Home / breaking / Kabid PUPR Sebut Bupati Dan PLT Terima Bagian “Juarsah Bantah Telah Terima Fee Proyek “

Kabid PUPR Sebut Bupati Dan PLT Terima Bagian “Juarsah Bantah Telah Terima Fee Proyek “

Palembang,Newshunter.com- Bupati Nonaktif Muaraenim Ahmad Yani dan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muaraenin Elvin Zen Muhtar dikawal ketat petugas brimob polda berpakaian lengkap, dua saksi perkara penyuap bupati dan sejumlah pejabat di kabupaten Muaraenim yang menjerat terdakwa Robi Okta Fahlevi (35) Direktur Utama sekaligus pemilik PT Indo Paser Beton dan Cv Ayas. Selasa (03/12)

Pada sidang kali ini yang digelar diruang sidang Utama Pengadilan Tipikor Palembang, JPU KPK kembali menghadirkan sebanyak delapan orang selain dua tersangka yang dihadirkan nampak juga hadir Plt. Bupati Muaraenim Juarsah serta ketua DPRD Muaraenim Aries HB serta lima saksi lainnya yang terdiri dari Soliyama selaku Kabag Keuangan Dinas PUPR, Ilham Sudiyono PNS Layanan pengadaan sekda Kab. Muaraenim, Ramlan Suryadi selaku PNS Kepala Bappeda Muaraenim, M. Rizal alias Reza selaku PNS sekaligus ajudan kantor bupati Muaraenim.

Dihadapan Para majelis hakim tipikor yang diketuai Bongbongan Silaban SH LLM sidang yang diagendakan mendengarkan kesaksian tersebut oleh majelis hakim dibagi menjadi dua sesi, adapun Bupati nonaktif muaraenim Ahmad Yani dan Plt Bupati Muara Enim Juarsah serta Ketua DPRD Muaraenim Aries HB diminta oleh majelis hakim untuk diambil keterangannya pada sesi kedua dan diminta untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu.

Dalam persidangan sesi pertama, JPU KPK mencecar berbagai pertanyaan terhadap beberapa saksi salah satunya yang menarik adalah keterangan saksi Elvin Zen Muhktar yng juga selaku ketua PPK 16 proyek strategis Kab. Muaraenim.

Dalam pertanyaan yang diajukan oleh JPU KPK mengenai besaran uang yang diduga suap sebagai komitmen fee 16 proyek senilai Rp. 130 Milyar tersebut diberikan kepada siapa saja.

Elvin pun mengakui bahwa komitmen fee sebesar 15 persen dari 16 proyek yang diminta terdakwa tersebut, diantaranya 10 persen adalah jatah bupati sementara sisanya dibagi-bagi juga untuk Ramlan Suryadi, Ketua Pokja Ilham Suryono dan dirinya sendiri mengaku menerima fee proyek tersebut.

“Jadi begini yang mulia, bukan rahasia umum lagi memang sistem bagi-bagi fee proyek tersebut terjadi sejak dahulu sebelum Ahmad Yani menjabat sebagai Bupati, tapi terkhusus perkara ini memang ada bupati Ahmad Yani meminta fee sebesar 10 persen, sisanya dibagi antara saya, ketua pokja dan plt. Kadis PUPR”. Ungkapnya.

Tidak hanya itu Elvin pun menjelaskan bahwa kala itu bupati secara khusus menunjuk Elvin segala bentuk urusan 16 proyek termasuk fee dan arahan proyek diserahkan semua kepada dirinya.

“Mengenai 16 proyek yang didapat oleh terdakwa, secara khusus Bupati menunjuk saya dalam hal mengurusi segala macam urusan termasuk membagi jatah fee proyek terhadap beberapa pejabat dilingkungan kab. Muara enim, jadi hanya melalui satu pintu saja melalui saya sebagai penyalur aliran uang”. Ucap Elvin.

Selain itu Elvin juga mengungkapkan sejumlah pejabat tersebut yang selain Bupati nonaktif Ahmad Yani yang menerima uang sebesar Rp 2,6 milyar beserta sebidang tanah senilai Rp 1 Milyar, Elvin juga menyebutkan bahwa Plt Bupati Juarsah juga menerima uang sebesar Rp 3 Milyar, serta uang senilai Rp 5,6 milyar dibagi-bagikan untuk 25 anggota DPRD Kab. Muaraenim.

Sementara itu satu saksi lainnya yakni Soliyama menerangkan bahwa dirinya selaku kasubag keuangan dinas PUPR Kabupaten Muaraenim hanya mengatakan dan membenarkan bahwa Elvin adalah sebagai Kabid jalan dan jembatan PUPR akan tetapi dirinya mengatakan juga tidak mengetahui persis tentang adanya bagi-bagi fee proyek tersebut.

“Saya tidak mengetahui adanya bagi-bagi fee proyek tersebut, hanya mendengar saja dari beberapa teman dikantor yang mulia, tapi benar Pak Elvin adalah kabid Jalan dan Jembatan pada dinas PUPR tersebut”. Ujarnya.

Dalam persidangan sesi kedua yang digelar pada, Selasa (3/12/2019) malam,Juarsah banyak mengungkapkan dirinya tidak tahu mengenai komitmen fee maupun proyek-proyek di PU PR Muara Enim.

Juarsah ketika dicecar pertanyaan dari jaksa KPK, menyatakan tugasnya saat itu mewakili Bupati bila berhalangan.
Ia sama sekali tidak mengenal Robi. Begitu pula, mengenai proyek dana aspirasi DPRD Kenal Elvin setelah jadi wakil bupati, tetapi tidak tahu jabatan Elvin,” kata Juarsah menjawab pertanyaan Jaksa KPK.

