Home / breaking / Meski Ahok Minta Maaf, Penista Agama Harus Tetap Dihukum
Ahok/ Foto Net
Ahok/ foto net

Meski Ahok Minta Maaf, Penista Agama Harus Tetap Dihukum

Jakarta. Newshanter.com. Ketua Umum Pusat HAM Muslim Indonesia (Pushami) Mohammad Hariadi Nasution SH, MH menilai permintaan maaf yang dilakukan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait penistaan agama yang dilakukannya belum dilakukan sepenuh hati.

“Etika minta maaf itu harus jelas, jangan karena terdesak baru minta maaf. Dan harus sungguh-sungguh, bikin pernyataan tidak akan mengulangi penistaan agama lagi, tidak akan menyakiti umat Islam lagi, kebijakannya tidak akan merugikan umat Islam lagi, seperti itu baru minta maaf yang benar,” ujar Hariadi kepada Suara Islam Online, Senin (10/10/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Ombat itu, meski Ahok sudah minta maaf tetapi proses hukum harus tetap jalan. “Boleh saja dia minta maaf, tapi penista agama tetap harus dihukum,” tegasnya. “Proses hukum harus tetap jalan, karena dalam pidana tidak ada alasan minta maaf seperti itu,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah menuturkan, kepada para Pendemo di Kantor DPRD Sumseldi halaman Gedung DPRD Sumsel, Senin (10/10/2016). mengatakan apa yang disampaikan Gubernur DKI yang menghina umat islam sangat menggores rakyat Indonesia.

“Saya minta masyarakat Islam jangan anarkis. Ada hukum dan harus jerat dengan pasal 310 dan 311 karena sudah menghasut umat islam,” imbuhnya

‎Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak cukup hanya minta maaf terkait pernyataan yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51.Menurutnya, pertanyaan Ahok sudah terlanjur masuk ke ranah hukum yang dilaporkan oleh sekelompok ormas.

“‎Saya melihat bahwa kasus Ahok itu sudah memasuki wilayah hukum karena sudah dilaporkan oleh yang tentunya yang terkena langsung salah satu organisasi kemasyarakatan,” ‎kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Agus menuturkan, ‎karena kasus Ahok sudah masuk ranah hukum maka pihaknya memberikan kekuatan penuh kepada penegak hukum untuk betul-betul memproses.Pihaknya pun mendorong supaya proses kasus Ahok secepat mungkin dapat terselesaikan.

“Karena ini kan mau ada Pilkada supaya Ahok menghadapi Pilkada juga tanpa beban tanpa ada permasalahan yang ada,” tutur Agus Hermanto.Masih kata Agus, seyogyanya kasus pernyataan sensitif Ahok dapat didorong terus dan diproses secara hukum.

Hal itu dimaksudkan agar ada efek jera untuk mereka yang menggulirkan isu SARA dalam Pilkada.

“Sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu dengan simpelnya saja, misalnya dengan meminta maaf meminta maaf tentunya tidak menghilangkan di dalam proses hukumnya,” tambah Agus Hermanto.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi permohonan maaf Ahok. “Artinya dia mengakui kesalahannya, dan kami berharap ke depan Ahok lebih berhati-hati dalam berbicara, apalagi yang menyangkut isu sensitif seperti isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),” ujar Sa’adi.

Sa’adi menambahkan Terkait persoalan hukum, MUI menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum karena itu penistaan agama adalah delik pidana umum dan bukan delik aduan. Zainut pun mempersilakan aparat kepolisian untuk memprosesnya mengingat Indonesia adalah negara hukum.

“Jika aparat hukum menemukan adanya bukti pelanggaran khususnya terkait dengan pasal penistaan agama, ya harus diproses hukumnya,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman dalam keterangannya mengatakan, “Laporan tetap lanjut. Kita minta Polda segera memanggil Ahok dan memproses hukum. Ahok minta maaf ya silakan, itu bagus saja. Tapi proses hukum harus tetap lanjut,” ujar Pedri.

Dia menilai permintaan maaf mestinya tak menggugurkan perbuatannya di mata hukum. “Minta maaf itu satu hal, tapi penistaan agama adalah kasus pidana yang harus diproses hukum dengan seadil-adilnya,” katanya.

Menurut Pedri, kasus Ahok ini juga bisa menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya, agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan.

“Proses hukum lanjut, demi keadilan hukum, demi menjaga wibawa hukum dan pelajaran bagi semua orang agar hati-hati dengan pernyataannya, apalagi pejabat publik,” katanya.

Tengah ditangani Secara Hukum

Wakapolda Polda Metro Brigjen Pol Suntana di Jakarta, Selasa 11 Oktober 2016.berharap, permintaan maaf cagub petahana itu menjadi suatu hal yang bisa mereduksi emosi masyarakat.

“Kami mohon pada pihak lain menilai ini sebagai bagian dari silaturahmi dan sikap demokrasi dan tidak perlu ada provokasi lagi yang terlalu berlebihan menyebabkan situasi Jakarta menjadi keruh,” katanya.Suntana meminta, masyarakat untuk tenang. Karena, saat ini kasus dugaan penistaan agama itu tengah ditangani secara hukum.

“Itu nanti proses hukum yang membuktikan. Kalau memang proses penyidikan harus dilakukan semua pihak akan dipanggil untuk membuktikan itu. Kasus ini ditangani Mabes Polri,” jelasnya.Maka itu, dia mengimbau, agar masyarakat bersikap tenang dan tidak terprovokasi terhadap pihak-pihak yang sengaja membuat pesta demokrasi rusuh.

“Sekali lagi polisi dan masyarakat saya rasa menginginkan situasi yang damai walaupun kita ada pesta demokrasi di DKI. Serahkan pada proses hukum. Tidak perlu melakukan main hakim sendiri,” katanya.(BB/01)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Siap Edar 110 Kg, Pengedar Diringkus Ditnarkoba Polda Sumbar

Padang, NewsHanter.com – Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Sumatera Barat kembali berhasil ...