Home / breaking / Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Dikalalahkan eks Ketua DPRD Padang, Erisman
Eks Ketua-DPRD-Kota-Padang Erisman

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Dikalalahkan eks Ketua DPRD Padang, Erisman

PADANG,Newshanter.com –Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan akhirnya menolak gugatan banding yang dilayangkan Gubernur Sumbar, Irwan prayitno yang berpolemik dengan eks Ketua DPRD Padang, Erisman. Majelis hakim memerintahkan gubernur mengeluarkan SK baru pengangkatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang.

SEperti dilansir dari haluan Padang, Dalam putusan bernomor: 4/B/2018/PT.TUN-MDN, majelis hakim yang diketuai Hendro Puspito dengan anggota Achmad Romli dan Asmin Simanjorang menguatkan putusan PTUN Padang bernomor 11/G/2017/PTUN-PDG tertanggal 1 November 2017. Selanjutnya menghukum gubernur membayar biaya perkara sebesar Rp250 ribu.

Majelis hakim PTUN Padang sebelumnya membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar bernomor: 171-578-2017 tentang pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang dan mewajibkan gubernur selalu termohon untuk mencabut suratnya. Gubernur juga diwajibkan merehabilitasi serta memulihkan kedudukan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang dan mengembalikan hak-haknya. Caranya dengan menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang. Tak terima putusan tersebut, gubernur akhirnya mengajukan banding.

Dengan kekalahan tersebut, SK Gubernur Sumbar dinyatakan tak berlaku. Jabatan Ketua DPRD Padang yang kini diduduki oleh Elly Thrisyanti, sesuai dengan putusan mesti diserahkan kembali ke Erisman. Karena, putusan tersebut tidak hanya menggugurkan surat pemberhentian Erisman, tapi juga membatalkan SK pengangkatan Elly sebagai Ketua DPRD Padang sisa masa jabatan 204 – 2019.

“Alhamdulillah, banding yang dilayangkan Gubernur Sumbar terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Padang ditolak oleh majelis Hakim PTTUN Medan. Dalam putusannya, majelis malah menguatkan putusan PTUN Padang yang menerima permohonan saya terkait upaya pemberhentian sebagai Ketua DPRD Padang yang tidak sesuai aturan,” kata Erisman, Minggu (1/4/2018) siang.

Dengan adanya putusan ini, Erisman berharap Gubernur Sumbar segera mencabut SK bernomor bernomor: 171-578-2017 yang menjadi dasar dirinya diberhentikan sebagai Ketua DPRD Padang. Dalam artian, jabatan Ketua DPRD Padang mesti dikembalikan ke Erisman.

“Kita yakin dan percaya Gubernur Sumbar memiliki integritas yang terukur, serta menerima putusan ini sebagai acuan dalam mengoreksi kesalahan. Akan menjadi janggal kalau gubernur tidak melaksanakannya,” ungkap Erisman.

Bagi Erisman, perjuangannya dalam menggugat SK Pemberhentian dirinya tak sekadar memenuhi syahwat jabatan. Namun hal ini merupakan bagian memperjuangkan harga dirinya. “Ini soal martabat dan harga diri saya. Bukan hanya tentang jabatan semata. Selama ini saya terzalimi, dianggap salah dan diterpa isu yang tak sedap dari pihak-pihak lain.

Putusan ini adalah bukti kalau persoalan yang terjadi bukan dari kesalahan saya, dan isu yang digemborkan ke tengah masyarakat tidak benar. Semua pihak yang terkait keputusan PTTUN Medan saya harapkan menghormatinya dan legowo jika terdampak. Tunjukanlah sikap negarawan, dengan menghormati putusan hakim ini dan tidak membuat manuver-manuver politik yang nantinya bisa merugikan banyak pihak, termasuk Partai Gerindra yang sedang bersiap menghadapi Pemilu,” harap Erisman.

Erisman mengaku sudah berkirim surat ke Ketua DPD Gerindra Sumbar, Nasrul Abit terkait putusan PTTUN Medan. Dalam suratnya, Erisman memohon dukungan Ketua DPD Gerinda Sumbar agar Gubernur Sumbar segera melaksanakan putusan tersebut dan menetapkan kembali dirinya sebagai Ketua DPRD Padang.

Sementara itu Ardyan SH MH, penasihat Hukum Erisman juga berharap yang sama. Dia meminta gubernur untuk menerima putusan dan tidak lagi mencari celah untuk kasasi. Merujuk pada Pasal 45 a, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU/V/2007 tertangal 2008, putusan PTUN, menurut Ardyan tidak memenuhi syarat untuk di kasasi.

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuanya. Sementara perkata Tata Usaha Negara (TUN), yang objek gugtanya berupa keputusan pejabat daerah, yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah tidak memenuhi syarat untuk di kasasi,” papar Ardyan SH MH.

 

Pemprov Sumbar mengaku belum menentukan sikap atas penolakan permohonan banding Gubernur Sumbar Irwan Prayitno oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, atas putusan PTUN Padang yang mengabulkan permohonan Mantan Ketua DPRD Kota Padang Erisman tentang pembatalan SK Gubernur tentang pencopotan dirinya sebagai Ketua DPRD.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar Enfita Djinis kepada Haluan menyatakan, dalam beberapa hari ke depan Pemprov/Gubernur Sumbar akan menyampaikan sikap yang akan ditempuh tersebut secara resmi, terkait kekalahan gubernur di PTTUN Mendan, yang merupakan rentetan dari kekalahan sebelumnya di PTUN Padang. “Tunggu saja sikap resmi pemprov Sumbar dalam beberapa hari ke depan. Nanti akan kami sampaikan sikap tersebut,” kata Enfita.(HLN/01)

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Asisten I Pemkab Inhil Hadiri Pelaksanaan HUT Bhayangkara ke-72

  Inhil newshanter.com – Bupati Inhil HM Wardan diwakili Assisten I Drs ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 07-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC