Home / breaking / Terkait Aturan Pengeras Suara Di Masjid, Ini Penjelasan Kemenag Sumsel

Terkait Aturan Pengeras Suara Di Masjid, Ini Penjelasan Kemenag Sumsel

PALEMBANG —Newshanter.com. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan tidak ada larangan menggunakan pengeras suara saat mengumandangkan adzan.

Hal ini diungkapkan langsung Kepala Kanwil Kemenag Sumsel, Alfajri Zabidi dihadapan Ormas Islam diantaranya PWNU Sumsel, MUI Sumsel, PW Muhammadiyah Sumsel, ICMI Orda Palembang dan Kelompok Kerja Penyuluh saat sosialisasi Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara pada Masjid, Langgar dan Mushola di Aula Kanwil Kemenag Sumsel, Jumat (31/8/2018).

Alfajri menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor:Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola.

Menurutnya, hal ini penting mengingat beberapa hari belakangan beredar berita yang tidak benar di media sosial mengenai adanya larangan azan menggunakan pengeras suara.

“Tidak ada larangan untuk azan menggunakan pengeras suara. Yang benar adalah adanya pengaturan tentang penggunaan pengeras suara pada saat-saat tertentu seperti menjelang waktu sholat, waktu Tarhim dan Ramadhan, serta Waktu Upacara Hari Besar Islam dan Pengajian. Ini semua dilakukan tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan kedamaian. Hal itu berarti sangat tergantung dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing,” ucap Alfajri.

Dari pantauan Sumateradeadline.co.id, perwakilan Ormas Islam juga berharap dilakukan evaluasi terkait surat edaran tersebut karena dinilai sempat menimbulkan banyak persepsi di tengah masyarakat. Terlebih di tahun-tahun politik ini, hal-hal yang berkaitan dengan agama sangatlah sensitif.

“Saya percaya Pak Kakanwil sudah memahami keinginan kita dan masyarakat. Yang terpenting adalah aturan-aturan tersebut harus disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing,” ujar Sekjen MUI Sumsel, Ayik Farid.

Sementara itu, perwakilan PW Muhammadiyah Sumsel, Riduan, mengatakan, agama merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Karena agama merupakan hal yang pribadi dan otonom.

“Untuk itu, sebaiknya bila ada kebijakan-kebijakan yang terkait agama, pemeluk agama diajak bicara lebih dulu. Sehingga tidak menimbulkan keresahan,” singkat Riduan.(*)

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

KPU UMUMKAN DAPTAR CALON TETAP(DCT)ANGGOTA LEGISLATIP.

OKU selatan Newshanter.com. KPU Oku selatan melakukan rapat pleno daftar calon tetap ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 09-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC