Home / breaking / Ombudsman, Wow ..Buat Paspor Mahal, Di imigrasi.

Ombudsman, Wow ..Buat Paspor Mahal, Di imigrasi.

Palembang.newshanter.com Permasalahan Para Calo seakan-akan tidak pernah kunjung habisnya untuk dibersihkan,sudah berakar dan mendarah daging turun menurun dilingkungan Imigrasi kelas 1 Palembang.

“Ya,setidaknya¬† hal ini menjadi salah satu hasil Investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, dikisaran pada bulan Juni sampai dengan November 2017, serta bersamaan dengan tujuh kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia lainnya yaitu Kantor Imigrasi Klas I Manado, Mataram, Pekanbaru, Khusus Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Batam,”kata Plt.Kepala Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan,

Bahwa Data Ombudsman menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 terdapat 105 pengaduan terkait pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dengan rincian 30 pengaduan pada tahun 2014, 20 pengaduan pada tahun 2015, 35 pengaduan tahun 2016 dan sebanyak 20 pengaduan pada tahun 2017.

Menurut Astra, selain keberadaan calo, pihaknya menemukan beberapa oknum Pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Palembang yang dapat mempercepat pembuatan paspor disertai permintaan uang dengan nilai yang variatif antara Rp. 700.000 s/d Rp. 1.300.000,- juta rupiah untuk 1 hari pengurusan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan tersebut

“itupun dapat lebih murah harganya jika membuat nya secara kolektif atau bersamaan,”ujarnya

Kemudian pada proses antrian untuk proses pengambilan foto terlihat sangatlah tidak tertib, banyak terjadi nomor antrian yang diserobot dan didiamkan saja oleh petugas penjaga, Oknum calo memperoleh prioritas dalam proses antrian, jika melalui proses calo pengguna layanan tidak perlu menunggu lama,

” akibatnya, proses antrian foto yang harusnya dapat dilakukan secara cepat terlihat memakan waktu yang sangat lama,” sebut Astra.

Data diatas diperoleh Ombudsman dengan metode Mystery Shopping yaitu metode yang dilakukan dengan mengamati dan mengevaluasi kualitas pelayanan dengan cara berperan sebagai pemohon atau pengguna layanan.

Permohonan dilakukan dengan cara mendatangi langsung unit layanan dan berinteraksi dengan pegawai layanan untuk menanyakan tentang informasi layanan dan mengajukan layanan penerbitan Paspor Biasa sekaligus memberikan penilaian pada pemenuhan standar pelayanan publik dan kondisi pegawai yang melayani dengan indikator-indikator tertentu,

kemudian mendatangi langsung unit layanan dan berinteraksi dengan calo untuk meminta bantuan pengurusan Paspor Biasa sekaligus memberikan penilaian pada kondisi pegawai yang melayani dengan indikator-indikator tertentu.

Ombudsman RI pada tahun 2017 di 59 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kantor Imigrasi nilai rata-rata memperoleh nilai 90.71, sehingga berhasil menempatkan Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi,

Hal ini tidak menjadi garansi bagi Kantor Imigrasi untuk tidak lagi diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia karena penilaian yang dilakukan hanya pada pemenuhan komponen standar pelayanan publik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tutup Astra. (Iwan)

 

About ZP NHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Berita Lain

Diduga lamban penanganan SPDP kasus korupsi 2015, Gerak – RI gugat Polri

Palembang, Newshanter.com – Diduga lamban dan berbelit dalam penanganan Surat Perintah Dimulainya ...

0 pengunjung sedang aktif sekarang
0 tamu, 0 anggota
Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
Bulan ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC
Tahun ini: 0 pada 01-01-2018 12:00 am UTC