Home / Advertorial / Jabatan Sekda Harus Dilindungi

Jabatan Sekda Harus Dilindungi

Palembang. Newshanter.com.POSISI dan jabatan sekretaris daerah (sekda) memiliki peran penting dalam pembangunan. Beberapa isu terkait dengan bidang politik, ekonomi, sumber daya manusia (SDM), hingga hubungan antarkementerian/lembaga, dan perekonomian tak luput dari tugas dan tanggung jawab sekda.

Namun, mencuat kasus-kasus yang mengindikasikan bahwa kedudukan sekda sangat rentan. Utamanya menyangkut masalah pergantian kepala daerah yang berimbas pada pergeseran, bahkan sampai pencopotan status sekda tanpa alasan yang signifikan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (DPP Forsesdasi) Nasrun Umar mengatakan perlu ada perlindungan hukum yang jelas untuk posisi dan jabatan sekda. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak mudah

dilepaskan begitu saja dari jabatan. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.Pasal 116 menyebutkan bahwa pejabat yang belum menjabat selama dua tahun sejak dilantik tidak boleh diganti atau dipindah ke posisi lain.

Ada pengecualiannya, yaitu bila ia tersangkut masalah pidana atau hal-hal lain yang melanggar hukum. “Saya tidak mengatakan dalam aturan itu ada celah, tetapi hanya perlu dipertegas. Keberadaan sekda harus dilindungi dengan aturan,” ujarnya saat Rapat Kerja DPP Forsesdasi di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Untuk menduduki posisi dan jabatan sekda, aparatur sipil negara (ASN) setidak- tidaknya telah mencapai masa bakti 30 tahun.

Berdasarkan pengalaman, ungkap Nasrun yang juga menjabat sebagai Sekda Provinsi Sumatra Selatan, hal itu amat tidak mudah. Dalam proses pemilihan dan pengangkatan sekda, misalnya, terdapat tujuh tim penilai dari kementerian/ lembaga yang melakukan asesmen terhadap rekam jejak calon yang bersangkutan.

Tujuannya memastikan sekda terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. “Oleh sebab itu, kedudukan sekda menjadi sangat penting sehingga harus dilindungi aturan. Ini yang sedang kami perjuangkan,” ucapnya.

Audiensi

Sebagai langkah awal dari tanggung jawab DPP Forsesdasi melindungi anggota, pihaknya akan melakukan audiensi dengan sejumlah pihak. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan jika memungkinkan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Audiensi itu digunakan sebagai media untuk menyampaikan sejumlah permasalahan di ruang lingkup fungsi dan peran serta kedudukan sekda. Hasilnya diarahkan pada perbaikan regulasi, pergantian, atau dibuatkan peraturan pemerintah. “Dorongan dari organisasiya seperti itu. Tadi pun semua (pengurus DPP Forsesdasi) sepakat untuk

itu kita perjuangkan,” tuturnya. Hal itu semata-mata diperjuangkan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan memiliki pejabat tinggi daerah yang juga terlindungi hak-haknya. Ini sebagaimana undang- undang mengamanatkan kedudukan sekda harus terlindungi dalam dua

tahun. “Sekda punya tugas salah satunya membantu kepala daerah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Itu dilakukan bersama Bappeda dan BPKD dengan satu tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat,” tutur dia.

Visi misi

Di dalam AD/ART jelas dinyatakan bahwa forsesdasi adalah organisasi semi pemerintah yang bersifat independen, koordinatif, konsultatif, dan bebas dari kepentingan politik. Forsesdasi berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang musyawarah nasional. Visi forsesdasi bersama padu menuju aparatur profesional dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sedangkan misi utamanya ialah untuk mempersatukan NKRI dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antar inovasi pemerintah dan daerah. Koordinasi dan proses pada dasarnya merupakan satu media yang sangat penting dalam rangka

mensinergikan antar program daerah. “Yang mana sekda sebagai ketua TAPD dan proses yang di dalamnya ada sekjen-sekjen departemen maupun nondepartemen sehingga nanti di dalam prosesnya terjadi sinergitas dalam rangka pembangunan nasional,” ungkap Nasrun.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Hamdani kembali menegaskan pentingnya posisi dan kedudukan sekda terutama dalam pembangunan daerah yang tentu akan berdampak terhadap pembangunan nasional.

“Posisi dan kewenangan sekda sangat strategis serta berpengaruh terhadap suatu daerah, provinsi, atau bahkan negara. Karena itu jangan sampai ada persoalan yang dapat menghambat kinerja dari para sekda,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kemendagri

ikut serta mendorong agar ke depannya, posisi dan kewenangan sekda dapat dipertegas. Namun di samping itu, sekda juga harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan guna menghadapi perubahan zaman seperti menguasai penggunaan teknologi digital. “Kalau semua itu berjalan beriringan, bukan mustahil pembangunan daerah yang berkelanjutan akan tercapai,” pungkas Hamdani. (ADV)

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Mahasiswa Fakultas Hukum Unilak Gelar Kerja Bakti Masyarakat (KBM) di Desa Sei Rambai

  KAMPAR KIRI, newshanter.com – sebanyak 23 orang Mahasiswa dari Fakultas Hukum ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 10-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC