek Kerumutan Patroli Bersama dan Pengecekan Embung

PELALAWAN, NEWSHANTER.com – Di musim kemarau yang panjang yang rentan dengan terjadinya ...