Home / breaking / Aktivis HAM Bela PKI di Belanda, Menhan: Itu Melawan Negara!
Ryamizard Ryacudu

Aktivis HAM Bela PKI di Belanda, Menhan: Itu Melawan Negara!

JAKARTA -Newshanter.com- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengecam keras penyelenggaraan pengadilan rakyat internasional (international people’s tribunal) terkait pelanggaran HAM dalam kasus 1965. Pengadilan di Den Haag, Belanda tersebut bertujuan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran HAM terhadap para pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini tidak diakui negara.

Pengadilan tersebut diinisiasi para aktivis HAM Indonesia, seperti Nursyahbani Katjasungkana dan Todung Mulya Lubis, dan Reza Muharam. Ryamizard menuding, para aktivis yang terlibat dalam persidangan itu hendak mencemarkan nama baik Indonesia.

Dia hanya berkomentar singkat terkait keterlibatan para aktivis itu dalam upaya mengadili Indonesia. “Itu lawan negara!” ujar mantan KSAD tersebut di Sentul, Bogor pada pertengahan pekan kemarin.

Ryamizard juga heran, mengapa ada pihak yang masih membela PKI yang ingin melakukan kudeta. Sayangnya, kudeta gagal dan PKI kalah. “Kenapa ada pelanggaran HAM, karena ada yang berontak dimana saja ada yang berontak maka ada korban, jangan disalah-salahkan kapan kita bisa maju,” ujar mantan panglima Kostrad tersebut.

Hendardi Serang Jaksa Agung dan Menhan

Sementara itu Ketua Setara Institute Hendardi menilai pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pengadilan rakyat internasional (International People Tribunal) di Den Haag, Belanda, menunjukkan secara nyata kualitas kepemimpinan keduanya. Mereka dinilai antipengungkapan kebenaran kasus PKI 1965.

“Keduanya adalah musuh humanisme, karena tidak memiliki keberpihakan sama sekali pada pengungkapan kebenaran,” kata Hendardi kepada Republika.co.id pada Rabu (11/11/2015) malam WIB. Baik Prasetyo dan Ryamizard sama-sama mempertanyakan, digelarnya pengadilan rakyat internasional yang membela PKI.

Hendardi juga menyerang Menteri kooordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan yang tidak mampu mengendalikan kedua anak buahnya tersebut untuk bekerja sesuai janji Presiden Jokowi yang ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Ketika pemerintah enggan menyelesaikan utang penyelesaian masa lalu, kata dia, maka berbagai inisiatif dari manapun termasuk dari luar negeri akan terus bermunculan menagih utang itu.

Menurut dia, pelanggaran HAM berat telah menjadi kepedulian universal. “Jangan bersikap picik, tidak mau menyelesaikan masalah, tapi sewot ketika pihak lain berbuat mengungkap kebenaran,” kata Hendardi.

Momentum reshuffle Kabinet Kerja jilid II harus juga mengarah pada mereka yang nyata-nyata menghambat realisasi janji politik Jokowi. Selama menjabat Jaksa Agung, selain diduga terkait dengan kasus Rio Patrice Capella, tidak memiliki prestasi dan terobosan nyata.

Demikian juga Ryamizard yang sama sekali tidak berpihak pada reformasi militer. “Banyak gagasan Menhan yang justru berlawanan dengan aspirasi reformasi,” ujar Hendardi.(ROL/NHO)_

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Kolonel Inf Rano Tilaar, TMMD Untuk Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Karanganyar – Upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 109 Kodim ...