Home / breaking / UNDANG KPPN PEKANBARU, KEMENKUMHAM RIAU GELAR TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN KEIMIGRASIAN TA 2020

UNDANG KPPN PEKANBARU, KEMENKUMHAM RIAU GELAR TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN KEIMIGRASIAN TA 2020

Pekanbaru-Riau, Newshanter.com
Kemenkumham Riau melalui divisi keimigrasian menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor terkait tata cara pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020 (28/09/19) bertempat di ruang rapat kakanwil, yang dihadiri oleh Kepala Satuan kerja Keimigrasian se Wilayah Riau.

Rapat ini dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Erfan, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan demi menambah infomasi dan pengetahuan terkait pelaksanaan anggaran.

“Kegiatan ini guna mencari tahu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran baik secara teknis subtansi keimigrasian maupun terkait pengelolaan anggaran itu sendiri” ujar Kadivmin.

Dengan mengundang kepala seksi pencairan dana KPPN pekanbaru, Dede Daman sebagai narasumber, berharap agar perbendaharaan Kanwil Kemenkumham Riau memiliki Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang bagus.

Dede menjelaskan pentingnya satuan kerja untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) berdasarkan 12 (dua belas) indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan dalam regulasi serta efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM , Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing-masing 5%).

“Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja, idealnya diukur tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran melainkan keseluruhan aspek pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga ” ujar dede.
.
IKPA dapat dijadikan alat manajerial untuk mendukung ketercapaian output (output delivery) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Saat ini IKPA telah terintegrasi dengan aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN. Melalui aplikasi ini, setiap unit (satuan kerja, eselon I) dapat memantau kinerja pelaksanaan anggaran secara online. Namun diharapkan agar tiap unit satuan kerja tetap melakukan monitoring hasil IKPA melalui aplikasi OMSPAN ini sehingga dapat melakukan perbaikan agar kinerja pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.

Diakhir kegiatan dilaksanakan sharing antara peserta dengan narasumber.

(Humas Kemenkumham Riau)

JackNho/Tim.

About Era NHO

x

Berita Lain

Aplikasi Karya Puta Daerah ” Paljek” Ramaikan Layanan Ojek Online

Palembang – Seiring berkembangnya zaman semakin mudah masyarakat mendapatkan transportasi salah satunya ...