Home / breaking / Rekapitulasi Suara Pilgub Sumsel,Tim Dodi-Giri Akui Hasil Tidak Sah

Rekapitulasi Suara Pilgub Sumsel,Tim Dodi-Giri Akui Hasil Tidak Sah

Palembang. Newshanter.com. – Rapat pleno terbuka perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel di KPU Sumsel, Jakabaring Palembang, Minggu (8/7/2018) tidak dihadiri saksi dari tim paslon nomor urut 3, Ishaj Mekki- Yudha Pratomo.

Sementara tim paslon nomor urut 1 Herman Deru- Mawardi Yahya diwakili Dabby B Gumaira dan Rebo Iskandar, paslon Aswari Rivai- Irwansyah diwakili tim dari partai (PKS dan Gerindra). Sedangkan saksi tim paslon 4 Dodi- Giri diwakili Suparman Roman dan Eftiyani.

Suparman Roman dan Eftiyani dari saksi paslon nomor urut 4 Dodi Reza Alex dan Giri Ramanda Kiemas menyela Ketua KPU Sumsel Aspahani, yang akan memberikan sambutan pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilihan gubernur Sumatra Selatan 2018. Mereka memaparkan temuan mereka atas pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

“Kami menemukan di Palembang SK PPK dan PPS tidak ada untuk penyelenggaraan Pilgub Sumsel, yang ada hanya untuk Pilwako Palembang. Temuan yang sama juga kami temukan di Muaraenim. Tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di kabupaten/kota lainnya. Kami berbicara ini bukan untuk kepentingan paslon nomor 4 saja, tapi untuk keempat paslon dan keabsahan Pilgub Sumsel,” ujar Eftiyani.

Diungkapkan Eftiyani, jika persoalan ini tidak diselesaikan maka Pilgub 2018 cacat formal dan prosedural. Akibatnya yang lebih luas, hasil Pilkada ini tidak sah.

“Kasihan dengan paslon yang meraih suara terbanyak tapi legitimasi dan keabsahan serta legalitas penyelenggara tidak ditemukan keabsahannya,” tuturnya.

Lebih lanjut Eftiyani mengatakan, telah terjadi pelanggaran secara masif Pasal 22 UU 1/2015, PKPU 8/2018, Peraturan Bawaslu 13/2018 soal kewajiban seluruh saksi paslon mendapatkan DPT Pilgub. Temuan di Palembang, saksi paslon tidak mendapat salinan DPT. Selain itu, di Palembang juga tidak ada penetapan DPS Pilgub Sumsel, yang ada hanya DPS Pilwako Palembang. Diduga hal serupa juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di Sumsel.

“Kami mohon rapat pleno ini ditunda sampai ada keputusan Bawaslu Sumsel terkait laporan kami pada forum pagi ini. Kami mohon pleno ini ditunda sampai clear semua permasalahan yang menjadi legalitas Pilgub Sumsel,” tegas Eftiyani.

Suparman Roman menambahkan, kepada Bawaslu jika permohonan pihaknya tidak dipenuhi KPU Sumsel, maka pihaknya meminta Bawaslu Sumsel sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya untuk merekomendasikan sekaligus memerintahkan KPU Sumsel menunda rapat pleno ini agar semua persoalan laporan yang disampaikan pihaknya clear secara hukum.(sp/fil)

 

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

DANDIM 0304/AGAM, PERBAIKI JALUR JOGING SEKELILING LAPANGAN WIRABRAJA KODIM 0304/AGAM

Bukittinggi, News Hanter.com- Untuk membangkitkan semangat berolah raga di kalangan Anggota Kodim ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 07-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC