Home / breaking / Sidang Dana Hibah Pemrov Sumsel Hadir tiga Saksi Mantan Penjabat

Sidang Dana Hibah Pemrov Sumsel Hadir tiga Saksi Mantan Penjabat

PALEMBANG – Newshanter.com. Sidang dugaan kasus korupsi dana hibah APBD Pemprov Sumsel 2013 dengan duaterdakwa Laonma PL Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) dan Ikhwanudin (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang Kelas I A Khusus di Jalam Jalan Kapten A Rivai Palembang.

Sidang ketiga yang dipimpin majelis Ketua Saiman SH MH dan hakim anggota, Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi.Diantaranya mantan seketaris daerah (sekda) Sumsel Yusri Effendi, Mukti Sulaiman dan mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumsel, Eddy Hermanto.

Mantan sekda-sumsel--Mukti Sulamain dan Yusri. Tengan Eddy Hermanto (mantan Asisten II) saksi-dana-hibah-foto-Koran SN

Mantan sekda-sumsel–Mukti Sulamain dan Yusri. Tengan Eddy Hermanto (mantan Asisten II) saksi-dana-hibah-foto-Koran SN

Di hadapan dua terdakwa, Laonma Tobing dan Ikhwanudin, saksi yang pertama kali dipanggil adalah Yusri Effendi SH MH.Yusri, ketika kasus ini terjadi, menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel 2013. Saat ini yusli sudah pensiun.

Menurut Yusri, ia menjabat sebagai Sekda Sumsel sejak tahun 2009 hingga pensiun pada akhir November 2013 lalu. Sedangkan terkait dugaan kasus dana hibah tahun 2013 saat itu dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD bersama tim TAPD hanya melakukan tugas yakni, menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) serta menyusun Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dana hibah.

“Setelah KUA dan PPAS disusun, kemudian diajukkan ke DPRD Sumsel untuk dilakukan pembahasaan bersama badan anggaran. Nah, sejak disusun hingga anggaran disahkan DPRD memang belum ada peruntukkannya. Dimana awalnya, anggaran dana hibah diajukan ke DPRD senilai Rp 1,4 triliun. Angka ini berdasarkan acuan dari anggaran dana hibah ditahun sebelumnya atau tahun 2012. Namun saat dibahas terjadi perubahan, sehingga saat disahkan anggarannya menjadi Rp 2,1 triliun,” katanya.

Dijelaskan Yusri, setelah anggaran dana hibah disahkan DPRD maka selanjutnya anggaran diposkan ke sejumlah SKPD yang membutuhkan dana hibah untuk disalurkan kepada penerima hibah. “Tapi saya lupa SKPD apa saja namun diantaranya ada Kesbangpol dan BPKAD,” ujar Yusri.

Mendengar keterangan dari saksi Yusri membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rosmaya mengajukan pertanyaan terkait nama-nama SKPD yang diposkan dana hibah. Namun, Yusri mengaku lupa dan tidak inggat sehingga membuat JPU mengingatkan Yusri.pengujung

“Ada empat SKPD yang diposkan dana hibah. SKPD tersebut yakni, Kesbangpol, BPKAD, Disdik dan Dinkes,”ungkap Rosmaya mengingatkan saksi.

Mendengarkan jawaban JPU, Yusri tetap mengaku tidak ingat.

“Lupa saya, tidak ingat. Sebab, kami TAPD hanya menyusun KUA dan PPAS dana hibah saja, untuk teknispelaksanaan dan pencairan bukan tugas TAPD melainkan tugas instansi atau SKPD,” jelasnya.

Ditambahkan Yusri, KUA dan PPAS yang diajukan tim TAPD ke DPRD Sumsel hanya merupakan rencana anggaran.Sebab setelah dibahas maka anggaran dana hibah akan masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

“Setelah RAPD dibahas dan setujui oleh DPRD barulah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di dalamnya ada anggaran dana hibah tersebut,” ujarnya.

Sementara mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumsel, Eddy Hermanto yang juga menjadi saksi kedua terdakwa mengatakan, dalam TAPD saat itu dirinya dan tiga asisten lainnya menjabat sebagai wakil ketua.

“Jadi dalam struktur TAPD, empat asisten yakni; asisten I, asisten II, asisten III dan asisten IV, semuanya menjabat sebagai wakil ketua. Kalau ketuanya adalah Sekda, selain kami juga ada koordinaor TAPD yang dijabat oleh, Kepala Bidang Pendapatan Dispenda, Kepala BPKAD dan Kadis Pertambangan,” ujarnya.

Menurut Eddy, terkait perkara dana hibah 2013 tersebut dirinya mengaku tidak tahu secara detail. Sebab, saat penyusunan anggaran dirinya hanya mengukuti dua kali rapat TAPD.

“Saya tidak ikut semua rapat sampai final, karena saat itu saya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Muara Enim jadi saya mengundurkan diri sebagai asisten dan hanya menjabat sebagai staf biasa. Adapun rapat TAPD yang ketika itu saya ikuti yakni; rapat penetapan rencana pagu anggaran serta rapat pengajuan anggaran untuk dibahas ke DPRD Sumsel,” ujarnya.

Dari itulah, lanjut Eddy, dirinya banyak tidak mengetahui proses penyusunan dan penetapan anggaran hibah Sumsel. Namun, dirinya membenarkan jika sejak anggaran dana hibah disusun hingga diajukan untuk dibahas di DPRD Sumsel, memang belum ada peruntukannya.

“Dari itulah, nominal anggaran dana hibah tersebut mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya. Adapun prosesnya, awalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel mengumpulkan pagu anggaran danah hibah dari SKPD yang kemudian dilakukan rapat bersama dengan TAPD. Hasilnya, keluarlah penyusunan KUA dan PPAS yang selanjutnya KUA dan PPAS ini diajukan ke DPRD untuk dibahas.

Setelah dibahas, maka anggaran tersebut masuk dalam RAPBD dan selanjutnya disahkan di APBD. Nah, tugas kami selaku TAPD hanya menyusun dan mengkoordinir saja. Sebab, setelah anggaran masuk dalam APBD dan dananya diposkan ke SKPD yang ada dana hibahnya maka menjadi tugas SKPD sebagai teknis pelaksananya,” tandas Eddy.

Sedangkan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan yang juga mantan Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman yang juga dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi saksi kedua terdakwa mengatakan, saat dugaan kasus ini terjadi di TAPD dirinya menjabat sebagai wakil ketua I.

“Dalam dana hibah ini, TAPD hanya menyusun anggaran sampai anggaran tersebut menjadi APBD. Setelah APBD jadi atau disahkan, selanjutnya menjadi tangungjawab SKPD masing-masing yang melakukan pemantauan. Sebab setelah dana hibah masuk APBD, penyaluran teknis anggaran menjadi tugas SKPD yang diposkan dana hibah.Tapi, untuk besaran nominal dana hibah tahun 2013 tersebut saya lupa, tidak ingat,” ungkap Mukti.

Ruangan sidang Utama Tipikor ini depebuhi pengunjung. Sehingga tidak ada kursi yang kosong, hingga ada pengujung berdiri. Selama persidangan, ragam ekspresi diperlihatkan para pengunjung.

Ada yang fokus menyimak sembari bertopang dagu.Ada pula yang menggoyang-goyangkan kipas karena hawa panas di ruang sidang. Sidang yang berlangsung hingga pukul 15.00. Setelah mendengarkan keterangan ketiga saksi Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.(01)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-65 Road Safety Policing Tegakan Pergub Dengan Memakai Masker

Palembang,newshanter.com – Tema “Implementasi E-Policing pada fungsi lalu lintas di era digital ...