Home / breaking / H.Qomarus Zaman Akui Bukan Bantuan Satu Perusahaan

H.Qomarus Zaman Akui Bukan Bantuan Satu Perusahaan

KAYUAGUNG (OKI), Newshanter.com – Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) nomor urut 3, H Azhari Effendy – H Qomarus Zaman SPd, melebihi batasan yang telah ditetapkan pihak penyelenggara Pemilu.

Meski begitu, menurut H Qomarus Zaman, jumlah sumbangan dari perorangan dan swasta yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan sumbangan dari 4 perusahaan, bukan satu perusahaan.

Dirinya mengakui kekeliruan dari pihaknya lantaran tidak serta-merta menyampaikan lampiran yang memuat nama-nama perusahaan penyumbang dalam tim Aqor, “Sumbangan yang mencapai Rp1.6 Miliar berasal dari sumbangan 4 perusahaan yang merupakan kolega Pak Azhari sesama pengusaha,” jelasnya ketika ditemui di kediamannya Selasa (13/3/2018).

Dirinya beralasan, sumbangan yang berasal dari Badan Hukum seperti perusahaan harus ditandatangani oleh Komisaris perusahaan yang bersangkutan, “Laporan itu secara global. Memang seharusnya, jika ada 4 perusahaan maka lembar form LADK-nya juga harus 4 lembar. Ini akan kita laporkan lagi ke KPUD bersama berkas lainnya, karena kami masih menunggu tandatangan dari Komisaris Perusahaan yang memberikan bantuan tersebut,” terangnya.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp750 juta. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp75 juta.

Sementara berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu RI pada Senin (12/3), Paslon AQOR ini mendapat dana sumbangan dari pihak swasta sebesar Rp1.640.000.000, hal ini jelas melanggar PKPU No 8 tahun 2015.

Batasan ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 7 ayat 1-3 itu berbunyi:

(1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

(2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

(3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

Ketua Panwaslu OKI, M Fahrudin SH ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum menerima pentujuk dari Bawaslu RI terkait tindak lanjut mengenai dugaan pelanggaran tersebut. “Menurut pernyataan Bawaslu, itu kan baru potensi. Untuk kebenaraannya kita akan klarifikasi dengan Tim Paslon Nomor urut 3 tersebut,” tandasnya seraya mengatakan, batasan larangan tersebut jika bantuan diberikan oleh satu perusahaan saja” tandasnya. (Salim)

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Kapolresta Pekanbaru lakukan Pengecekan Logistik Pilkada Gubernur 2018

  Resta Pekanbaru newshanter.com  Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 06-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC