Home / breaking / Dari Sidang Dana Hibah Sumsel. JPU Hadirkan Enam Saksi . Pencairan Tidak Diduga Sesua Prosudur
Para Saksi Tengah memberikan di Pesidangan/ Foto NHO Rizky A Febrian

Dari Sidang Dana Hibah Sumsel. JPU Hadirkan Enam Saksi . Pencairan Tidak Diduga Sesua Prosudur

Palembang. Newshanter.com. Sidang kasus dana hibah dengan terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Sumsel) dan terdakwa Ikhwanudin (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel), Kamis (20/04/2017) menghadirkan enam orang saksi.

Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Ahmad Najib( Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel).Samuel Latif (Mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setda Sumsel)  Yohannes L Toruan (Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel),Agustinus Anthony,(Kabid Anggaran BKPAD Sumsel dan Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Zanawi (mantan Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel dan Nelson Firdaus (Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel.

Foto NHO RAF

Foto NHO RAF

Samuel Latif dan Ahmad Najib, dalam kesaksianya tidak mengetahui persis dugaan kasus tersebut. Hal tersebut dikarenakan, saksi Samuel Latif tidak menerima Surat Keputusan (SK) penujukkan dirinya sebagai wakil ketua TAPD, sedangkan Ahmad Najib mengungkapkan jika dirinya tidak pernah mengikuti rapat pembahasaan anggaran TAPD.

“Sampai saat ini saya tidak pernah menerima SK Wakil Ketua TAPD untuk saya. Jadi, dalam TAPD itu saya hanya anggota biasa. Untuk itu saya tak memiliki tupoksi dalam TAPD,” ujar mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setda Sumsel, Samuel Latif.Mendengar kesaksian dari kedua saksi Majelis Hakim yang diketuai, Saiman SH MH dengan hakim anggota Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH tampak berang. Dikatakan hakim jika sebelum memeriksa kedua saksi, sebelumnya pihaknya telah menghadirkan matan Sekda Sumsel dalam persidangan.

“Saksi Samuel Latif, saudara bilang hanya anggota di TAPD dan tak memiliki SK. Tapi saksi lainnya mengatakan jika semua asisten merupakan Wakil Ketua TAPD. Bahkan sebelumnya, di persidangan ini Sekda saat itu sudah kami periksa sebagai saksi, jadi saya minta saudara jujur, jangan sampai nanti ketarangan saudara berbeda dengan saksi lainnya hingga bisa menyusahkan saudara sendiri,” tegas Hakim.

Lantas, saksi Samuel Latif mencoba menyakinkan Majis Hakim jika dirinya tak memiliki SK tersebut. “Saya memang benar tidak ada SK dan tidak pernah menerima SK Wakil Ketua TAPD itu, jadi saya hanya anggota biasa,” ujarnya.

Sedangkan Ahmad Najib dalam kesaksiannya mengutarakan, jika dirinya memang merupakan Wakil KetuaTAPD. Bahkan ia mengungkapkan, dalam struktur TAPD semua asisten mulai dari Asisten I, Asisten II,Asisten III dan Asisten IV merupakan wakil ketua TAPD.“Kalau Ketua TAPD yakni Sekda Sumsel saat itu, Yusri Efendi. Dalam TAPD, sebagai Wakil Ketua TAPD, kami bertugas menerima laporan dari koordinator TAPD, yang kemudian disampaikan kepada Sekda. Namun, saat pembahasan anggaran saya tidak ikut, jadi saya tidak terlalu mengetahui soal penyusunan anggaran itu,”  jelasnya.

Foto NHO RAF

Foto NHO RAF

Sedangkan Yohannes L Toruan Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel.Dalam kesaksiannya menjelaskan, dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel saat penyusunan anggaran dana hibah tahun 2013, dirinya menjabat sebagai koordinator bidang. Dimana saat itu awalnya nominal anggaran dana hibah diusulkan ke DPRD Sumsel untuk dibahas mengacu dari anggaran tahun sebelumnya yakni, Rp 1,4 triliun.

“Namun, dikarenakan saat itu ada even ISG (Islamic Solidarity Games) dan juga ada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel maka untuk biaya ISG dan PSU tersebut angka Rp 1,4 trilun yang diajukan ke DPRD berubah menjadi Rp 2,1 triliun. Perubahan nominal dana hibah tersebut terjadi juga karena adanya permintaan DPRD untuk menaikan biaya reses dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 5 miliar. Oleh karena itulah,Sekda Sumsel saat itu melakukan rapat TAPD yang kemudian hasilnya diajukan di DPRD Sumsel lalu dibahasbersama sehingga akhirnya nominal dana hibah menjadi Rp 2,1 triliun,” ungkapnya.

Dilanjutkan Yohannes, permintaan kenaikan biaya reses dilakukan karena adanya permintaan dari anggota DPRD Sumsel saat itu untuk pembangunan jalan dan sekolah. “Bahkan saat kenaikan nominal dana hibah tersebut diminta DPRD, saya langsung turun berbicara dengan DPRD Sumsel. Hal tersebut dikarenakan, saat itu ada 3 anggota DPRD yang mengajukan usulan perbaikan sekolah di sekolah yang sama, makanya ketika itu terjadi silang pendapat antara kami dengan DPRD. Namun akhirnya, kenaikan dana reses tersebut tetap terjadi,” tandasnya.

Sedangkan Kabid Anggaran BKPAD Sumsel, Agustinus Anthony yang juga Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel dalam keterangan mengungkapkan, selain untuk LSM dan Ormas, dana hibah juga digunakan untuk keperluan sekolah gratis dan berobat gratis.

“Kalau hibah untuk Ormas dan LSM diakomodir oleh Kesbangpol Sumsel. Sedangkan sekolah gratis diakomodirDisdik, sementara berobat gratis diakomodir oleh Dinkes. Nah SKPD tersebut kemudian mengusulkan ke Bappeda yang selanjutnya dilakukan rapat TAPD untuk menentukan nominal dana hibah. Dikarenakan pada saat itu belum ada yang mengusulkan, makanya Kepala BPKAD Sumsel Laonma PL Tobing mengajukan kepada TAPD agarnominal dana hibah mengacu pada anggaran hibah ditahun sebelumnya. Setelah adanya angka acuan tersebut,barulah TAPD melakukan rapat penyusunan anggaran dana hibah yang hasilnya kemudian diteruskan untuk dibahas di DPRD Sumsel,” ujarnya.

Pencairan Dana Hibah Diduga Tak Sesuai Prosedur

Foto NHO RAF

Foto NHO RAF

Sementara itu Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel, Nelson Firdaus serta mantan Kabid Ketahanan Ekonomi dan Zawawi Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan kesbangpol Zanawi dalam kesaksianya terungkap sebanyak 428 proposal dana hibah Sumsel tahun 2013 diduga dicarikan tidak sesuai dengan prosedur.

Diktakan Nelson Firdaus dalam kesaksian dirinya menjabat sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel sekitar bulan Januari 2013, menggantikan jabatanZanawi yang dimutasi menjadi Kabid Bina Idiologi wawasan kebangsaan Kesbang Pol Sumsel.

Dalam dugaan kasus ini, dirinya dan Zanawi memang merupakan tim verfikasi proposal yang masuk di Kesbangpol Sumsel. “Saat itu Pak Zanawi menyerahkan 526 proposal dari LSM dan Ormas. Tak lama kemudian, saat saya menggantikan jabatan Pak Zanawi, saya juga menerima proposal sebanyak 200 proposal. Jadi jumlah propsal yang masuk ada sekitar 700 lebih. Setelah semua proposal diperiksa, memang terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau waktu berdirinya LMS atau Ormas dibawa 3 tahun , yang seharusnya tidak lulus verfikasi tapi diluluskan.

Sebab peraturannya kan untuk LSM dan Oramas yang berdiri belum 3 tahun belum bisa mendapatkan dana hibah.Hingga akhirnya dari 700 proposal yang diverfikasi hanya terdapat 428 proposal yang lulus dan diajukan keBPKAD untuk dicarikan. Nah dari 428 proposal yang lulu verifikasi ini terdapat SKT LSM yang kurang dari3 tahun. Tapi untuk jumlahnya saya lupa,” ujarnya dalam persidangan.

Masih dikatakan Nelson Firdaus, SKT LSM dibawa 3 tahun diluluskan verifikasi dilakukannya atas sepengetahuan terdakwa Ikhwanudin.“Sebelum, verfikasi diluluskan dan proposal diserahkan kepada BPKAD untuk dicarikan, saya sudah melapor kepada Pak Ikhwanudin. Saat saya melapor, Pak Ikhwanudin mengatakan, jika dirinya sudah berkoordinasi dengan Pak Laonma PL Tobing sehingga untuk SKT LSM yang dibawah 3 tahun tidak apa-apa, ajukan saja ke BPKAD. Sebab, kata Pak Ikhwanudin saat itu sedang masa transisi. Dari itulah perintah Pak Ikhwanudin saya lakukan,” terangnya.

Bukan hanya itu, lanjut Nelson Firdaus, dalam verfikasi proposal yang dilakukan juga terdapat pelanggaran yang dinilainya tidak sesuai dengan peraturan Permendagri. Dimana saat verifikasi dilakukan dirinya selaku tim verifikasi tidak melakukan peninjauan alamat LSM atau Ormas.

“Hal itu dikarenakan jika dilakukan maka akan memakan waktu lama. Apalagi, tugas kami hanya memverifikasiproposal secara admintrasi saja, sebab untuk meninjau alamat LSM dan Ormas, tidak ada perintah dari Kepala Kesbangpol Sumsel saat itu yakni, Pak Ikhwanudin,” ungkap Nelson Firdaus.

Sedangkan Zanawi dalam kesaksiannya mengutarakan, sebelum dimutasi sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel memang ia telah menerima 526 proposal dari LSM dan Ormas. “Tapi, tak lama kemudian yakni pada bulan Januari 2013 jabatan saya digantikan Nelson Firdaus, sementara saya menjabat sebagai Kabid Bina Idiologi wawasan kebangsaan Kesbangpol Sumsel. Dari itulah, untuk 526 proposal yang saya terima tersebut saya serahkan kepada Pak Nelson Firdaus.

Namun sebelum diserahkan, sesuai tupoksi saya saat itu sebagai tim verifikasi untuk proposal tersebut sudah saya verifikasi secara administrasi. Memang dalam verifikasi kami tidak ke lapangan, karena tupoksi kami hanya memeriksa administrasi saja. Selain itu, Kepala Kesbangpol tak memerintahkan kami melakukan peninjauan alamat LSM dan Ormas tersebut,” jelasnya.

Sidang yang kesekian kalinya ini yang berlangsung dari pagi hingga sore tetap dipenuhi penggunjung umumnya PNS dari kantor Pemrop Sumsel yang hanya bejarak sekitr 100 dari Pengadilan Negeri Palembang di di jalan Kapten A Rivai Palembang. Salah seorang saksi usai sidang sempat berkomentar menyayangkan banyaknya pengunjung sidang terutama PNS menyaksikan persidangan ini kan kita malu kenapa berduyun dujun menyaksikan sidang,” celetuknya. Usai mendengarkan keterangan saksi Ketua Majelis Hakim Saiman SH menunda sidang Kamis depan masih dalam mendengarkan keterangan sejumlah saksi lainnya.(01)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-65 Road Safety Policing Tegakan Pergub Dengan Memakai Masker

Palembang,newshanter.com – Tema “Implementasi E-Policing pada fungsi lalu lintas di era digital ...