Elvin adalah PNS Dinas PUPR Muara Enim sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jaksa KPK melanjutkan pertanyaan mengenai aliran uang dan permintaan uang kepada Elvin.
Misalnya pada tanggal 28 November 2018, ada pengurus tempat ibadah meminta bantuan ,Juarsah meminta Elvin untuk mentransfer uang ke rekening pengurus tempat ibadah itu senilai Rp 5 juta.

“Kenapa minta uang bantuan masjid sama Elvin,” tanya jaksa KPK.

“Saya selalu bilang kalau mau beramal bantu, termasuk dengan Elvin,” jawab Juarsah.Termasuk juga untuk pengiriman durian kepada Wahyu, agung, Isnayatun dan Atet di Jakarta ,Elvin diperintahkan Juarsah untuk mengirim ke mereka ,Menurut Juarsah, ia hanya meneruskan pesan bos yakni bupati,Sehingga ia minta Elvin untuk mengirim durian tersebut.

Dalam Persidangan Jaksa KPK, menunjukan bukti percakapan antara Elvin dengan Chairudin Kancil,Menurut Juarsah ia tahu dengan Chairudin Kancil, tetapi tidak tahu terkait apa mengenai percakapan antara Elvin dan Chairudin,Karena Juarsah menyatakan tidak tahu terkait percakapan Elvin dan Chairuddin Kancil.

Jaksa kemudian meminta penjelasan kepada Elvin,Dari situ, Elvin menjawab bila Chairuddin Kancil merupakan teman Juarsah dan meminta pekerjaan atau proyek di PU PR,Sebelumnya sudah disampaikan wakil bupati, Juarsah bila ada temannya yang meminta pekerjaan atau proyek. “Memang tidak jadi 2 PL yang diminta, tetapi Chairudin Kancil mendapatkan proyek senilai Rp 1 miliar,” ungkap Elvin.

Proyek yang diberikan kepada teman Juarsah, berbeda dengan 16 proyek yang diberikan kepada Robi. Tetapi, masih bersangkutan dengan dana aspirasi DPRD.
Juarsah juga menyangkal dan tidak tahu mengenai percakapan dirinya dengan Kadis PU PR,Juarsah juga mengaku tidak kenal dengan Ediansyah yang memberikan uang Rp 25 juta serta pemberian uang di bulan Juli senilai Rp 300 juta.

“Tidak pernah terima,” kata Juarsah.

“Satu kotak kardus yang diletakan di ruang tamu dari Elvin dan Ediansyah. Apakah tahu,” tanya jaksa KPK.

“Tidak pernah terima,” jawab Juarsah.

Tak hanya jaksa KPK yang mencecar Juarsah, majelis hakim juga ikut mencecar Juarsah yang selalu menjawab tidak tahu,Majelis menanyakan tentang Ivan Gazali.

Juarsah menjawab mengenal Ivan Gazali.

“Apakah saudara pernah menerima uang Rp 4.5 miliar dari Robi dan Ivan Gazali ini,” tanya majelis.

Tidak pernah,” jawab Juarsah.

Majelis mengkonfrontir atas jawaban Juarsah kepada Elvin,Dari konfrontir itu, Elvin menyatakan bila ia telah menyerahkan uang senilai Rp 4 miliar kepada Juarsah secara bertahap,Uang tersebut berasal dari Robi senilai Rp 3 miliar dan dari Ivan Gazali senilai Rp 1 miliar, “Uang Rp 4 miliar diberikan kepada Juarsah dan pemberiannya beberapa tahap. Pemberian awal Rp 3 miliar sebelum pileg, itu terkait komitmen fee dari Robi.”

“Uang itu, karena adanya kesepakatan antara bupati dan Wabup. Bila adanya permintaan dari Wabub, dilaporkan ke bupati dulu baru dilaksanakan,” katanya Elvin.

Selama ini, uang diberikan langsung ke Juarsah.

“Tidak benar, saya minta Rp 1 miliar,” jawab Juarsah kepada majelis hakim.

Majelis kembali mengkonfrontir ke Elvin, menurut Elvin bila Juarsah mengetahui uang yang diberikannya itu merupakan komitmen fee proyek PUPR.

“Juarsah tahunya uang. Padahal tahu itu komitmen fee, tetapi tidak tahu proyeknya. Saya mengantarkan uangnya ada yang sama staf dan ada staf yang mengantar ke Juarsah,” ungkapnya,Pernyataan Juarsah yang tidak tahu, membuat majelis geram.

Hakim kemudian meminta Elvin, menegaskan mengetahui pemberian uang komitmen fee kepada Juarsah, Ahmad Yani maupun Aries HB selaku ketua DPRD.

“Benar ada saksi Elvin, apa yang anda ucapkan,” tanya majelis.

“Benar ada Yang Mulia,” tegas Elvin

Seperti diberitakan sebelumnya Suap tersebut merupakan bagian dari realisasi pemberian komitmen fee proyek 15% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan pihak-pihak terkait lainnya, serta bagi-bagi uang kesejumlah pejabat yang sering disebut-sebut baik dalam dakwaan maupun keterangan saksi pada sidang sebelumnya, di lingkungan pemerintah kabupayen Muaraenim demi memuluskan 16 proyek strategis bernilai Rp 130 Milyar dari terdakwa Robi Okta Fahlevi (zam)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Pos-pos Terbaru




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    Empat Warga Sumsel Tewas Diterkam Harimau, Terakhir Mustadi warga Desa Pajar Bulan Mara Enim

    Muara Enim . Newshanter.com, Selama November dan Desember 2019 ini, setidaknya empat ...