Home / breaking / Deklarasi Kampanye Damai Jangan Ada Politik Uang, Hoax dan Sara

Deklarasi Kampanye Damai Jangan Ada Politik Uang, Hoax dan Sara

Padang Panjang,  Newshanter.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang menggelar Deklarasi Kampanye Damai, Minggu (18/2) di Lapangan Banca Laweh yang diikuti oleh empat pasangan calon (Paslon).Keempat Paslon membawa pendukung dan mengarak mobil yang telah dihiasi untuk keliling Kota Padang Panjang.
Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh Pejabat Sementara (Pj S) Walikota Padang Panjang Irwan, S.Sos, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, unsur Forkopimda, Ketua KPU Kota Padang Panjang Jafri Edi Putra, Ketua Panwaslu Saiful Ardi.
Jafri Edi Putra dalam sambutannya mengatakan deklarasi kampanye damai tidak hanya sebagai slogan, seremonial, tapi deklarasi ini harus diimplementasikan, harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaiknya, maka jangan ciderai pemilu ini dengan hal-hal yang dapat merusak pilkada.
“Jangan ada kampanye money politik, hoax dan sara yang dapat merugikan pilkada kita ini,” tegas Jafri.
Negara ini didirikan tanpa kebencian, tanpa membedakan suku dan ras, demi komitmen bersama jadikanlah pilkada ini dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan sebersih- bersihnya.
Jafri juga menambahkan seperti yang disampaikan dalam kutipan pernyataan dari ketua KPU Nanggro Aceh Darussalam “Mari kita jadikan pilkada di Padang Panjang, pilkada halal”.
“Yang pertama penyelenggara halal, mulai dari KPU,PPK, PPS, KPPS harus menjadi penyelenggara yang berkomitmen, berintegritas, non partisan, yang kedua pasangan yang halal dengan tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan money politik, no sara, serta tidak menyebar berita hoax, dan yang terakhir pemilih yang halal, pemilih yang tidak bisa dibayar dengan sepersen apapun ketika menggunakan hak pilihnya,” jelas Jafri.
Pemilih yang berdaulat adalah pemilih yang bebas dan merdeka dalam menggunakan hak pilihnya, maka dengan pemilih yang berdaulat, Negara akan kuat, tutup Jafri.
Dalam kesempatan yang sama Saiful Ardi menegaskan resiko yang akan dialami oleh paslon tidak hanya bersifat pelanggaran hukum bagi pemberi dan penerima tetapi akan berdampak pada pengguguran keikutsertaan paslon tersebut.
“Jika kami menemukan politik uang dan sara pada paslon, maka paslon terkait bisa gugur dalam pilkada meskipun dilakukan oleh pendukung atau tim sukses tanpa sepengetahuan paslon,” tutup Saiful.
Sementara itu, Novi Hendri menyampaikan pesta demokrasi merupakan beban moral bagi masyarakat Padang Panjang untuk mendukung dan mensukseskan pilkada ini.
Pilkada merupakan suatu proses yang dijalani sebagai tempat untuk menentukan hak pilih masyarakat terhadap yang akan memimpin Kota Padang Panjang berikutnya, tambah Novi Hendri.
“Saya percaya dan yakin masyarakat Padang Panjang cerdas dalam menentukan hak suaranya untuk kemajuan Padang Panjang yang lebih baik lagi, kami akan memberi dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada ini,” kata Novi Hendri.
Senada dengan itu, AKBP Cepi Noval juga mengatakan akan memberikan sangsi bagi pelaku praktek politik uang dan sara.
“Tidak hanya pemberi, namun yang menerima juga akan kami beri sangsi jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, jelas Cepi Noval. (Rel/eko)

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Tahun 2019, Kampar Akan Terima Dana Transfer dari Pusat Sebesar 2.33 T

  Pekanbaru, newshanter.com – Kabupaten Kampar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIVA) ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 12-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC