Home / Nusantara / “Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Tetap Sekolah…”
Foto Kompas.com

“Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Tetap Sekolah…”

JAKARTA, Newhanter.com- “Tolong Pak Presiden. Tolong Kami. Kami ingin tetap sekolah di sini. Tetapi sekolah kami mau ditutup. Padahal kami ingin menjadi warna-warni dunia,” tulis anak-anak Moro-Moro dalam video dokumenter berjudul “Jangan Tutup Sekolah Kami” yang diunggah ke Youtube.

Tulisan lainnya “Ini tentang kami dan sekolah kami. Kami sekarang terancam putus sekolah. Pak Jokowi di mana engkau? Kami terancam tidak lagi tahu cita-cita itu apa? Padahal kami tidak ingin buta tentang pendidikan, Pak Jokowi.”

Film tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan para relawan agar masalah pendidikan yang dialami anak-anak Moro-Moro, Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung, dapat diketahui masyarakat luas dan pemerintah.

Saat ini, sedikitnya ada 400 anak Moro-Moro terkatung-katung nasib pendidikannya. Dari tiga sekolah dasar di kawasan Moro-Moro, satu sekolah sudah ditutup pada Mei 2015, yaitu SD Moro Dewe.

Dua sekolah lainnya terancam mengalami nasib sama.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menolak memberi izin kelas jauh (filial) karena sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah konflik agraria dan merupakan kawasan perusahaan konsesi Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri PT Silva Inhutani Lampung (SIL).

Wilayah tersebut menjadi lahan tidur, dan sudah ditinggalkan pada tahun 1996-1997 karena dampak krisis moneter.

Kegiatan belajar mengajar di kawasan Register 45 dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Para relawan terus mengupayakan dan mengurus administrasi agar kegiatan belajar mengajar sekolah-sekolah tersebut dapat terus berlangsung.

Bupati Mesuji disebut memang mengizinkan siswa untuk pindah ke sekolah induk. Namun, jarak dari Moro-Moro ke sekolah induk di Mesuji mencapai 20 kilometer pulang pergi.

Selama ini, tiga sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tersebut, secara administratif menginduk ke sekolah-sekolah negeri di Mesuji dan Tulang Bawang Barat untuk melakukan kelas jauh.

Berdiri belasan tahun, baru belakangan ini Pemerintah Kabupaten mempermasalahkan administratif sekolah tersebut dengan alasan tidak diizinkan lagi adanya kelas jauh.

Menurut Bupati Mesuji, jika ingin tetap menyelenggarakan kelas jauh, masyarakat harus meminta izin kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Petisi

Sekitar enam bulan lalu, para relawan membuat petisi di www.change.org agar masalah ini sampai ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan.

Mereka berharap pemerintah pusat menindaklanjuti sehingga anak-anak di Kabupaten Moro-Moro bisa tetap mendapatkan pendidikan.

Selain petisi, juga dibuat program penggalangan dana di www.kitabisa.com serta gerakan #wesavemoromoro sebagai bentuk kampanye.

Film dokumenter berjudul “Jangan Tutup Sekolah Kami” juga dipublikasikan di Youtube.

“Dalam konteks konflik agraria serumit apa pun, hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus dilindungi. Selain berpayung hukum UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional juga UU Perlindungan Anak,” kata inisiator gerakan #wesavemoromoro, Wijatnika Ika, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2015).

Ia menyayangkan sikap pemerintah setempat yang alih-alih memfasilitasi masyarakatnya, tetapi malah mempersilakan masyarakat untuk menemui Menteri LHK untuk mendapat izin menyelenggarakan pendidikan di Register 45.

Menurut Wijatnika, hal tersebut tak sesuai dengan fungsi birokratis pemerintahan. Seharusnya hal semacam itu diurus oleh Dinas Kehutanan setempat dan mendapatkan rekomendasi Gubernur Lampung.

“Kalau Bupati menyuruh masyarakat pergi sendiri ke Kementerian LHK, artinya Pemkab lepas tanggungjawab dan tidak berniat menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut ini. Padahal mereka ingin konflik segera selesai,” tutur Wijatnika.

Menurut Wijatnika, pasca-penutupan SD Moro Dewe, para siswa dipindahkan ke dua sekolah lainnya. Beberapa siswa bahkan dikeluarkan karena tak memiliki biaya.

Ia juga menyayangkan karena isu penutupan sekolah ini tidak lagi mengemuka dan memanas seperti halnya isu lain seperti kasus pembunuhan Salim Kancil yang berhasil mendapatkan 50.000 tandatangan untuk petisi dalam waktu singkat.

“Petisi masih jalan dan lumayan mandeg. Kami masih terus upayakan petisinya tersebar dan ditandatangani untuk sampai target 5000 tanda tangan. Kami masih butuh 2.100-an tanda tangan publik,” ujar dia.

Saling lempar

Dihubungi terpisah, penggagas petisi “Jangan Tutup Sekolah Kami, Ratusan Anak-Anak Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung Terancam Putus Sekolah”, Oki Hajiansyah Wahab berharap ada intervensi dari pemerintah pusat, khususnya Mendikbud.

Oki menuturkan, kasus penutupan sekolah ini mencuat pada bulan April hingga Mei lalu dan sudah dilaporkan sampai Kemendikbud.

Namun, karena pendidikan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Kemendikbud menyerahkannya pada Pemerintah Daerah.

Namun yang terjadi, Pemerintah Daerah malah mempersilakan masyarakat untuk menemui Menteri LHK.

“Pemkab tidak mengubah keputusannya. Terakhir, satu sekolah lagi terancam tutup karena sekolah induk menarik guru-gurunya. Jadi sisa dua guru yang warga Moro-Moro. Mengurus semua siswa,” kata Oki.

Wijatnika menuturkan, pihaknya bersama Pakars Indonesia dan Indonesia Berdikari lalu bertemu pemerhati anak, Seto Mulyadi, pada (11/11/2015).

Bersama psikolog anak yang akrab disapa Kak Seto tersebut, Wijatnika bersama rekan-rekan #wesavemoromoro lainnya mendiskusikan cara agar kasus penutupan sekolah di Moro-Moro, Mesuji bisa sampai ke Anies Baswedan.

Saat itu, menurut Wijatnika, Kak Seto langsung menghubungi pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung untuk mengurus kasus ini ke pemerintah setempat.

Kak Seto menginginkan adanya win-win solution terkait masalah pendidikan dan agraria di wilayah tersebut. Ia juga dalam waktu dekat akan pergi ke Lampung untuk bertemu pihak terkait.

“Pokoknya kak Seto menginginginkan hak anak harus dilindungi dalam situasi apapun, termasuk konflik agraria,” tutur Wijatnika.

Berikut video “Jangan Tutup Sekolah Kami” yang diunggah ke Youtube:(KOmpas.Com)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Polsek Kampar Kiri Hilir Amankan Pelaku Pengancaman Dengan Senjata Tajam

KAMPAR KIRI HILIR,newshanter.com – Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri Hilir amankan seorang ...