Home / Lampung / Diduga Oknum Kakam di Way Kanan tidak hiraukan peringatan Presiden Republik Indonesia

Diduga Oknum Kakam di Way Kanan tidak hiraukan peringatan Presiden Republik Indonesia

WAY KANAN, newshanter.com –
Disinyalir Kepala Kampung (Kakam) Sumber Sari, Kecamatan Banjit tidak menghiraukan ucapan Presiden Republik Indonesia, terkait larangan tentang pungutan sertifikat yang melebihi ketentuan.

Sebagaimana disampaikan Ir. Joko Widodo beberapa waktu lalu, yang dikutip dari berita CCN Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat melapor kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa bayar administrasi sertifikat tanah.

Hal ini diungkap Kepala Negara menjawab keluhan-keluhan yang masih berdatangan soal biaya sertifikat tanah. Ia mendengar ada sejumlah oknum yang meminta masyarakat membayar biaya pengurusan sertifikat tanah hingga Rp 3 juta, padahal tarif normal hanya Rp150 ribu. 

“Tidak mahal kok, Rp150 ribu. Laporkan saja kalau ada yang seperti itu. Laporkan ke Saber Pungli atau polisi. Tidak benar kalau seperti itu,” ucapnya ketika melakukan kunjungan ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1).

Pasalnya Kepala Kampung Sumber Sari,
diduga telah melakukan pungutan pembuatan sertifikat sebesar Rp 1 Juta perbukunya.

Seperti yang disampaikan salah satu Warga Dusun Tujuh, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit, yang berinisial KN, mengeluhkan alokasi Sertifikat yang tidak kunjung datang, pada rekan media yang menemuinya.

KN juga menjelaskan berdasarkan keterangan Kepala Kampung (Kakam) Sumber Sari, rencananya sebanyak 65 sertifikat yang akan diterbitkan di Kampung tersebut, masing – masing Kepala Keluarga (KK) Dua hingga Tiga buku sertifikat, kalau saya mengajukan Tiga buku sertifikat, ungkapnya.

Untuk pembayaran nya sudah saya lunasi sebesar Rp Tiga Juta, karena masing-masing buku dikenakan Satu Juta, terang sumber.

Masih menurut KN, pada saat pihak Tim BPN datang, saya ditanya, dikenakan pembayaran berapa perbukunya, “Lek kena berapa ini, satu sertifikat nya,” tanya oknum BPN kala itu.

Ketika dijelaskan pada oknum BPN perbukunya dikenakan Satu Juta,
Oknum tersebut mengatakan “Wah ini lek cuma 600 satu buku dengan administrasi nya,” cetus sumber menirukan oknum BPN kala itu.

Mau apa lagi, namanya orang kecil (Masyarakat kurang mampu), dan yang menyampaikan itu Pak Kakam, pungkasnya.

Sementara saat dihubungi melalui telepon seluler nya, Rabu 27/11/2019, Sutrisno Kakam Sumber Sari membenarkan jika ada pungutan sebesar Rp 1 Juta perbuku sertifikat, namun bukan pihaknya yang menarik biaya tersebut, melainkan pihak Koprasi yang bernama Wahab, terang Kakam.

Dia (Sutrisno) menjelaskan pihak Kampung hanya mengajukan pembuatan sertifikat itu pada Koprasi, lalu pihak Koprasi mengajukan ke BPN, dan beberapa waktu lalu, sudah ada tim ukur yang dibawa oleh pihak Koprasi, untuk lebih jelasnya silahkan hubungi saja Pak Wahab, karena saya masih di jalan, singkatnya.

Sedangkan berdasarkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No: 25/SKB/V/2017, No : 590-3167A tahun 2017 dan No: 34 tahun 2017, telah mengatur dengan jelas tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Dalam Diktum ke-7 poin ke-5 ditegaskan bahwa biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk wilayah serta biaya jasa di Provinsi, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, hanya dikenakan biaya sebesar Rp 200.000 saja.

(Dam)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Pos-pos Terbaru




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    “Hati – Hati Penipuan melalui WhatsApp”

    WAY KANAN, newshanter.com – Maraknya penipuan diera digital, membuat sejumlah pemilik akun, ...